• Kaisar TV
  • Relung Hati
  • Oh Ternyata
  • Neter Kolenang
  • Budaya
  • Kesehatan
  • Lapsus
  • Opini
Satu Hati untuk Bangsa
No Result
View All Result
  • News
    • Internasional
    • Nasional
    • Jawa Timur
  • Madura
    • All
    • Bangkalan
    • Pamekasan
    • Sampang
    • Sumenep
    Ramadan, Satpol PP Pamekasan Razia Tempat Makan Buka di Siang Hari

    Ramadan, Satpol PP Pamekasan Razia Tempat Makan Buka di Siang Hari

    Ramadan, Bupati Sumenep Imbau ASN Tingkatkan Kepedulian

    Ramadan, Bupati Sumenep Imbau ASN Tingkatkan Kepedulian

    Bawaslu Pamekasan Temukan Pelanggaran Coklit Pantarlih 

    Bawaslu Pamekasan Temukan Pelanggaran Coklit Pantarlih 

    Selama Ramadan, ASN Pamekasan Kerja 32,5 Jam Sepekan

    Selama Ramadan, ASN Pamekasan Kerja 32,5 Jam Sepekan

    Fadilah Salat Tarawih Malam Keenam, Allah Beri Pahala Setara Malaikat Tawaf di Baitul Makmur

    Fadilah Salat Tarawih Malam Keenam, Allah Beri Pahala Setara Malaikat Tawaf di Baitul Makmur

    Jalan Beton di Lokasi ini Dijadikan Lintasan Balapan Liar

    Jalan Beton di Lokasi ini Dijadikan Lintasan Balapan Liar

    Dana Pokir Rp57 Miliar di Bangkalan Difokuskan ke Infrastruktur

    Dana Pokir Rp57 Miliar di Bangkalan Difokuskan ke Infrastruktur

    Sekretaris AKD Bangkalan Desak Pemkab Tetapkan Jadwal Pilkades Serentak Tahap 3

    Besok, 105 Bacakades di Bangkalan Ikut Uji Kompetensi

    Satpol PP dan Damkar Pamekasan Tertibkan Reklame Tak Kantongi Izin

    Satpol PP dan Damkar Pamekasan Tertibkan Reklame Tak Kantongi Izin

    • Bangkalan
    • Sampang
    • Pamekasan
    • Sumenep
  • Politik
    • Pilpres
    • Pileg
    • Pilkada
    • Pilkades
  • Pendidikan
  • Olahraga
  • Pamanggi
  • Advertorial
  • Ekonomi
  • Wisata
Satu Hati untuk Bangsa
  • News
    • Internasional
    • Nasional
    • Jawa Timur
  • Madura
    • All
    • Bangkalan
    • Pamekasan
    • Sampang
    • Sumenep
    Ramadan, Satpol PP Pamekasan Razia Tempat Makan Buka di Siang Hari

    Ramadan, Satpol PP Pamekasan Razia Tempat Makan Buka di Siang Hari

    Ramadan, Bupati Sumenep Imbau ASN Tingkatkan Kepedulian

    Ramadan, Bupati Sumenep Imbau ASN Tingkatkan Kepedulian

    Bawaslu Pamekasan Temukan Pelanggaran Coklit Pantarlih 

    Bawaslu Pamekasan Temukan Pelanggaran Coklit Pantarlih 

    Selama Ramadan, ASN Pamekasan Kerja 32,5 Jam Sepekan

    Selama Ramadan, ASN Pamekasan Kerja 32,5 Jam Sepekan

    Fadilah Salat Tarawih Malam Keenam, Allah Beri Pahala Setara Malaikat Tawaf di Baitul Makmur

    Fadilah Salat Tarawih Malam Keenam, Allah Beri Pahala Setara Malaikat Tawaf di Baitul Makmur

