Sumenep – Sekitar 700 warga Desa Basoka Kecamatan Rubaru melakukan aksi demo ke rumah Ketua Pantia Pilkades Desa Basokah Asy’ari. Mereka meminta pemilihan kepala desa (pilkades) diulang. Menurut masyarakat, pilkades yang dilakukan tiga hari lalu tersebut ditengarai curang dan tidak fair.
Selain itu, massa meminta panitia dibubarkan dan mengangkat panitia baru karena ditengarai bekerja tidak profesional dan memihak kepada salah satu calon kepala desa dengan cara menggelapkan suara.
Pantuan Koran Madura, dalam aksi tersebut mereka juga membawa sejumlah poster yang berisi kecaman, seperti “Panitia Curang, Kami minta Pemilihan Ulang”, “Panitia Menggelapkan Hak Suara”, “Pilkades Curang Harus Diulang”, “Usut Tuntas Kecurang Panitia.
Para pendemo juga berteriak menyampaikan tuntutannya. “Keluar Asy’ari, temui kami. Panitia maling, mencuri suara calon dari Yazari. Panitia harus keluar, jelaskan kepada kami kok bisa kecurangan itu terjadi, termasuk telah menyalahi aturan kesepakatan,” teriak Rizkiyah di depan rumah Asy’ari.
Suwitno, koorlap aksi sekaligus tim pemenangan calon nomor urut 1 Yazari mengatakan, ratusan warga yang datang ke rumah ketua panitia untuk untuk meminta klarifikasi langsung kepada Asy’ari. Menurut dia, pelaksanakan pilkades diwarnai kecurangan. Tidak berlangsung jujur, bebas dan adil. Juga telah terjadi politik uang (money politic)
“Ada beberapa tuntutan yang kami bawa. Salah satunya, menutut panitia agar dibubarkan, dan BPD membentuk panitia ulang. Karena pelaksanaan pilkades diwarnai oleh kecurangan dan money politic,” katanya, Rabu (15/5) kepada wartawan.
Dia menjelaskan, bentuk kecurangan salah satunya adalah ada warga di luar Desa Basokah mencoblos di Desa Basokoh. “Selain itu, juga diwarnai politik uang. Ada banyak masyarakat mengaku menerima uang dari calon incumbent, Fathor. Padahal dalam kesepakatan bersama (MoU), panitia, dan juga calon sepakat bertarung secara fair, tak ada kecurangan maupun politik uang,” jelas Suwitno.
Ketika disinggung lebih jauh tentang praktik politik uang, Suwitno mengatakan bahwa menurut pengakuan warga ada yang menerima Rp. 15.000 sampai 20.000. “Maka dari itu, Pilkades Desa Basokah telah menciderai etika demokrasi. Termasuk menandakan bahwa panitia tidak independen, karena telah memihak pada calon incumbent,” ujarnya.
Beberapa informasi yang dihimpun oleh Koran Madura dari berbagai sumber, baik warga, tim pemenangan maupun juga dari pihak kecamatan bahwa keputusan panitia telah mememangkan calon nomor urut dua, yaitu Fathor, calon incumbent. Fathor menang 18 suara dari Yazari, yaitu dapat suara 1331, sedangkan Yazari dapat suara 1313 dengan hak pilih 3.573.
Namun, dalam pelaksanaan tersebut, menurutnya, pendukung calon nomor urut satu, Yazari telah berlangsung tidak jujur, bebas dan adil. Salah satunya, kejanggalan yang terjadi penghitungan surat suara dilaksanakan secara tertutup, dan diketahui jumlah surat suara kurang satu. Tapi, setelah dihitung secara terbuka surat suara diketahui lebih empat. “Kok bisa seperti itu? Inilah yang mengganggu kami sehingga ribuan masyarakat datang ke rumah ketua panita agar pilkades dilaksanakan ulang,” Rois, salah saatu tokoh yang ikut berdemo.
Sesaat setelah tidak mendapat kepastian, para pendemo sempat ricuh ketika mereka memaksa masuk ke rumah Asy’ari. Mereka mau masuk untuk mengecek keberadaan Asy’ari yang menurut informasi tidak ada di rumah. Rumah mereka kosong, tak ada satu orang pun yang ada. Kericuhan itu juga ditengarai lantaran pihak aparat kepolisian kurang siaga untuk melerai ribuan pendemo.
Pengamatan Koran Madura, terlihat pihak keamanan kelimpungan karena hanya dari polsek yang datang. Itupun kurang lebih hanya 5 orang. Pihak polsek baru menghubungi Polisi Resor Sumenep ketika mereka sudah terjadi kericuhan.
Mediasi
Sementara Camat Rubaru Moh Taufiq mengatakan, demo kali ini merupakan kelanjutan dari pelaksanaan pilkades yang menurut mereka telah terjadi kecurangan. “Karena pada pelaksanaan pilkades hari Senin lalu, mereka nilai panitia telah melakukan kecurangan. Termasuk juga menurut mereka, semua panitia adalah orang-orangnya incumbent,” katanya.
Agar dapat kejelasan maka pihaknya akan memediasi antara masyarakat dengan pihak calon yang nomor dua. “Termasuk juga, kami akan memediasi dengan pihak panitia agar semuanya bisa dapat titik terang,” jelas Taufiq kepada wartawan.
Ketika ditanya lebih lanjut tentang tentang antisipasi kericuhan pihak kecamatan sudah melakukan kontak dengan pihak polres untuk segera datang ke TKP, termasuk juga berupaya menghubungi semua eleman pemerintahan di lingkungan Kecamatan Rubaru.”Seperti polsek, koramil dan pihak-pihak yang lain untuk bisa mengamankan,” terangnya.
Disinggung lebih lanjut tentang tuntutan ribuan masyarakat, Moh Taufiq menjelaskan agak tidak mungkin dilaksanakan pilkades ulang. “Karena panitia sudah melaksanakan tugasnya sesuai dengan aturan dan prosedur yang ada,” pungkanya.
Jika terpaksa masalah ini berlanjut, lanjut dia, maka akan serahkan kepada mereka, apakah akan dibawa ke ranah hukum atau seperti. ”Kami akan mediasi, tetapi yang jelas, pilkades ulang tuntutan mereka sulit terealisasi, selain sudah disahkan, juga panitia melaksanakan tugasnya sesuai aturan yang ada,” jelas Taufiq. (sym/mk)
