SIDOARJO – Molornya pengesahan RAPBD menjadi APBD Pemkab Sidoarjo tahun 2013 berakibat pada belum jelasnya jumlah dana Jamkesda 2013yang dianggarkan bagi warga miskin (gakin) . Tarik ulur antara Pemkab Sidoarjo dan DPRD Sidoarjo pun semakin panas terkait Belanja Modal yang belum memenuhi Perpres No. 5/2010 sebesar 29 persen. Sehingga, berimbas pada pengeprasan anggaran belanja lain termasuk jamkesda yang semula diajukan sebesar Rp 40 miliar menjadi Rp 31,8 miliar.
Hal ini dibenarkan oleh Kepala Dinas Kesehatan Sidoarjo, dr Ika Harnasti. ’’Tahun 2013 ini sepertinya anggaran Jamkesda untuk gakin yang kami ajukan sekitar Rp 31,8 miliar,’’ ujar Ika, yang ditemui beberapa waktu lalu.
Sedangkan saat dikonfirmasi kepada Komisi D DPRD Sidoarjo, hal ini dibenarkan oleh Drs. Ec. Hadi Subiyanto (F-GKNU) anggota Komisi D DPRD Sidoarjo. Menurutnya, pengeprasan anggaran yang diajukan oleh Dinas Kesehatan (Dinkes) Sidoarjo untuk Jamkesda ini salah satu dampak perampingan anggaran agar memenuhi kuota 29 persen sesuai Perpres. ’’Tadinya anggaran yang mereka ajukan memang sekitar Rp 40 miliar, tapi kalau sekarang menurut Dinkes tidak sampai segitu kami belum tahu karena APBDnya sampai sekarang revisinya belum diserahkan,’’ terang Hadi.
Jumlah ini naik 12 persen dari anggaran Jamkesda tahun 2012 sebesar Rp 28 miliar. Bedanya, jika tahun lalu dana tersebut diperuntukkan bagi 1.316 jiwa gakin, maka tahun ini dana tersebut juga diperuntukkan bagi 50.939 jiwa gakin dari 99 ribu gakin yang tidak tercover pada 2012. Padahal, dari Rp 28 miliar anggaran Jamkesda tahun lu, Rp 1,2 miliar diantaranya diperuntukkan bagi 112 pasien ginjal yang harus melakukan hemodialisa (cuci darah) sejak Agustus hingga Desember 2012.
Artinya, menurut Habibul Muiz, Lc. (F-PAN PKS), jika biaya hemodialisis sekitar Rp 800 ribu setiap minggu, maka biaya yang dibutuhkan bagi pasien ini dalam setahun sebesar Rp 38,4 juta per pasien. Sehingga, total anggaran Jamkesda yang diserap untuk pasien ginjal sebesar Rp 4,3 miliar. ’’Bukannya kami tidak setuju, tapi kalau pasien ginjal yang dicover Jamkesda dibebankan kepada APBD seluruhnya, berarti hampir seluruh anggaran Jamkesda terserap untuk pasien tersebut. Padahal, peruntukkan dana Jamkesda bukan hanya untuk itu,’’ sahut Habib, Rabu (3/1). (yun)