    Jalan Beton di Lokasi ini Dijadikan Lintasan Balapan Liar

    Jalan Beton di Lokasi ini Dijadikan Lintasan Balapan Liar

    Dana Pokir Rp57 Miliar di Bangkalan Difokuskan ke Infrastruktur

    Dana Pokir Rp57 Miliar di Bangkalan Difokuskan ke Infrastruktur

    Sekretaris AKD Bangkalan Desak Pemkab Tetapkan Jadwal Pilkades Serentak Tahap 3

    Besok, 105 Bacakades di Bangkalan Ikut Uji Kompetensi

    Satpol PP dan Damkar Pamekasan Tertibkan Reklame Tak Kantongi Izin

    Satpol PP dan Damkar Pamekasan Tertibkan Reklame Tak Kantongi Izin

    • Bangkalan
    • Sampang
    • Pamekasan
    • Sumenep
  • Politik
    • Pilpres
    • Pileg
    • Pilkada
    • Pilkades
  • Pendidikan
  • Olahraga
  • Pamanggi
  • Advertorial
  • Ekonomi
  • Wisata
No Result
View All Result
Satu Hati untuk Bangsa
No Result
View All Result
  • Kaisar TV
  • Relung Hati
  • Oh Ternyata
  • Neter Kolenang
  • Budaya
  • Kesehatan
  • Lapsus
  • Opini
Home News Nasional

PPATK Perlu Tindaklanjuti Dugaan Korupsi APBD

Koran Madura by Koran Madura
04/01/2013
in Nasional
PPATK Perlu Tindaklanjuti Dugaan Korupsi APBD
Share on FacebookShare on Twitter

JAKARTA  – Kementerian Dalam Negeri mendorong Pusat Pelaporan dan Analisa Transaksi Keuangan (PPATK) untuk melaporkan ke Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) terkait dugaan penyelewengan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD), termasuk Jawa Timur. “Saya sarankan silakan saja diproses, tindaklanjuti oleh PPATK. Kalau ada unsur pidana, silakan diproses hukum, itu lebih baik,” kata. Menteri Dalam Negeri, Gamawan Fauzi di Jakarta, Kamis (3/1).

Berdasarkan data PPATK 2012,  transaksi yang terindikasi tindak pidana korupsi di Jawa Timur sebanyak 5,55%. Selain Jawa Timur, propinsi lain yang terindikasi paling banyak dugaan penyelewengan dan APBD adalah Provinsi DKI Jakarta yakni sejumlah 37,45%. Lalu Kalimantan Timur sebanyak 8,83%. “Dulu pernah saya minta (data) supaya bisa kita tindaklanjuti, tapi data itu kan rahasia,” tambahnya.

Lebih jauh kata mantan Gubernur Sumatera Barat ini, Kemendagri tidak mungkin bisa mengintervensi jauh mengenai data-data tersebut. Bahkan institusinya siap memberikan bantuan guna mendukung pemberantasan korupsi. “Kalau diminta saya akan bantu, karena komitmen pemerintah dalam pemberantasan korupsi sungguh-sungguh,” jelasnya.

Menurut Gamawan, sejak 2004 sudah ada sekitar 1091 PNS dan lebih dari 200 kepala daerah di seluruh Indonesia yang terlibat kasus hukum. Kebanyakan dari mereka terlibat kasus tindak pidana korupsi. “Ini membuktikan pemerintah konsisten, tidak pernah beliau mempersoalkan bahwa ada menteri yang terkena, mantan menteri. Mana presiden pernah menghalangi? Ini beliau akan ingatkan pada 28-29 Januari nanti kepada daerah dalam rangka pembinaan,” ungkapnya.

BacaJuga :

Melchias Markus Mekeng: Mental Mafia Para Fiskus Hancurkan Negara Ini

Piala Dunia U20, Komisi X DPR Minta Pemerintah Antisipasi Kemungkinan Terburuk

Wacana Impor Kereta Rongsokan, PT KCI Diminta Tidak Kurangi Pelayanan kepada Masyarakat

Tentang Larangan Buka Puasa, Begini Klarifikasi Presiden Jokowi

Di sisi lain, Gamawan memberikan teguran kepada Pemprov DKI Jakarta, Papua Barat dan Aceh untuk segera mengesahkan APBD 2013. Sehingga tidak ada keterlambatan pelaksanaan program dan mengganggu penyerapan anggaran. “Ada tiga gubernur kita ingatkan, PP 58 tahun 2005 itu kan November harus dilakukan, selambat-lambatnya Desember, soal APBD, jadi ada tiga provinsi yang belum selesai, DKI, Papua Barat dan Aceh,” terangnya.

