• Kaisar TV
  • Relung Hati
  • Oh Ternyata
  • Neter Kolenang
  • Budaya
  • Kesehatan
  • Lapsus
  • Opini
Satu Hati untuk Bangsa
No Result
View All Result
  • News
    • Internasional
    • Nasional
    • Jawa Timur
  • Madura
    • All
    • Bangkalan
    • Pamekasan
    • Sampang
    • Sumenep
    Satpol PP dan Damkar Pamekasan Tertibkan Reklame Tak Kantongi Izin

    Satpol PP dan Damkar Pamekasan Tertibkan Reklame Tak Kantongi Izin

    Bupati Pamekasan Ajak OPD Ikut Hibahkan Al-Qur’an

    Bupati Pamekasan Ajak OPD Ikut Hibahkan Al-Qur’an

    Selama Bulan Ramadan, Berikut Jam Kerja ASN Pamekasan

    Selama Bulan Ramadan, Berikut Jam Kerja ASN Pamekasan

    Prediksi Cuaca Ekstrem, BPBD Pamekasan Waspadai Dampak yang Bisa Terjadi

    Prediksi Cuaca Ekstrem, BPBD Pamekasan Waspadai Dampak yang Bisa Terjadi

    Said Abdullah: “Saya Paham Aturan Kampanye, Jangan Ajari Saya”

    Pahala Umat Muslim yang Menunaikan Tarawih Kelima Seperi Salat Masjid Madinah, Nabawi dan Masjidil Aqsha

    Pahala Umat Muslim yang Menunaikan Tarawih Kelima Seperi Salat Masjid Madinah, Nabawi dan Masjidil Aqsha

    BPBD Tetapkan Pamekasan Status Siaga Banjir

    BPBD Tetapkan Pamekasan Status Siaga Banjir

    Bulan Suci Ramadan, Pemkab Pamekasan Minta ASN Tetap Kerja Maksimal

    Bulan Suci Ramadan, Pemkab Pamekasan Minta ASN Tetap Kerja Maksimal

    Oleng Saat Nyalip Pikap, Pemuda Sampang Tewas di Lokasi Black Spot

    Oleng Saat Nyalip Pikap, Pemuda Sampang Tewas di Lokasi Black Spot

    • Bangkalan
    • Sampang
    • Pamekasan
    • Sumenep
  • Politik
    • Pilpres
    • Pileg
    • Pilkada
    • Pilkades
  • Pendidikan
  • Olahraga
  • Pamanggi
  • Advertorial
  • Ekonomi
  • Wisata
Satu Hati untuk Bangsa
  • News
    • Internasional
    • Nasional
    • Jawa Timur
  • Madura
    • All
    • Bangkalan
    • Pamekasan
    • Sampang
    • Sumenep
    Satpol PP dan Damkar Pamekasan Tertibkan Reklame Tak Kantongi Izin

    Satpol PP dan Damkar Pamekasan Tertibkan Reklame Tak Kantongi Izin

    Bupati Pamekasan Ajak OPD Ikut Hibahkan Al-Qur’an

    Bupati Pamekasan Ajak OPD Ikut Hibahkan Al-Qur’an

    Selama Bulan Ramadan, Berikut Jam Kerja ASN Pamekasan

    Selama Bulan Ramadan, Berikut Jam Kerja ASN Pamekasan

    Prediksi Cuaca Ekstrem, BPBD Pamekasan Waspadai Dampak yang Bisa Terjadi

    Prediksi Cuaca Ekstrem, BPBD Pamekasan Waspadai Dampak yang Bisa Terjadi

    Said Abdullah: “Saya Paham Aturan Kampanye, Jangan Ajari Saya”

    Pahala Umat Muslim yang Menunaikan Tarawih Kelima Seperi Salat Masjid Madinah, Nabawi dan Masjidil Aqsha

    Pahala Umat Muslim yang Menunaikan Tarawih Kelima Seperi Salat Masjid Madinah, Nabawi dan Masjidil Aqsha

