Jakarta – Ketua KPK, Abraham Samad, mengatakan bahwa seluruh pimpinan lembaga Anti Korupsi Tersebut sudah sepakat menetapkan Ketum Partai Demokrat, Anas Urbaningrum, sebagai tersangka. Namun, surat perintah penyidikan kasus Hambalang ini masih belum diteken, namun sudah disiapkan.
“Sudah sepakat, tetapi kan harus ditandatangan semua (pimpinan KPK),” ujar Abraham seusai melantik Direktur Penuntutan KPK, Ranu Mihardja, dan Sekretaris Jenderal KPK, Anis Zaid Basalama, di kantornya, Jumat, 8 Februari 2013.
Abraham mengatakan KPK belum meneken surat itu lantaran tiga dari pimpinannya masih bertugas di luar daerah, yakni Bambang Widjojanto, Busyro Muqoddas, dan Adnan Pandu Praja. Adnan mengaku akan mengikuti sebuah penandatanganan nota kesepahaman di Selandia Baru pada pekan depan. “Tapi mudah-mudahan dalam satu atau dua (hari), tapi kita liat saja lah nanti lah,” ujar dia tak melanjutkan kalimatnya.
Beredar kabar Komisi Pemberantasan Korupsi menetapkan Anas Urbaningrum sebagai tersangka kasus suap proyek Gedung Olahraga di Bukit Hambalang, Sentul, Bogor. Dari hasil ekspose KPK, Kamis malam, 7 Februari 2013, sumber Tempo menyebutkan KPK meyakini Anas menerima suap berupa duit yang kemudian dibelikan mobil Toyota Harrier pada 2010.
Menurut sumber Tempo, Anas diduga melanggar pasal suap karena menerima hadiah selaku penyelenggara negara. Pada saat penerimaan tersebut, Anas menjabat sebagai Ketua Fraksi Demokrat di DPR. “Dia diduga melanggar Pasal 12 a dan b atau Pasal 11 Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi,” ujar sumber yang sempat membacakan surat perintah penyidikan Anas.
Baca “Kalau Saya Korupsi Gantung saya di Monas”, Kata Anas
Saat ditanyai sejauh mana bukti dugaan gratifikasi berupa mobil Anas, Abraham belum bersedia memberikan penjelasan. “Tunggu saja nanti karena kalau disampaikan sepotong-sepotong nanti jadi tidak utuh.” Tempo
Baca Juga Aksi Menjatuhkan Anas Dimulai
