• Kaisar TV
  • Relung Hati
  • Oh Ternyata
  • Neter Kolenang
  • Budaya
  • Kesehatan
  • Lapsus
  • Opini
Satu Hati untuk Bangsa
No Result
View All Result
  • News
    • Internasional
    • Nasional
    • Jawa Timur
  • Madura
    • All
    • Bangkalan
    • Pamekasan
    • Sampang
    • Sumenep

    Jadi Pembicara Seminar, Ketum ISNU Bicara Peran Strategis Ulama bagi Kemandirian Ekonomi

    Ingin Puasa Pertama Bareng Keluarga, Warga Kepulauan di Sumenep Mudik Lebih Awal

    Ingin Puasa Pertama Bareng Keluarga, Warga Kepulauan di Sumenep Mudik Lebih Awal

    Harga Daging di Pamekasan Naik Jadi Rp 110 Ribu Per Kilogram

    Harga Daging di Pamekasan Naik Jadi Rp 110 Ribu Per Kilogram

    Selama Ramadan 2023, BPN Pamekasan Target 250 Sertifikat Tanah Wakaf Masjid dan Musala Gratis

    Selama Ramadan 2023, BPN Pamekasan Target 250 Sertifikat Tanah Wakaf Masjid dan Musala Gratis

    Didesak Lakukan Pengangkatan PPPK dan Penerbitan SK Guru Honorer, Begini Respon Pemkab Sampang

    Didesak Lakukan Pengangkatan PPPK dan Penerbitan SK Guru Honorer, Begini Respon Pemkab Sampang

    Anggota Dewan Desak Pembangunan Listrik di Ra’as Segera Direalisasikan

    Warga Keluhkan Lamanya Layanan Sambungan Baru PLN

    Pantun Ketua PC ISNU Sumenep Jelang Ramadan

    Pantun Ketua PC ISNU Sumenep Jelang Ramadan

    Dua Gedung Milik Pemkab Pamekasan Dilelang

    Dua Gedung Milik Pemkab Pamekasan Dilelang

    Bupati Pamekasan Akan Gelar Safari Ramadan, Ini Kegiatannya

    Bupati Pamekasan Akan Gelar Safari Ramadan, Ini Kegiatannya

    • Bangkalan
    • Sampang
    • Pamekasan
    • Sumenep
  • Politik
    • Pilpres
    • Pileg
    • Pilkada
    • Pilkades
  • Pendidikan
  • Olahraga
  • Pamanggi
  • Advertorial
  • Ekonomi
  • Wisata
Satu Hati untuk Bangsa
  • News
    • Internasional
    • Nasional
    • Jawa Timur
  • Madura
    • All
    • Bangkalan
    • Pamekasan
    • Sampang
    • Sumenep

    Jadi Pembicara Seminar, Ketum ISNU Bicara Peran Strategis Ulama bagi Kemandirian Ekonomi

    Ingin Puasa Pertama Bareng Keluarga, Warga Kepulauan di Sumenep Mudik Lebih Awal

    Ingin Puasa Pertama Bareng Keluarga, Warga Kepulauan di Sumenep Mudik Lebih Awal

    Harga Daging di Pamekasan Naik Jadi Rp 110 Ribu Per Kilogram

    Harga Daging di Pamekasan Naik Jadi Rp 110 Ribu Per Kilogram

    Selama Ramadan 2023, BPN Pamekasan Target 250 Sertifikat Tanah Wakaf Masjid dan Musala Gratis

    Selama Ramadan 2023, BPN Pamekasan Target 250 Sertifikat Tanah Wakaf Masjid dan Musala Gratis

    Didesak Lakukan Pengangkatan PPPK dan Penerbitan SK Guru Honorer, Begini Respon Pemkab Sampang

    Didesak Lakukan Pengangkatan PPPK dan Penerbitan SK Guru Honorer, Begini Respon Pemkab Sampang