Dikatakan Gamawan, pihaknya sudah memberikan teguran melalui surat. Karena keterlambatan pengesahan itu bisa berdampak kemana-mana, termasuk mempengaruhi penyerapan anggaran. “Itu saya surati, karena akibatnya hanya yang wajib yang boleh dibayar, gaji pegawai, sementara yang lain belum bisa dipakai anggarannya, kita khawatirkan penyerapan anggaran di akhir tahun jadi rendah, karena itu saya minta bukan hanya gubernurnya saya ingatkan, DPRD-nya juga saya ingatkan,” urainya.

Gamawan mengatakan dari ketiga provinsi tersebut, kemungkinan APBD baru disahkan pada Februari mendatang. “Tapi kalau Februari kan bisa terlambat nanti. Setelah itu dibentuk panitia, tim segala macam kan, baru bulan apa, April nanti, tender kapan?. Bisa lambat lagi,” ucapnya.

Karena itu, Gamawan mengharapkan APBD tersebut bisa segera disahkan, sehingga meminimalisasi risiko keterlambatan pencairan anggaran. “Risikonya kan pencairan dana bisa terlambat nanti, kita mendesak lah, mudah-mudahan Februari ini bisa selesailah tiga-tiganya,” pungkasnya. (cea/abe)

 

Tags: ppatk
Next Post
FITRA Pertanyakan Bunga Bank Dana Abadi Pendidikan

FITRA Pertanyakan Bunga Bank Dana Abadi Pendidikan

Leave Comment

Trending

  • Selamat! Berikut Daftar Mahasiswa Lolos Seleksi Beasiswa Nia Kurnia Fauzi 2024

    Selamat! Berikut Daftar Mahasiswa Lolos Seleksi Beasiswa Nia Kurnia Fauzi 2024

    0 shares
    Share 0 Tweet 0
  • Said Abdullah: “Saya Paham Aturan Kampanye, Jangan Ajari Saya”

    0 shares
    Share 0 Tweet 0
  • Kapan Honor Pantarlih Cair, KPU Sumenep?

    0 shares
    Share 0 Tweet 0
  • Dana Pokir Rp57 Miliar di Bangkalan Difokuskan ke Infrastruktur

    0 shares
    Share 0 Tweet 0
  • Tata Kelola Dana BOS Madrasah di Sampang Dinilai Amburadul, Sejumlah Warga Datangi Kantor Kemenag

    0 shares
    Share 0 Tweet 0

Laporan Khusus

Ada Dana PT WUS di Pusaran Kasus PT Sumekar?

Waspada! Penyakit LSD pada Sapi Sudah Masuk ke Wilayah Jatim

Jenis Tembakau Aromatik Masih Jadi Primadona Petani Madura

Koleksi Kakatua Jambul Kuning Masalembu Bertambah 3 Ekor

Empat Desa di Blega Tergenang Banjir

Dari Buruh Menjadi Juragan akibat Pandemi

  • Tentang Kami
  • Redaksi
  • Info Iklan
  • Disclaimer
  • Privacy Policy
  • Pedoman Media Siber
  • Sitemap

© 2022 Koran Madura - Hak Cipta Dilindungi

No Result
View All Result
  • News
    • Internasional
    • Nasional
    • Jawa Timur
  • Madura
    • Bangkalan
    • Sampang
    • Pamekasan
    • Sumenep
  • Politik
    • Pilpres
    • Pileg
    • Pilkada
    • Pilkades
  • Pendidikan
  • Olahraga
  • Pamanggi
  • Advertorial
  • Ekonomi
  • Wisata

© 2022 Koran Madura - Hak Cipta Dilindungi