Pemerintah Akan Anulir Rencana Hari Tanpa Premium

JAKARTA-Pemerintahberencana membatalkankebijakan sehari tanpa bahanbakar minyak (BBM)bersubsidi yang sedianyaakan dilaksanakan padaMinggu, 2 Desember 2012.Upaya menganulir rencanaini terkait dengan penilaianpemerintah bahwa kebijakanitu terkesan memaksamasyarakat untuk menggunakanPertamax.Wakil Menteri Energidan Sumber Daya Mineral(ESDM), Rudi Rubiandinimengatakan, pemerintahtidak bisa memaksamasyarakat melalui kebijakanmembatasi penggunaanBBM bersubsidi. Namun,lanjut Rudi, pemerintahberharap agar masayarakatkelas menengah ke atasmemiliki kesadaran untukmenggunakan BBM nonsubsidi.“Kalau kelompokmasyarakat kaya menyadariuntuk tidak menggunakanBBM bersubsidi, maka tidakakan ada pembatasan,” kataRudi di Jakarta, Rabu (28/11).Sebelumnya, rencanapemerintah yang akan meluncurkankebijakan seharitanpa BBM bersubsidi bertujuanuntuk mengendalikanvolume Premium agar tidakmelampaui kuota yang telahditetapkan dalam APBN Perubahan2012 sebesar 44,04juta kiloliter.Rudi meyakini, kuotaBBM bersubsidi yang telahdisepakati bersama antarapemerintah dan DPR tersebutakan mampu memenuhikebutuhan kelompok sasarandi 2012. Asalkan, lanjutdia, selama kurun satu bulanke depan pengguna mobilmewah tidak lagi menggunakanPremium. “Kamiberharap mereka (pemilikimobil mewah) bisa berempatikepada kelompokmasyarakat yang seharusnyamendapatkan subsidi. Mohonada kesadaran moralbagi para pemilik kendaraanmewah, agar dalam sebulanini tidak memakai Premium.Kami tidak bisa memaksa,hanya mengimbau saja,” paparnya.Rudi menambahkan, belakanganpemerintah jugatengah merencanakan untukmeniadakan pasokan Premiumdi Stasiun Pengisian BahanBakar Umum (SPBU) disekitar kawasan elit. “Kalaubisa, ini akan diberlakukanselamanya, karena akan lebihbaik,” ujarnya.Sementara itu, WakilDirektur ReforMiner Institute,Komaidi Notonegoromengungkapkan, apabilapemerintah tidak melakukanpengaturan terhadapBBM bersubsidi secara tepat,maka diyakini kuota yangtersedia saat ini tidak akanmencukupi. “Ini merupakankeputusan yang sulit, karenawaktunya tinggal sedikitlagi. Jalan yang paling rasionaladalah menambahkuota,” katanya.Sejauh ini, kata Komaidi,di atas kertas upaya pengaturanBBM bersubsidi olehBPH Migas terbilang cukupbaik, namun realisasinyabelum tentu sejalan denganyang diharapkan. “Jangansampai rencana yangada justru akan lebih banyakmengeluarkan biaya,dibandingkan dengan harusmenambah kuota Premium,”katanya.Menurut dia, selama inimasyarakat enggan menggunakanBBM non-subsidikarena disparitasnya yangterlalu lebar dengan Premium.“Kalau disparitas hargaBBM bersubsidi dengan nonsubsiditidak terlalu jauh,tentunya konsumsi BBM dimasyarakat akan lebih baiklagi,” katanya. (bud/abe)