SIDOARJO (KORAN MADURA) – Ratusan warga Grabagan Kecamatan Tulangan, Sidoarjo, berunjuk rasa mendatangi kantor desa setempat. Mereka melakukan protes terhadap pendirian tower yang diduga tidak mengantongi ijin dan menuntut aparat desanya untuk mundur dari jabatan.
Aksi warga yang datang dengan emosi membuat suasana semakin ricuh. Puncaknya, saat warga yang berteriak-teriak tidak ditemui langsung kepala desa. Suasana pun semakin memanas lantaran pihak desa tidak memberikan jawaban yang jelas mengenai tuntutan warga. Ketegangan pun sempat terjadi dengan aparat desa lewat adu mulut.
“Warga minta kedua aparat itu turun sekarang juga! Jika tidak ada penyelesaian, warga akan terus melakukan aksi bersama,” teriak warga dengan nada mengancam.
Mereka lantas meminta aparat desa yang terlibat dalam persetujuan dan mendukung pendirian tower untuk turun dari jabatannya. Alasannya, karena dalam pendirian tower, sama sekali tidak melibatkan warga.
Aparat desa yang diminta turun itu, Kepala dusun Desa Grabagan, Karnan, dan Kasi Pembangunan Desa Grabagan, Kosin. Dua aparat itu diduga warga ikut berperan dalam pembangunan tower milik PT Protelindo itu.
Selain memprotes pembangunan tower yang diduga tanpa ijin, warga juga kesal karena tindakan kedua oknum aparat desa itu dinilai banyak merugikan warga. Seperti, mempersulit keperluan warga dalam pengurusan KTP dan akte kelahiran. Bahkan keduanya kerap melakukan pungli dan penipuan setiap pengurusan administrasi yang dibutuhkan warga.
Salah satunya, Sunoko (40) yang menjadi korban pemerasan, mengaku harus mengeluarkan uang senilai Rp 400 ribu untuk mengurus akte kelahiran anaknya. Sayangnya, hingga satu tahun, akte kelahiran itu tak kunjung selesai. “Saya tidak tahu sampai kapan seleseinya akte itu,” aku Sunoko marah, Senin (11/2).
Warga yang berunjuk rasa juga mesinyalir keduanya melakukan penggelapan uang hasil jual beli tanah di desa mereka.
Senada dengan Sunoko, Misdi juga mengaku pernah ditipu oleh Karnan. Pada saat itu dia mengurus KTP kepada Karnan. Bahkan, 30 warga Dusun Wersah Desa Grabagan juga mengaku ditipu. Pasalnya, KTP yang mereka urus sejak lama hingga kini belum jadi. Padahal, mereka telah dipungut bayaran. “Sampai sekarang belum jadi, dengan alasan kalau fotonya hilang,” sahutnya.
Beruntung, emosi warga dapat diredam oleh aparat kepolisian yang melakukan pengamanan. Sehingga tak sampai mengarah kepada tindakan anarkis. (yun)
