JAKARTA- Sekjen Asosiasi Pembayar Pajak Indonesia (APPI), Sasmito Hadinegoro mendesak pemerintah agar uang pajak rakyat dari Sabang sampai Merauke yang ditargetkan hampir Rp 1.000 triliun di APBN P 2013 harus diselamatkan untuk lebih sejahterakan rakyat dan bukan dengan memberi program Bantuan Langsung Sementara Masyarakat (BLSM) Rp 150 rb per bulan dalam 4 bulan untuk 15 juta penduduk miskin. Karena itu tidak ada solusi lain kecuali melakukan revolusi keuangan negara dengan menyetop pembayaran subsidi obligasi rekapitalisasi.
Menurut Sasmito, kebijakan BLSM itu sungguh “sangat menyakitkan. “Para pengemis dan pengamen di lampu merah saja sehari dapat Rp100 ribu. Sebulan mereka dapat Rp 2,5 juta. Sementara BBM bersubsidi dibatasi untuk 90 juta pengguna motor di Indonesia,” jelas dia di Jakarta, Rabu (19/6).
Seperti diberitakan, Rapat Paripurna DPR Senin (17/6) menyetujui pengesahan Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang perubahan UU Nomor 19 Tahun 2012 tentang APBN Tahun 2013 untuk disahkan menjadi UU. Dengan demikian, kenaikan harga bahan bakar minyak (BBM) bersubsidi akan diberlakukan dalam waktu dekat.
Dia mengatakan, pembatasan subsidi ini sangat tidak adil. Sebab, sisi lain, pemerintah masih memberi subsidi kepada bankir-bankir kaya lewat pembayaran obligasi rekapitalisasi. Pembayaran subsidi obligasi rekap ini masih lanjut di APBN P 2013 ini yang disisipkan secara fiktif dalam pos pembayaran bunga SUN Rp 80,7 triliun. Padahal, pembayaran obligasi rekap ini memangkas porsi anggaran untuk mendapatkan fasilitas yang memadai. “Dimanakan keadilan sosial yang adil-merata, sebagaimana amanah konstitusi,” tanya Sasmito.
Karena itu, Sasmito mendesak agar mega skandal keuangan negara dan perpajakan ratusan triliun yang terjadi sejak 2003-2013 harus dihentikan. Negara ini harus diselamatkan dari beban utang akibat mega skandal BLBI dan subsidi bunga obligasi rekapitalisasi yang diberikan pemerintah. “Memang sangat ironis sekali. Bahan bakar minyak (BBM) bersubsidi justru untuk 90 juta rakyat pemakai sepeda motor dibatasi. Sementara subsidi bankir-bankir kaya jalan terus. Kalau tidak dihentikan, saya menyerukan tunda bayar pajak di 2013 ini,”tegas dia.
Sebenarnya kata dia, naiknya konsumsi BBM bukan kesalahan rakyat. Tetapi ini akibat ketidakmampuan pemerintahan SBY mengendalikan meledaknya kendaraan pribadi dan motor. Hal ini terjadi karena fasilitas transportasi publik buruk. “Sumur-sumur tua Pertamina sengaja tak diurus dengan tehnologi modern agar bisa menghasilkan produksi dibawah 1 juta barel per hari. Demikian juga dengan penerimaan pajak belum optimal,” imbuh dia.
Lebih lanjut, Sasmito mengatakan untuk menyelamatkan anggaran maka pemerintah harus mengetatkan APBN P 2013 dengan cara mengurangi belanja barang 2013 termasuk menghentikan pembayaran yang tidak perlu seperti pembayaran utang luar negeri maupun pembayaran obligasi rekapitalisasi sehingga APBN P 2013 bisa hemat 100 triliun rupiah. Langkah ini dibarengi dengan penetapan pajak terhadap transaksi penjualan aset-aset obligor senilai 640 triliun yang hanya dibayar 25 persen saja dengan penghitungan pajak penghasilan 30 persen. Dengan demikian ada potensi tambahan pendapatan negara lebih dari 100 triliun rupiah. “Saya kira, perlu ada PP soal transformasi keuangan negara. Intinya, bekukan obligasi rekapitalisasi ex BLBI sejak 1998-2013 senilai 640 triliun rupiah dan stop subsidi pembayaran obligasi rekapitalisasi sebesar 60 trilun rupiah yang telah berjalan sejak 2003-2013,” ujar dia.
Efek Negatif
Sementara itu, pengamat Ekonomi Universitas Lambung Mangkurat, Banjarmasin, Hidayatullah Muttaqin menilai langkah pemerintah menekan defisit kembar dengan menaikkan harga BBM ditengah daya saing yang rendah justru menjadi blunder. Efek negatif dari kebijakan ini adalah menghantam daya beli masyarakat, menaikkan ongkos industri, dan melemahkan daya saing produk ekspor Indonesia. Di sisi lain, produk impor semakin membanjiri pasar dalam negeri karena semakin bebas dan liberalnya ekonomi Indonesia. “Jelas sekali efek penaikan harga BBM pemerintah terhadap daya beli masyarakat dan terhadap dunia usaha sangat negatif. Banyak usaha rakyat dan skala kecil akan gulung tikar karena beban operasional mereka semakin meningkat akibat naiknya harga BBM ini,” ujar dia.
Menurut dia, kenaikan harga BBM jenis premium dan solar, yang segera diumumkan pemerintah, bakal meningkatkan angka kemiskinan. Pasalnya, kenaikan harga BBM dipastikan akan menyeret kenaikan harga kebutuhan pokok sehingga memicu lonjakan inflasi dalam porsi yang lebih besar. Dengan demikian, secara riil, kekayaan masyarakat akan berkurang atau menjadi lebih miskin. Meski pemerintah akan memberikan kompensasi bagi warga miskin, seperti BLSM, program itu dinilai tidak efektif mengurangi kemiskinan. Hal itu mengacu pada pelaksanaan program serupa saat kenaikan harga BBM pada 2009, yakni Bantuan Langsung Tunai (BLT), yang terbukti tidak mampu mengurangi kemiskinan setelah harga BBM dinaikkan. (gam)