    Anggota Dewan Desak Pembangunan Listrik di Ra’as Segera Direalisasikan

    Warga Keluhkan Lamanya Layanan Sambungan Baru PLN

    Pantun Ketua PC ISNU Sumenep Jelang Ramadan

    Pantun Ketua PC ISNU Sumenep Jelang Ramadan

    Dua Gedung Milik Pemkab Pamekasan Dilelang

    Dua Gedung Milik Pemkab Pamekasan Dilelang

    Bupati Pamekasan Akan Gelar Safari Ramadan, Ini Kegiatannya

    Bupati Pamekasan Akan Gelar Safari Ramadan, Ini Kegiatannya

    • Bangkalan
    • Sampang
    • Pamekasan
    • Sumenep
  • Politik
    • Pilpres
    • Pileg
    • Pilkada
    • Pilkades
  • Pendidikan
  • Olahraga
  • Pamanggi
  • Advertorial
  • Ekonomi
  • Wisata
No Result
View All Result
Satu Hati untuk Bangsa
No Result
View All Result
  • Kaisar TV
  • Relung Hati
  • Oh Ternyata
  • Neter Kolenang
  • Budaya
  • Kesehatan
  • Lapsus
  • Opini
Home News Nasional

2013, Sebesar 4,5 Triliun Rupiah Pajak Pusat Masuk Kas Pemda

Koran Madura by Koran Madura
11/02/2013
in Nasional
2013, Sebesar 4,5 Triliun Rupiah Pajak Pusat Masuk Kas Pemda
Share on FacebookShare on Twitter

JAKARTA-Pemerintah pusat berpotensi ‘kehilangan’ pendapatan dari Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) sebesar 4,5 triliun rupiah pada 2013. Sebab, pada tahun ini terdapat 105 kabupaten atau kota yang siap mengambil alih pungutan Pajak Bumi dan Bangunan Perkotaan dan Pedesaan (PBB P2) yang semula menjadi tanggung jawab Ditjen Pajak. “Nantinya Pemerintah Daerah bisa menghimpun data obyek dan subyek pajak, penentuan besaran pajak terutang sampai penagihan serta pengawasan,” kata  Direktur Ekstensifikasi dan Penilaian Direktorat Jendral Pajak (DJP), Hartoyo di  Jakarta, Jumat (8/2).

Menurut dia, pemda diwajibkan menyerahkan rancangan perda dan rencana penarikan PBB P2 kepada Menkeu dan Mendagri sebelum 30 Juni. Kewajiban pelaporan hanya diberikan pada pemda yang ingin menarik PBB P2 sebelum 2014.

Tahun lalu 18 kabupaten kota yang telah mengalihkan penarikan PBB P2 terlebih dahulu. Nilai pajak dari ke 18 kabupaten kota tersebut sekitar 2 triliun rupiah.
Ke-18 kabupaten kota tersebut antara lain Medan, Palembang, Depok, Bogor, Sukoharjo, Sidoarjo, Gresik, Kota Jogja, Palu, Gorontalo, Samarinda dan Pontianak. “Secara total PBB P2 seluruh Indonesia ini bernilai 8 triliun rupiah,” tutur dia.
Tahun depan, 369 kabupaten kota siap menyusul untuk mengalihkan penarikan PBB P2 ini. Nilai pajak dari 369 kabupaten kota itu sekitar 1,5 triliun rupiah. “Nilainya kecil karena memang daerahnya kecil dan nilai NJOPnya juga kecil,” ucap dia.

Lebih lanjut dia mengatakan, DJP  terus mengupayakan agar aturan Pajak Bumi dan Bangunan Perkotaan – Pedesaan (PBB-P2) dapat diimplementasikan dengan baik oleh Pemerintah Daerah. Diharapkan pada tahun 2014 sebanyak 369 Kabupaten/Kota bisa menerapkan kebijakan tersebut dengan baik. “Pengalihan PBB-P2 sendiri sesuai dengan landasan hukum yang mengatur itu, yakni PERBER Menkeu dan Mendagri serta PERDIRJEN Pajak Nomor PER-61/PJ/2010 tentang Tata Cara Persiapan Pengalihan PBB-P2 Sebagai Pajak Daerah”, ujar Hatoyo. Baca Juga SBY Ngemplang Pajak ?

