PAMEKASAN – Kapolres Pamekasan AKBP Nanang Chadarusman menyatakan pelayanan kepada masyarakat oleh petugas kepolisian di jajaran polres dipimpinnya sering terganggu unjuk rasa.
“Hampir setiap hari selalu ada kegiatan unjuk rasa di Pamekasan ini, sehingga perhatian pertugas lebih banyak tersita untuk mengamankan unjuk rasa dan pelayanan masyarakat lainnya cenderung kurang optimal,” ucapnya di Pamekasan, Jatim, Selasa.
Menurut Kapolres, unjuk rasa yang digelar kelompok masyarakat di Pamekasan tergolong sering, bahkan unjuk rasa di Kabupaten Pamekasan tercatat paling banyak dibanding kabupaten lain di seluruh Indonesia.
“Ini berdasarkan data evaluasi jajaran Polres di seluruh Indonesia, bahkan kegiatan unjuk rasa di Pamekasan ini tergolong paling banyak,” terang Kapolres.
Dalam satu bulan ini saja, ada sekitar 15 hingga 20 unjuk rasa di Kabupaten Pamekasan yang dilakukan kelompok masyarakat. Baik dari kalangan mahasiswa, pegiat LSM ataupun unjuk rasa yang dilakukan masyarakat secara langsung.
Menurut dia, sasaran unjuk rasa terbanyak adalah lembaga legislatif, yakni kantor DPRD Pamekasan, lalu kantor pemkab dan Kejaksaan Negeri Pamekasan.
Sebenarnya, menurut Kapolres, unjuk rasa bukan sesuatu yang dilarang, karena mereka melakukan hal itu untuk menyampaikan aspirasi agar segera mendapatkan tanggapan dari pemerintah.
Hanya saja, karena unjuk rasa terlalu sering digelar, maka pelayanan masyarakat seharusnya dilakukan oleh polisi juga menjadi kurang optimal.
“Target idela pengamanan oleh polisi itu kan sama dengan jumlah massa yang akan berunjuk rasa itu. Misalnya, jika warga yang akan berunjuk rasa sebanyak 100 orang, idealnya jumlah personel yang diterjunkan juga 100 orang,” katanya, menjelaskan.
Akibat seringnya unjuk rasa itu maka pelayanan masyarakat yang seharusnya dilakukan polisi cenderung kurang optimal. Ia mencontohkan seperti pengaturan arus lalu lintas di saat ramai kendaraan bermotor dan berbagai jenis pelayanan lainnya.
“Yang paling membingungkan apabila ada kegiatan unjuk rasa lebih dari satu kelompok dan jumlahnya banyak. Kadang kami terpaksa harus meminta bantuan pasukan ke Polda Jatim,” tuturnya.
Sepanjang awal Mei hingga saat ini saja, sudah tercatat sebanyak 10 kali unjuk rasa yang digelar kelompok masyarakat di wilayah Kabupaten Pamekasan dengan berbagai kasus. Antara lain, kasus dugaan korupsi di Kantor Kementerian Agama (Kemenag) Pamekasan, kasus menolak mutasi guru yang dilakukan oleh guru dan siswa, serta kasus dugaan penggelapan bantuan beras bagi warga miskin. (ant/rah)
