Menu

Dugaan Korupsi Raskin sekitar Rp 58,8 M per Tahun

Dugaan Korupsi Raskin sekitar Rp 58,8 M per Tahun
Warga Bangkalan saat mengunjungi Perpustakaan Daerah Kabupaten Bangkalan, Madura, Jawa Timur. (mail)

PAMEKASAN – Kejari menahan Kades Larangan Slampar, Mustahep, karena diduga melakukan tipikor. Mustahep resmi masuk tahanan Polres Pamekasan terhitung sejak Senin malam.

Dengan ditahannya Kades Larangan tersebut, jumlah kades yang ditahan sudah menjadi dua orang, setelah sebelumnya Kejaksaan Negeri Pamekasan juga telah menahan Kades Tanjung Kecamatan Pademawu, Urip, atas dugaan kasus yang sama, beras raskin.

Kasatreskrim Polres Pamekasan AKP. Moh. Nur Amin menjelaskan penahanan terhadap tersangka dilakukan untuk kepentingan penyidikan. Tersangka dikhawatirkan melarikan diri atau menghilangkan barang bukti yang dapat menghambat penyidikan sehingga dilakukan penahanan.

“Memang benar, kami sudah menahan tersangka dalam perkara korupsi berupa penyalahgunaan raskin. Masa penahanan ini bisa diperpanjang sesuai kebutuhan penyidik,” katanya.

Dalam dugaan tipikor ini, penyidik Polres Pamekasan sudah mengajukan audit ke Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Jawa Timur pada Kamis (13/6) lalu. Bahkan perkara ini sudah diekspose di BPKP dan tinggal menunggu hasil akhir atas perhitungan kerugian negara yang ditimbulkan dari perbuatan pelaku. Selain menghitung kerugian negara, BPKP nantinya juga akan dijadikan sebagai saksi ahli dalam dugaan tipikor ini.

Pemeriksaan saksi-saksi dalam dugaan tipikor ini sudah  rampung termasuk beberapa kepala dusun yang diyakini mengetahui alur penyaluran raskin selama tiga tahun terakhir. Diantara Kadus yang sudah dimintai keterangan yaitu  Kadus Nangger, Sahrim, Plt. Kadus Tengah, yang semula dijabat Almarhum Subhan, Kadus Gergunung, Umar, dan Kadus, Morlaok Juhram.

Dari pemeriksaan saksi dari unsur masyarakat dan Kadus masih terdapat perbedaan keterangan. Masyarakat menyebut hanya menerima raskin sebanyak 3 kali dalam setahun, sedangkan sejumlah Kadus menyatakan disalurkan sebanyak 8 kali dalam setahun. Sedangkan sejumlah saksi tingkat kecamatan menyatakan bahwa jatah raskin itu sudah didistribusikan secara utuh sesuai jatah desa itu.

Kesaksian ini berdasar dari keterangan saksi-saksi dari unsur pejabat kecamatan, yaitu Camat Tlanakan periode 2009-20011 Sugianto, Camat periode 2011-2012 Willy Agusta Saputra dan Camat Tlanakan periode 2012-2013 Fathorrasyid. Sedangkan Korlap Raskin yang sudah dimintai keterangan masing-masing Ali Usman, Korlap periode 2008-2011 dan Samsul Arif korlap 2013.

Dugaan Tipikor Raskin ini ditangani Polres Pamekasan setelah menerima laporan dari ketua Badan Permusyawaratan Desa (BPD) desa setempat Subianto, beberapa bulan lalu. Dalam laporannya, raskin di desa itu hanya didistribusikan sebanyak tiga kali dalam setahun. Hal tersebut sudah berlangsung selama tiga tahun terhitung sejak 2010 lalu. Sehingga kerugian negera diperkirakan mencapai Rp 2,6 miliar untuk 30 kali pendistribusian, termasuk raskin ke-13.

Kasus penyimpangan bantuan raskin di Pamekasan tergolong parah. Hasil penelitian sejumlah lembaga swadaya masyarakat (LSM) menyebutkan dugaan korupsi raskin yang terjadi di wilayah itu sekitar Rp 58,8 miliar per tahun. Perhitungan jumlah kerugian negara ini, dengan asumsi pembagian raskin dilakukan sebanyak enam bulan dalam setahun.

Asumsi enam bulan tersebut merupakan asumsi terendah sebab faktanya di beberapa desa di Pamekasan ada yang hanya didistribusikan selama 3 kali dalam dua tahun, seperti yang terjadi di Desa Larangan Slampar, Kecamatan Tlanakan.