BacaJuga :

Jadi Pembicara Seminar, Ketum ISNU Bicara Peran Strategis Ulama bagi Kemandirian Ekonomi

Begini Harapan Para Petani untuk Food Estate Kabupaten Keerom

Paripurna DPR Setujui Perry Warjiyo sebagai Gubernur BI

RUU PPRT Jadi Inisiatif DPR, Puan Maharani Dapat Apresiasi dari Pekerja Rumah Tangga

Lebih lanjut Hatoyo mengatakan bahwa implementasi penerapan itu masih ada beberapa kendala yang menghadang. Apalagi, sekarang ini ada sekitar 175 Pemerintah Daerah (Pemda) yang masih menyelesaikan draft di DPRD.  Angka tersebut cukup besar bila dibandingkan dengan target DJP Kemenkeu yang sebanyak 369 Kab/Kot sudah mendapatkan Perda untuk PBB-P2. “Dari 369 Kab/Kot. Sekitar 194 Pemda sudah mendapatkan Perda. Namun, masih ada sebanyak 175 Pemda yang masih menyusun deaft di DPRD. Masih kurang dengan target yang telah ditentukan oleh DJP Kemenkeu sebelumnya”, jelas Hatoyo.

Dia menambahkan, belum siapnya Pemda setempat dengan Perda mengenai PBB-P2 ini juga diperparah dengan minimnya Sumber Daya Manusia didaerah terkait. Sebab, SDM terkait masih minim seiring adanya aturan Pemda harus memungut pajak didaerahnya secara mandiri. “Ditambah dengan luas lahan serta penduduk yang sedikit akan semakin menyulitkan pembayaran pajak. Selain itu adalah adanya masalah teknis seperti perangkat UU dan keputusan politik yang harus disetujui di DPRD. Dan proses ini tidaklah mudah,” pungkas dia.

Baca Juga Anas Lengser, Dinasti cikeas
Tags: anehkaspajakpemda
Next Post
RUU Perdagangan Harus Ditolak

RUU Perdagangan Harus Ditolak

Leave Comment

Trending

  • Anggaran Perbaikan Jalan di Bangkalan Dipangkas Rp6,5 M

    Anggaran Perbaikan Jalan di Bangkalan Dipangkas Rp6,5 M

    0 shares
    Share 0 Tweet 0
  • Kapan Honor Pantarlih Cair, KPU Sumenep?

    0 shares
    Share 0 Tweet 0
  • Ketua Panitia Pilkades Mangga’an Bangkalan Dibacok

    0 shares
    Share 0 Tweet 0
  • 43 Formasi PPPK Nakes di Bangkalan Kosong, Ternyata ini Penyebabnya

    0 shares
    Share 0 Tweet 0
  • Bupati Sampang Mendadak Dilaporkan ke KPK 

    0 shares
    Share 0 Tweet 0

Laporan Khusus

Ada Dana PT WUS di Pusaran Kasus PT Sumekar?

Waspada! Penyakit LSD pada Sapi Sudah Masuk ke Wilayah Jatim

Jenis Tembakau Aromatik Masih Jadi Primadona Petani Madura

Koleksi Kakatua Jambul Kuning Masalembu Bertambah 3 Ekor

Empat Desa di Blega Tergenang Banjir

Dari Buruh Menjadi Juragan akibat Pandemi

  • Tentang Kami
  • Redaksi
  • Info Iklan
  • Disclaimer
  • Privacy Policy
  • Pedoman Media Siber
  • Sitemap

© 2022 Koran Madura - Hak Cipta Dilindungi

No Result
View All Result
  • News
    • Internasional
    • Nasional
    • Jawa Timur
  • Madura
    • Bangkalan
    • Sampang
    • Pamekasan
    • Sumenep
  • Politik
    • Pilpres
    • Pileg
    • Pilkada
    • Pilkades
  • Pendidikan
  • Olahraga
  • Pamanggi
  • Advertorial
  • Ekonomi
  • Wisata

© 2022 Koran Madura - Hak Cipta Dilindungi