SUMENEP – Pers memiliki peran penting dalam kehidupan. Peran penting pers bisa disejajarkan dengan kekuatan eksekutif, legislatif dan yudikatif sebagai pilar tegaknya sebuah bangsa. “Jangan dikira pers ini tidak mempunyai kekuatan apa-apa. Pers sangat bisa membantu perkembangan pembangunan daerah melalui tulisannya,” ungkap Ketua Persatuan Wartawan Indonesai (PWI) Moh. Munir Cabang Jawa Timur, Sabtu (23/2).
Namun, kebebasan pers dan semakin banyaknya media massa saat ini tidak lagi hanya untuk kepentingan bisnis, tapi juga sebagai alat meraih kekuasaan. “Seperti sejumlah media, baik cetak maupun elektronik, di negeri ini yang mulai nampak dikendalikan oleh orang-orang tertentu untuk menuju RI satu, dan itu bukan lagu baru karena mayoritas masyarakat telah memahaminya,” ujarnya saat memberikan sambutan dalam pelantikan pengurus PWI Perwakilan Sumenep.
Pers sebagai alat kekuasan, kata Munir, mengakibatkan pers kelihalangan independensinya karena hanya digunakan untuk penetingan segelintir golongan. “Tantangan besar bagi para jurnalis untuk menyajikan informasi akurat, objektif, bebas dari kepentingan tertentu,” jelasnya.
Hal tersebut menjadi tantangan berat karena akan mempengaruhi pola pikir jurnalis menjadi seorang jurnalis yang arogan. “Yaitu merasa menang sendiri tidak mau disalahkan. Penyakit yang perlu dihindari oleh seorang jurnalis yaitu merasa menang sendiri tidak pernah merasa bersalah. Penyakit itulah yang mendorong timbulnya arogansi bagi seorang jurnalis,” katanya.
Munir berharap, jurnalis bekerja sesuai kode etik jurnalistik dan tidak terkoptasi dengan kepentingan tertentu yang menghilangkan martabat seorang jurnalis. “Kuncinya seorang jurnalis bekerja sesuai kode etik jurnalistik serta mengikuti hati nuranya.” jelasnya.
Pelatikan yang ditempatkan di Pendapa Agung Sumenep selain dihadiri Ketua PWI Cabang Jawa Timur Achmad Munir juga dihadiri Forum Pimpinan Daerah (Forpimda), diantaranya, Bupati Sumenep A Busyro Karim, Wakil Bupati Soengkono Sidik, Kapolres Sumenep AKBP Marjoko, dan sejumlah Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD). (sai/rif/mk)