Sedangkan, jumlah rumah tangga sasaran penerima manfaat sebanyak 109.017 RTS atau setara dengan 1.635.255 kilogram per bulan. Jumlah ini setara Rp. 9. 811. 530. 000 per bulan dengan harga tebus Rp. 6. 000 per kilogram. Alokasi dana yang harus dikeluarkan pemerintah untuk bantuan raskin kepada masyarakat Pamekasan sebanyak Rp 127,5 miliar, termasuk bantuan raskin ke-13 setiap tahunnya.

Dari berbagai dugaan penyimpangan raskin di Pamekasan, penyidik Polres Pamekasan sempat berencana melakukan pengembangan ke Pihak Bulog. Namun sampai saat ini, rencana itu belum menunjukkan perkembangan. Dari beberapa dugaan penyimpangan raskin, pihak Bulog masih sebatas diperiksa sebagai saksi.

Diberhentikan Sementara

Sementara itu,  Pemerintah Kabupaten Pamekasan, Madura, Jawa Timur, memberhentikan sementara dua kepala desa yang terlibat kasus dugaan korupsi bantuan beras bagi masyarakat miskin  tersebut.

Menurut Kepala Badan Pemberdayaan Masyarakat Desa (BPMD) Pemkab Pamekasan Moh Zakir, kedua kepala desa yang diberhentikan sementara karena ditahan sehingga tidak dapat menjalankan tugas pokok dan fungsinya sebagai pimpinan desa ialah Kades Tanjung, Kecamatan Pademawu dan Kades Larangan Slampar, Kecamatan Tlanakan. “Penggantinya atau yang ditunjuk sebagai pelaksana tugas ialah sekretaris desanya dan itu otomatis, tanpa harus SK Bupati,” katanya.

Kepala Desa Tanjung, Kecamatan Pademawu yang terlibat dalam kasus dugaan korupsi bantuan raskin itu bernama Moh Urip, sedangkan Kepala Desa Larangan Slampar, Kecamatan Tlanakan bernama Mustahep.

Keduanya ditetapkan sebagai tersangka dalam kasus dugaan korupsi bantuan raskin lalu ditahan oleh aparat penegak hukum. Urip ditahan oleh tim penyidik Kejaksaan Negeri (Kejari), sedangkan Mustahep oleh tim penyidik Polres Pamekasan.

Zakir menjelaskan pemkab belum memberhentikan kedua Kepala Desa yang disanksi terlibat dalam kasus dugaan korupsi bantuan raskin ini, karena masih menunggu proses hukum lebih lanjut.

“Pemkab sendiri sampai saat ini belum mengetahui ancaman hukumannya berapa tahun, karena belum menerima surat pemberitahuan dari tim penyidik Polres Pamekasan,” kata Moh Zakir.

Menurut Wakil Ketua DPRD Pamekasan Khairul Kalam, jika ancaman hukuman atas kasus pelanggaran hukum kepada dua kepala desa itu mencapai lima tahun, maka yang bersangkutan bisa dinonaktifkan.

“Ini sesuai dengan ketentuan sebagaimana telah tertuang dalam Peraturan Daerah (Perda) tentang Pemerintahan Desa,” katanya.

Kasus dugaan korupsi bantuan raskin di Kabupaten Pamekasan yang dilakukan oleh oknum kepala desa sebagaimana terjadi pada dua kades di dua kecamatan berbeda ini diusut petugas, setelah sejumlah warga penerima bantuan melaporkan pada aparat penegak hukum.

Menurut Ketua Komisi D DPRD Pamekasan Makmun, kasus dugaan penggelapan bantuan raskin oleh oknum aparat desa di Kabupaten Pamekasan sebenarnya hampir terjadi di semua desa di wilayah itu.

Hal itu berdasarkan laporan dan hasil serap informasi institusi itu dengan sejumlah masyarakat penerima bantuan, serta berdasarkan laporan yang disampaikan ke Komisi D.

Hanya saja, dari berbagai kasus yang ada itu, hanya sebagian saja yang diproses hukum, padahal kasus lainnya masih jauh lebih banyak.

“Hal ini, karena aparat penegak hukum bersikap passif dan tidak berupaya proaktif untuk mengusut kasus penggelapan bantuan raskin tersebut,” kata Makmun.

Oleh karenanya, Makmun mendorong

aparat penegak hukum lebih bersikap proaktif atas berbagai bentuk penyimpangan dan dugaan kasus korupsi, terutama yang menyangkut hak warga miskin di Kabupaten Pamekasan. (uzi/ant/rah)

Facebook Comments

Editor:
KOMENTAR

Belum Ada Komentar

Jadilah orang pertama yang memberikan komentar!

KORAN MADURA # HUT KE-74 RI

PAMANGGI

KORAN MADURA # HUT KE-74 RI

LAPORAN KHUSUS

ADVERTISEMENT




Theme Wordpress Untuk Portal berita Professional