SURABAYA – Wacana Pemerintah Provinsi (Pemprov) Jawa Timur (Jatim) untuk merelokasi puluhan warga penganut Syiah asal Sampang, Madura, dikecam oleh Koordinator Eksekutif Komisi Untuk Orang Hilang Dan Tindak Kekerasan (KONTRAS), Haris Azhar. Hal ini beralasan, karena relokasi puluhan warga syiah keluar dari pulau Madura bukan solusi yang tepat.
Tidak hanya itu, Haris juga menilai Peraturan Gubernur (Pergub) No. 55 Tahun 2012 Tentang Pembinaan Kegiatan Keagamaan dan Pengawasan Aliran Sesat dan SK Gubernur Jatim No. 188/94/KPTS/013/2011, telah melanggar Hak Asasi Manusia (HAM) terkait dengan kebebasan beragama.
“Relokasi itu bukan solusi yang tepat, karena sudah diskriminatif dan melanggar HAM terkait kebebasan beragama. Seharusnya pemerintah memberikan penyuluhan, pembinaan dan pendampingan,” kata dia. Selasa (15/5).
Seperti diketahui, kebebasan beragama merupakan salah satu hak yang dijamin dalam UUD 1945 dan undang-undang No.39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia (HAM). Ketentuan-ketentuan tersebut relevan dengan instrumen-instrumen hak asasi internasional seperti Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia, dan Konvensi Internasional Tentang Hak Sipil Dan Politik yang telah diratifikasikan oleh Pemerintah Indonesia dalam undang-undang No.12 Tahun 2005.
Dirinya menambahkan, jika pihaknya mendukung rencana DPR RI untuk memanggil Gubernur Jatim, Soekarwo terkait relokasi puluhan warga Sampang penganut Syiah.
“Saya setuju dengan rencana DPR RI memanggil Gubernur Jatim, kalau bisa setiap hari dipanggil, biar kelihatan progresnya,” tegas dia.
Ketika disinggung, masih layakkah Soekarwo maju pada Pilkada Jatim pada Agustus mendatang. Dirinya mengatakan, jika incumbent tidak layak untuk maju lagi pada Pilkada Jatim mendatang, karena sampai saat ini Gubernur Jatim tidak punya solusi yang kongkrit terkait persoalan Syiah di Sampang.
“Melihat banyaknya persolan konflik dilapangan, kalau menurut saya tidak layak untuk maju lagi pada pilkada mendatang,” ujar dia.
Sementara itu, Koordinator KONTRAS Jatim, Andy Irfan mengatakan, sepanjang masa Pemerintahan Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) sebagai Presiden RI, konflik yang berbau SARA dan diskriminasi kaum minoritas selalu meninggkat setiap tahunnya. Menurut data yang di catat KONTRAS di Jatim mencapai angka 30% dari keselurahan kasus di seluruh Indonesia.
