Menu

Selain Anggaran, Penanggulangan Banjir di Sampang juga Butuh Keppres

Selain Anggaran, Penanggulangan Banjir di Sampang juga Butuh Keppres
Anggota Komisi VIII DPR RI Jakfar Sodik bersama Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Sampang, Anang Joenaidi usai menggelar koordinasi dan pembahasan tertutup di salah satu lokasi pembangunan penanggulangan bencana banjir di Desa Panggung, Kecamatan Sampang.

SAMPANG, koranmadura.com – Anggota Komisi VIII DPR RI, Jakfar Sodik mengaku miris terhadap bencana banjir yang melanda Kota Sampang, Madura, Jawa Timur. Menurutnya, sudah puluhan tahun banjir tak kunjung teratasi.

Baca: Butuh Setengah Triliun Lebih untuk Atasi Banjir Sampang

“Saya orang Sampang (kota), sejak sebelum saya lahir hingga saya usia 52 tahun hari ini, banjir di Sampang masih tetap berlangsung,” tuturnya, Rabu, 6 Februari 2019 saat meninjau lokasi titik pengerjaan penanggulan banjir di Desa Panggung.

Menurut politikus Nasdem dari Dapil Madura ini, persoalan banjir di Kota Bahari itu sudah menjadi perhatian khusus pemerintah pusat. Bahkan anggaran sebesar Rp 600 miliar sudah disiapkan.

“Kami sudah meminta kepada Presiden agar segera Kabupaten Sampang dibantu setidak-tidaknya Rp 600 miliar supaya Sampang terbebas dari banjir. Asal tahu, sebenarnya kebutuhan anggaran Rp 400 miliar oleh pemerintah pusat siap diluncurkan, asal Pemkab Sampang menyediakan dana Rp 200 miliar untuk pembebasan lahannya. Makanya kami mencoba kepada pemerintah pusat agar tidak hanya menyiapkan Rp 400 miliar, melainkan Rp 200 miliar juga dibantu dengan aturan khusus,” janjinya.

Selain itu, untuk mengatasi banjir di Sampang, pihak birokrasi tidak boleh memecah porsi anggaran ke berbagai pihak.

“Misal sungai tanggung jawab Provinsi, yang ini tanggung jawab ini, justru itu tidak akan selesai. Tapi kalau anggaran sumbernya satu yang diatur khusus oleh Keppres (Keputusan Presiden), kami kira soal banjir di Sampang akan selesai,” terangnya.

Lebih jauh Jakfar Sodik mengatakan, pengerjaan penanggulangan banjir yang sudah dilakukan hingga saat ini diklaim masih separuh perjalanan. Karena secara keseluruhan, pengerjaan penanggulangan bencana banjir setidaknya bisa menampung debet air sungai Kali Kamoning sebesar 400 meter kubik.

“Sekarang sungai Kali Kamoning masih bisa nampung 200 meter kubik,” pungkasnya.

Menanggapi itu, Kepala Badan Penannggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Sampang, Anang Joenaidi mengapresiasi atas kedatangan rombongan Komisi VIII DPR RI. Menurutnya, selama ini komisi VIII sangat inten dan memperhatikan kondisi bencana banjir di Kabupaten Sampang. Bahkan para wakil rakyat ini telah mendesak pihak BNPB, Kementerian PUPR hingga Kementerian Sosial untuk memperhatikan pembangunan pengendalian banjir di wilayahnya.

“Mulai sekarang beliau berjanji akan mengawal setiap usulan untuk pengendalian banjir di Sampang,” ujarnya.

Saat ini, pembangunan pengendalian banjir masih separuh jalan dan hanya bisa menampung separuh debet air di sungai Kali Kamoning yakni 200 meter kubik.

“Debit 200 meter kubik separuhnya belum teratasi. Bisa diatasi jika membuat flood way atau sudetan yang kisaran anggarannya Rp 600 miliar. Rp 400 miliar untuk sudetan serta tebingnya dan Rp 200 miliar untuk pembebasan lahannya. Dan sementara ini kami masih fokus pada pengendalian banjirnya, kalau soal sarana dan prasarananya bisa sambil jalan,” paparnya. (Muhlis/SOE/VEM)

  • 23
    Shares

Facebook Comments

Editor:
KOMENTAR

ADVERTISEMENT

PAMANGGI

ADVERTISEMENT




Theme Wordpress Untuk Portal berita Professional