Sejumlah Guru K2 Desak Bupati Sampang Surati Pemerintah Pusat

Sejumlah guru honorer K2 saat menemui Bupati Sampang di ruang aula Mini Pemda setempat. (muhlis)

SAMPANG, koranmadura.com – Nasib ribuan guru honorer kategori dua (K2) di Sampang, Madura, Jawa Timur, untuk menjadi Pegawai Negeri Sipil (PNS), masih tidak ada kejelasan. Saat ini terdapat 1.409 guru berstatus K2, 30 tenaga kesehatan, dan 300 tenaga teknis.

Kerana itulah, sejumlah perwakilan guru K2 dari 14 kecamatan mendatangi bupati Sampang, Fadhilah Budiono, Kamis, 4 Januari 2018. Mereka mendesak bupati menyurati pemerintah pusat supaya cepat mengeluarkan regulasi baru tentang pengangkatan guru honorer K2 menjadi guru PNS secara bertahap mulai 2018 hingga 2019.

“Kami desak Bupati agar menyampaikan kepada Komisi II DPR RI selaku yang membidangi. Begitu pula untuk mencabut moratorium yang menyebabkan sejak 2014 hingga 2017 tidak ada pengangkatan CPNS,” ucap Ainur Rofik, Kamis, 4 Januari 2018.

Selan itu, lanjut Koordinator guru K2 Kabupaten Sampang ini, pihaknya meminta pemkab Sampang menemui Presiden, Kemendagri, Menpan-RB, JKN, dan Komisi II DPR RI. “Meski tidak menemui, ya setidaknya menyurati pihak-pihak yang bersangkutan,” harapnya.

Tidak hanya itu, mereka pun menuntut Bupati Sampang mengeluarkan SK seluruh tenaga honorer K2. “Alhamdulillah, untuk honor kami sudah diterima. Tapi, setidaknya legalitas kami diakui dengan adanya SK Bupati,” tandasnya.

Sementara Bupati Sampang, Fadhilah Budiono mengatakan pihaknya telah melayangkan surat sebanyak empat kali ke Mendagri, DPR RI, Menpan-RP, dan Mendiknas, agar nasib K2 di daerah tetap diperhatikan. “Rencananya, kami akan kirimkan lagi. Jadi, semuanya surat yang kami layangkan sudah lima kali. Surat itu tembusannya kepada Presiden dan Ketua DPR RI,” katanya.

Apalagi, menurut Fadhilah Budiono, di Sampang mengalami kekurangan sebanyak 1.653 guru PNS. “Harapannya, K2 di Sampang diangkat PNS, meski nanti ada ujiannya,” ujarnya.

Mengenai permintaan SK, Fadhilah masih belum berani mengabulkan, karena saat ini sudah ada pembagian kewenangan, seperti Sekolah Menangah Atas (SMA) sudah berada dalam naungan Provinsi Jatim. “Kami tidak berani, karena pengeluaran SK berkaitan dengan tanggung jawab lainnya seperti gaji. Jadi, kami hanya membantu memfasilitasi saja, seperti rapat, hendak koordinasi dengan Pemprov Jatim. Mereka di lembaga masing-masing mengajar ada honornya, meski tidak besar,” tandasnya. (MUHLIS/RAH)

TINGGALKAN KOMENTAR

Please enter your comment!
Please enter your name here