JAKARTA-Partai Keadilan Sejahtera (PKS) masih tetap pada sikapnya menolak rencana pemerintah menaikkan harga bahan bakar minyak (BBM). Sikap PKS ini berbeda dengan partai-partai koalisi lainnya yang sepakat dengan rencana pemerintah. Atas sikap mbalelonya ini, Partai Demokrat mendesak Partai Keadilan Sejahtera (PKS) keluar dari koalisi. Namun gertakan Demokrat ini takkan digubris. “Gertakan kader Demokrat ini tidak akan membuat PKS takut. Jangankan pada SBY, pada Tuhan saja mereka tidak takut,” kata Pengamat Politik, Arbi Sanit di Jakarta, Selasa (4/6).
Lihat saja buktinya, kata Arbi, padahal Tuhan melarang kader PKS melakukan korupsi. Tapi nyatanya larangan Tuhan tidak diindahkan. “Larangan korupsi itu perintah Tuhan.Tapi malah kader sampai mantan Presiden PKS-nya, mungkin juga sampai Ketua Dewan Syuronya Hilmi Aminudin diduga terlibat dalam korupsi daging sapi,” tambahnya.
Menurut Arbi, rakyat tidak sendiri sudah cerdas memilih partai. Meski banyak spanduk penolakan BBM dimana-mana oleh PKS. Karena penolakan kenaikan BBM adalah sikap cari muka. “Kalau PKS pro rakyat, harusnya tidak terlibat korupsi daging sapi. Jadi masyarakat sudah bisa menilai, apalagi soal penolakan BBM,” imbuhnya.
Dosen FISIP UI ini malah menyindir PKS yang sok menolak kenaikan BBM. Padahal kebutuhan partai itu diambil dari APBN seperti isu penggalanan dana Rp 2 triliun yang disasar PKS. ”Kalau mereka menolak kenaikan BBM artinya subsidi membengkak, anggaran pemerintah pun harus ditekan karena terserap untuk membayar subsidi,” tegasnya
Padahal, ujarnya, kader PKS kebanyakan dari kalangan menengah atas yang selama ini juga menikmati subsidi BBM untuk kendaraan-kendaraan mereka. ”Mereka khawatir kalau BBM bersubsidi harganya naik, maka mereka juga harus membayar lebih mahal untuk mobil kader-kader mereka,” tegasnya.
Tak Malu
Ketua Fraksi Demokrat, Nurhayati Ali Assegaf menilai, PKS tidak tahu malu alias munafik, karena di satu sisi membiarkan menteri-menterinya di kabinet, tetapi di sisi lain, PKS terus merongrong pemerintah, bahkan secara lantang menyatakan koalisi PKS hanya dengan rakyat, bukan dengan Partai Demokrat. ‘’Kalau PKS menyatakan koalisinya hanya dengan rakyat, ya tarik dong menteri-menterinya dari kabinet, itu baru gentleman,” katanya
Menurut Nurhayati, sebaiknya PKS menarik semua menterinya dari kabinet. Karena tidak baik kalau hanya mau mengambil jatah. Sementara kewajibannya tidak dipenuhi. ‘’Katanya PKS itu partainya orang pinter, tapi kok nggak ngerti soal koalisi. Masa bicara koalisi saja tidak ngerti, jangan-jangan kepinterannya untuk membodohi rakyat,” imbuhnya.
Lebih jauh kata Nurhayati, rakyat saat ini sudah bisa menilai, mana parpol yang memperjuangkan kepentingan rakyat dan mana yang menipu. “Jangan dikira rakyat nggak tahu loh? Rakyat kita sudah melek politik, melek informasi, dan melek teknologi, karena itu jangan coba-coba membohongi mereka,’’ pungkasnya.
Sementara itu, Presiden PKS Anis Matta berharap agar peenolakan PKS terhadap kenaikan harga BBM bukan bentuk perlawanan PKS terhadap koalisi. Alasannya karena PKS sudah sering menolak kenaikan harga BBM. “Karena (kenaikan BBM) ini menyangkut kepentingan rakyat banyak. jadi kita tidak mau berkomentar dalam soal koalisi,” jelasnya.
Jika PKS tetap ‘ngotot’ menolak kenaikan BBM, maka tidak menutup kemungkinan akan didepak dari koalisi. Juga tidak menutup kemungkinan akan kehilangan 3 kursi menteri di kabinet pemerintahan SBY-Boediono. Terkait hal ini, Anis menegaskan kembali tidak ada kaitannya antara penolakan BBM dengan nasibnya di koalisi. “Kita tidak mau berandai-andai. Tidak ada hubungannya. Tahun lalu kita juga menolak,” tandasnya. (gam/cea/abd)
