SAMPANG -Musyawarah Perencanaan Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) 2013-2018 yang digelar di Aula Pendopo Bupati Sampang, Selasa (25/6), menuai kritik dari legislatif.
Ketua DPRD Sampang Imam Ubaidillah dalam sambutannya menyarankan eksekutif untuk segera mengisi kekosongan jabatan strategis. Saat ini ada sembilan kepala dinas dan kurang lebih 50 kepala sekolah yang masih berstatus pejabat laksana tugas (Plt).
Menurutnya, akan kurang optimal jika dalam pembahasan RPJMD sejumlah kepala dinas dan kepala sekolah masih dibiarkan kosong. Dalam momen RPJMD 2013-2018 ini harus ada titik tekan yang menjadi program prioritas pemerintah daerah, diantaran yang sangat mendesak dan membutuhkan solusi adalah banjir yang setiap minggu melanda kota Sampang harus segera mendapatkan solusi
Peningkatan aparatur dan penempatan sesuai disiplin ilmunya juga harus menjadi perhatian serius.
“Selain itu, indeks pendidikan di kabupaten Sampang masih dilevel bawah di tingkat Provinsi Jawa Timur, mengingat sarana pendidikan masih jauh dari layak. Angka buta angsara pun masih relatif tinggi,” ujarnya.
Pelayanan juga menjadi sorotan. “Pelayanan kesehatan dasar bagi rakyat miskin juga masih jauh dari optimal dan masih banyak yang lain yang harus menjadi program prioritas bagi pemerintah Sampang,” papar Politisi PKB itu.
Ia berharap, monemtun musrembang menjadi komunikasi aspirasi dari bawah. “Kita harus mendengar semua masukan dari bawah, musrembang ini harus menghapus keraguan masyarakat. Pemerintah harus bersikap tegas dan jangan ragu-ragu untuk membangun Kabupaten Sampang,” pintanya.
Wakil Bupati Sampang Fadilah Budiono saat membuka RPJMD 2013-2018 merespon baik masukan dari Ketua DPRD Sampang itu. Disela-sela acara, ia langsung menanyakan langsung pada kepala badab kepegawaian daerah (BKD) Sampang terkait kekosongan sejumalah kepala dinas yang masih berstatus Plt.
Dalam sambutannya, Wakil Bupati Fadilah Budiono berharap, acara musrembang ini akan mempertimbangkan semua masukan dari Ketua DPRD terkait sejumlah kadis yang kosong, bencana banjir dan lain-lain.
Dalam pembahasan RPJMD ini pemkab melalui Bapedda memiliki tujuh program prioritas. Pertama, terwujudnya tata kelola pemerintah yang baik dan professional. Kedua, pemerataan jumlah dan kualitas pelayan dasar, terutama pendidikan, kesehatan dan infrastuktur. Ketiga, pertumbuhan ekonomi berkualitas.
Keempat, optimalisasi pemanfaatan potensi wilayah. Kelima, optimalisasi partisipasi masyarakat dalam pemerintah dan pembangunan. Keenam, penangulangan bencana alam banjir. Ketujuh, penurunan angka kemiskinan.
Bupati A. Fannan Hasib tidak hadir pada acara tersebut karena ada di Jakarta. (Hol)
