Menu

Pilkades di Sumenep, ASN dan Panitia Dituntut Netral

Pilkades di Sumenep, ASN dan Panitia Dituntut Netral
Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (DPMD) Sumenep Moh. Ramli. (junaidi)

SUMENEP, koranmadura.com – Pemerintah Kabupaten Sumenep, Madura, Jawa Timur ini akan menggelar pemilihan kepala desa serentak 2019. Tahapan penetapan calon di 226 desa telah selesai.

Netralitas Aparatur Sipil Negara (ASN) dan Panitia Pilkades menjadi salah satu kunci suksesnya perhelatan pesta demokrasi tingkat desa itu. Sebab, tidak menutup kemungkinan ASN di tingkat kecamatan atau panitia ikut terlibat, salah satunya memengaruhi dalam penetapan daftar pemilih tetap (DPT) atau mengatur strategi pemenangan, sehingga bisa menguntungkan salah satu calon.

Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (DPMD) Kabupaten Sumenep, Moh. Ramli mengatakan netralitas ASN dan panitia sejak awal menjadi atensi untuk dilakukan pengawasan. Sebab keduanya harus netral dalam dunia politik praktis meski di tingkat desa.

“Secara aturan ASN tidak boleh ikut politik praktis, panitia harus netral,” katanya.

Netralitas ASN, kata dia telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 5 tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara, Undang-undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Otonomi Daerah, serta Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 53 tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil.

Dengan begitu, kata Ramli, ASN yang ikut dalam politik praktis akan dikenakan sanksi. Besaran sanksi disesuaikan dengan tingkat pelanggaran yang dilanggar. Saat ini sebagian sekretaris desa (sekdes) di Sumenep berstatus ASN ada pula yang bukan ASN.

“Kalau ASN ada Undang-Undang yang mengatur, kalau Panitia ada Perbup (peraturan bupati) yang mengatur pula,” ungkapnya.

Bahkan lanjut Ramli, bila mana diketahui panitia tidak netral bisa dijatuhkan sanksi berat, yakni pemberhentian sebagai penyelenggara.

“Jika diketahui laporkan, panitia bisa diganti, bisa dipecat oleh BPD (badan permusyawaratan desa),” tegasnya.

Sesuai Perbup Nomor 54/2019 pembentukan panitia pilkades tingkat desa dibentuk oleh BPD sebagai bagian lembaga tinggi kedua di desa. Kepanitiaan pemilihan Pilkades tahun ini, hampir sama dengan pemilihan legislatif atau pemilu. Yakni kepanitiaan terstruktur mulai dari tingkat desa, kecamatan hingga kepanitiaan tingkat Kabupaten.

Sesuai jadwal, pelaksanaan Pilkades serentak digelar pada 7 November 2019 untuk wilayah daratan dan 14 November 2019 untuk wilayah kepulauan. (JUNAIDI/DIK/ROS)

Facebook Comments

Editor:
KOMENTAR

KORAN MADURA

KORAN MADURA

KORAN MADURA

PAMANGGI

KORAN MADURA

KORAN MADURA

KORAN MADURA

LAPORAN KHUSUS

error:

Theme Wordpress Untuk Portal berita Professional