    BPBD Tetapkan Pamekasan Status Siaga Banjir

    BPBD Tetapkan Pamekasan Status Siaga Banjir

    Bulan Suci Ramadan, Pemkab Pamekasan Minta ASN Tetap Kerja Maksimal

    Bulan Suci Ramadan, Pemkab Pamekasan Minta ASN Tetap Kerja Maksimal

    Oleng Saat Nyalip Pikap, Pemuda Sampang Tewas di Lokasi Black Spot

    Oleng Saat Nyalip Pikap, Pemuda Sampang Tewas di Lokasi Black Spot

    • Bangkalan
    • Sampang
    • Pamekasan
    • Sumenep
  • Politik
    • Pilpres
    • Pileg
    • Pilkada
    • Pilkades
  • Pendidikan
  • Olahraga
  • Pamanggi
  • Advertorial
  • Ekonomi
  • Wisata
No Result
View All Result
Satu Hati untuk Bangsa
No Result
View All Result
  • Kaisar TV
  • Relung Hati
  • Oh Ternyata
  • Neter Kolenang
  • Budaya
  • Kesehatan
  • Lapsus
  • Opini
Home News Nasional

Mengumbar Rekening Gendut, DPR Nilai PPATK Terlalu Genit

Koran Madura by Koran Madura
04/01/2013
in Nasional
Anggota DPR Nilai Pemerintah Boroskan APBN
Share on FacebookShare on Twitter

JAKARTA – Pernyataan Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) soal adanya rekening gendut milik 20 anggota Badan Anggaran DPR menuai kritik. PPATK terlalu genit dengan mengumbar pernyataan untuk menyerang DPR. “Ini tidak sehat. Kita sebagai mitra PPATK capek mengingatkan. Kalau ingin bantu penegakan hukum, bawa saja ke penegak hukum,” ujar  Ketua Komisi III DPR I Gede Pasek Suardika di Jakarta, Kamis (3/1).

Menurut dia, pimpinan PPATK mencari popularitas dengan terus menyerang legislatif. Pasalnya, kata dia, saat ini orang bakal cepat populer dengan menyerang DPR. “Jangan umbar ke ruang publik. Ini kurang baik bagi Indonesia,” jelas dia.

Karena itu, politikus Partai Demokrat ini meminta kepolisian, kejaksaan dan KPK menuntaskan laporan hasil analisis (LHA) PPATK agar masalahnya jelas. Pasek juga menantang PPATK untuk membongkar identitas politisi tersebut. “Umumkan siapa-siapa orangnya biar clear,” tandas dia.

Laporan akhir tahun 2012 PPATK melansir sebanyak 42,71 persen anggota legislatif masa jabatan 2009-2014, paling sering terindikasi melakukan dugaan tindak pidana korupsi.   “Terindikasi tindak pidana korupsi terjadi periode 2009-2014 sebesar 42.71 persen. Sedangkan paling sedikit terindikasi dugaan tindak pidana korupsi periode 2001-2004 sebesar 1.04 persen,”  Ketua PPATK, Muhammad Yusuf dalam jumpa persnya di Kantor PPATK, Jakarta Pusat, Rabu (2/1).

BacaJuga :

Politisi PDI Perjuangan Ini Nilai PNM Efektif Ajari Masyarakat Bergotong Royong

Penegakan Hukum dan Pemberantasan Korupsi Polri Alami Peningkatan Signifikan

Puteri Komarudin Dorong Kaum Muda Terlibat dalam Proses Pengambilan Kebijakan Publik

Said Abdullah Pertimbangkan Lapor @PartaiSocmed ke Polisi

Sebaliknya, anggota DPR periode 2001-2004 dianggap sebagai periode terbersih di DPR. Indikasi tindak pidana korupsi pada masa itu hanya 1,04 persen. Sedangkan jabatan di DPR yang paling banyak melakukan indikasi dugaan tindak pidana korupsi adalah anggota dewan (69,7 persen) dan ketua komisi (10.4 persen).

Namun anggota Komisi III DPR Eva Kusuma Sundari menyarankan agar PPATK tak lantas menyimpulkan transaksi-transaksi yang mencurigakan sebagai tindak korupsi. “Jadi perlu ada penegasan dari penyidik soal status transaksi-transaksi tersebut,” kata Eva.

Bagi Eva, pemerintah seharusnya memprioritaskan pembenahan sistem penganggaran. Hal itu dimaksudkan Eva agar dapat menutup ruang negosiasi dalam pengambilan keputusan alokasi anggaran. “Pemerintah harus mempunyai data base kebutuhan untuk semua sektor di masing-masing daerah. Ketiadaan data base ini menyebabkan negosiasi politisi-politisi pada pihak pemerintah dan menyulut tindak pidana korupsi,” usul politikus PDI Perjuangan ini.

