JAKARTA – PDI Perjuangan bertekad menjadikan urat syaraf kepartaian untuk berpihak kepada rakyat mengingat rakyat kecil masih sering menjadi korban yang tidak adil. Karena itu, pengorganisasian dan kader partai harus terus bergerak bersama dinamika rakyat Indonesia. “PDI Perjuangan akan terus mendorong Program Partai dan mendorong kepada kebijakan pemerintah melalui optimalisasi program pemberdayaan masyarakat luas diberbagai sector,” kata Sekretaris Jenderal DPP PDI Perjuangan, Tjahjo Kumolo di Jakarta, Rabu (2/1).
Menurut dia, PDI Perjuangan akan terus melalui hak konstutusional DPR dalam fungsi Pengawasan dan Hak Budget dan legeslasi. Selain itu, PDI Perjuangan juga mendorong dan mendesak Pemerintah agar tetap bekerja dan menujukkan sikap optimis kepada masyarakat Indonesia dan dunia Internasional dan menghentikan pernyataan yang bernada keluhan. “Persoalan pemerataan pembangunan, kemiskinan, pengangguran, pembangunan infrastruktur. Harus jadi prioritas pengambilan keputusan politik pemerintah pusat dan daerah,” tegasnya.
Oleh karena itulah, kata Tjahjo, pemerintah melalui berbagai kebijakannya harus pro-rakyat yang berbhinneka, demi tetap tegaknya Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI). Kemajemukan bangsa-rakyat jangan lagi menjadi korban kebijakan publik. “Di sini parpol melalui DPR berperan dalam masing-masing fungsi dan tugasnya,” ujarnya lagi
Tjahjo mengatakan, proses demokrasi harus terwujud dan ini harus tercermin dalam sitem pemilihan umum/KPU dan lembaga lain yang harus independen dan terhormat. Sistem rekrutmen politik-sistem penyelenggaraan pemerintahan dan mekanisme pengambilan keputusan politik dengan semangat Pancasila, harus dikembalikan pada proses pengambilan keputusan secara musyawarah mufakat, gotong royong demi kesejahteraan rakyat.
Menurut Tjahjo, sistem jaminan sosial kepada rakyat juga harus diperkuat sistemnya mulai 2013 ini. APBN pun harus sebesar-besarnya untuk kemakmuran dan kesejahteraan rakyat Indonesia. Sebagai parpol, kata Tjahjo, PDIP menyadari bahwa dewasa ini rakyat kecil masih sering menjadi korban yang tidak adil.
Sebelumnya, Ketua Departemen HAM PDI Perjuangan I Gusti Agung Putri Astrid Kartika mengaku prihatin dengan penegakan Hak Asasi Manusia (HAM) selama tahun 2012. Pasalnya banyak kasus-kasus HAM yang terjadi tidak dapat terselesaikan. “2012, tahun pemberantasan korupsi, sayangnya bukan tahun keemasan HAM,” ujarnya
Padahal, kata Putri, Indonesia merupakan negara yang memiliki perangkat HAM seperti Komnas HAM, UU HAM serta pengadilan HAM. “Kita juga telah melatih polisi dan TNI untuk pendidikan HAM,” tegasnya
Putri mencontohkan dalam kasus GKI Yasmin yang dilarang beribadah di gerejanya sendiri. Padahal, putusan MA berpihak kepada GKI Yasmin. “Kita lihat ada sejumlah kebijakan menyangkut HAM yang baik tapi tidak serta merta penegakan hukumnya,” jelasnya
Untuk itu, Putri mengatakan bahwa pemerintah harus mengeluarkan kebijakan yang efektif. Ia pun meminta pemerintah juga menyoroti masalah konflik pertanahan. “Ada 44 petani tewas akibat sengketa pertanahan. 2 juta hektar tanah yang disengketakan, SBY sudah bentuk tim dan turunkan tim, tapi hasilnya belum ada,” pungkasnya. (cea)
