Pada 1961-an, Presiden Sukarno gencar merevisi perjanjian pengelolaan minyak oleh pihak asing di Indonesia. Total 60 persen dari keuntungan perusahaan minyak pihak asing menjadi milik pemerintah. Kebanyakan gerah dengan peraturan tersebut.
Menurut sejarawan Asvi Marwan Adam, Sukarno benar-benar ingin sumber daya alam Indonesia diolah oleh anak bangsa sendiri. Asvi menuturkan sebuah arsip di Kedutaan Besar Amerika Serikat di Jakarta mengungkapkan pada 15 Desember 1965 sebuah team dikomandoi oleh Chaerul Saleh berlokasi di Istana Cipanas membahas nasionalisasi perusahaan pihak asing di Indonesia.Soeharto yang propemodal pihak asing, datang ke sana menumpang helikopter. Dia mengatakan kepada peserta rapat dia dan Angkatan Darat tidak setuju rencana nasionalisasi perusahaan pihak asing tersebut. “Soeharto sangat berani saat itu, pak Karno juga tidak pernah memerintahkan seperti tersebut,” kata Asvi pada merdeka dot com, Kamis malam pekan lalu.
Sebelum tahun 1965, seorang taipan dari Amerika Serikat menemui Sukarno. Pengusaha tersebut menyatakan keinginannya berinvestasi di Papua. Namun Sukarno menolak secara halus. “Saya sepakat dan tersebut tawaran menarik. Tapi tidak untuk saat ini, coba tawarkan kepada generasi setelah saya,” ujar Asvi meniru jawaban Sukarno.
Sukarno berencana modal pihak asing baru memasuki Indonesia 20 tahun lagi, setelah putra-putri Indonesia siap mengelola. Dia tidak mau perusahaan luar negeri memasuki, sedangkan orang Indonesia memiliki pengetahuan nol tentang alam mereka sendiri. Sebagai persiapan, Sukarno mengirim banyak mahasiswa belajar ke negara-negara lain.
Sukarno boleh saja membuat tembok penghalang untuk pihak asing dan mempersiapkan calon pengelola negara. Namun, Asvi mengatakan usaha pihak luar ingin mendongkel kekuasaan Sukarno tidak kalah kuat.
Dalam artikel berjudul JFK, Indonesia, CIA, and Freeport diterbitkan majalah Probe edisi Maret-April 1996, Lisa Pease menulis pada awal November 1965, Langbourne Williams, ketua dewan direktur Freeport, menghupaki direktur Freeport, Forbes Wilson. Williams menanyakan apakah Freeport telah siap melakukan eksploitasi di Papua. Wilson hampir tidak percaya mendengar pertanyaan tersebut. Dia berpikir Freeport akan sulit mendapatkan izin karena Sukarno masih berkuasa.
Setahun sebelumnya, seorang peneliti diberi akses untuk mem buka dokumen penting Departemen Luar Negeri Pakistan dan menemukan surat dari duta besar Pakistan di Eropa. Dalam surat per Desember 1964, diplomat tersebut menyampaikan informasi rahasia dari intel Belanda yang mengatakan dalam waktu dekat Indonesia akan beralih ke Barat.
Lisa mennuturkan maksud dari informasi tersebut adalah akan terjadi kudeta di Indonesia oleh partai komunis. Sebab tersebut, angkatan darat memiliki alasan kuat untuk menamatkan Partai Komunis Indonesia, setelah tersebut membuat Sukarno menjadi tahanan.
Telegram rahasia dari Departemen Luar Negeri Amerika Serikat ke Perserikatan BBangsa.Bangsa pada April 1965 menyebut Freeport Sulphur telah sepakat dengan pemerintah Indonesia untuk penambangan puncak Erstberg di Papua. Sedangkan dalam telegram berkode Cinpac 342, 21 Januari 1965, pukul 21.48, menyatakan ada pertemuan pejabat Angkatan Darat Indonesia membahas rencana darurat bila Presiden Sukarno meninggal.
Kelompok dipimpin Jenderal Soeharto bergerak lebih jauh dari rencana tersebut. Soeharto mendesak Angkatan Darat segera mengambil alih kekuasaan tanpa perlu menunggu Presiden Sukarno berhalangan.
Setelah peristiwa 30 September 1965, keadaan negara berubah total. Usaha Freeport memasuki ke Indonesia semakin mudah. Sebagai bukti adalah pengesahan Undang-undang Penanaman Modal pihak asing pada 1967. Freepot menjadi perusahaan pihak asing pertama yang perjanjiannya ditandatangani Soeharto.
Bukan saja menjadi lembek, bahkan Indonesia menjadi sangat tergantung terhadap Amerika. “Saya melihat seperti balas budi Indonesia ke Amerika Serikat karena telah membantu menghancurkan komunis yang konon bantuannya tersebut dengan senjata,” Asvi menjelaskan