Perbaiki Sistem Pemilu

Secara terpisah, anggota DPR dari Fraksi PAN, Teguh Juwarno menilai laporan PPATK perlu disikapi serius oleh masing-masing fraksi dan partai politik.  “Harus kita lihat dalam kerangka yang lebih besar, yakni terkait pilihan sistem pemilu kita. Perlu dievaluasi, karena fenomenanya, pada periode 1999-2004 dan 2004-2009, tidak separah periode ini,” kata Teguh yang juga anggota Badan Akuntabilitas Keuangan Negara (BAKN) DPR, Kamis (3/1).

Pada masa 1999-2004 dan 2004-2009, lanjut Teguh, masih diberlakukan nomor urut oleh partai. Sedangkan periode 2009-2014, dilakukan dengan sistem suara terbanyak.

“Maka yang terpilih adalah mereka yang punya duit banyak atau yang populer. Akibatnya, mereka sibuk berusaha untuk mengembalikan biaya yeng dikeluarkan dengam menjadi ‘calo anggaran’ atau menjual ‘pasal’ kepada pihak-pihak yang berwenang terhadap suatu undang-undang,” ujarnya.

Menurutnya, ke depan di pemilu legislatif harus dipertimbangkan kembali sistem suara terbanyak. Tak hanya itu, biaya kampanye juga harus dibatasi, jika perlu dipertimbangkan kembali kampanye dengan menggunakan uang negara. Lebih lanjut, Teguh menganggap masyarakat perlu diberikan pendidikan politik, agar dapat meredam praktik ‘money politic’.  “Pendidikan politik yang terus menerus terhadap masyarakat, khususnya untuk tidak mudah tergiur ‘money politic’ yang ujungnya lebih merugikan mereka dalam jangka panjang,” tandasnya.  (gam/bud/abe)

 

Tags: dprppatk
Next Post
Pakar: Media Hanya Sentuh Kalangan Atas

Pakar: Media Hanya Sentuh Kalangan Atas

Leave Comment

Trending

  • Selamat! Berikut Daftar Mahasiswa Lolos Seleksi Beasiswa Nia Kurnia Fauzi 2024

    Selamat! Berikut Daftar Mahasiswa Lolos Seleksi Beasiswa Nia Kurnia Fauzi 2024

    0 shares
    Share 0 Tweet 0
  • Said Abdullah: “Saya Paham Aturan Kampanye, Jangan Ajari Saya”

    0 shares
    Share 0 Tweet 0
  • Kapan Honor Pantarlih Cair, KPU Sumenep?

    0 shares
    Share 0 Tweet 0
  • Didesak Lakukan Pengangkatan PPPK dan Penerbitan SK Guru Honorer, Begini Respon Pemkab Sampang

    0 shares
    Share 0 Tweet 0
  • Tata Kelola Dana BOS Madrasah di Sampang Dinilai Amburadul, Sejumlah Warga Datangi Kantor Kemenag

    0 shares
    Share 0 Tweet 0

Laporan Khusus

Ada Dana PT WUS di Pusaran Kasus PT Sumekar?

Waspada! Penyakit LSD pada Sapi Sudah Masuk ke Wilayah Jatim

Jenis Tembakau Aromatik Masih Jadi Primadona Petani Madura

Koleksi Kakatua Jambul Kuning Masalembu Bertambah 3 Ekor

Empat Desa di Blega Tergenang Banjir

Dari Buruh Menjadi Juragan akibat Pandemi

  • Tentang Kami
  • Redaksi
  • Info Iklan
  • Disclaimer
  • Privacy Policy
  • Pedoman Media Siber
  • Sitemap

© 2022 Koran Madura - Hak Cipta Dilindungi

No Result
View All Result
  • News
    • Internasional
    • Nasional
    • Jawa Timur
  • Madura
    • Bangkalan
    • Sampang
    • Pamekasan
    • Sumenep
  • Politik
    • Pilpres
    • Pileg
    • Pilkada
    • Pilkades
  • Pendidikan
  • Olahraga
  • Pamanggi
  • Advertorial
  • Ekonomi
  • Wisata

© 2022 Koran Madura - Hak Cipta Dilindungi