JAKARTA-PDI Perjuangan kecolongan dengan adanya anggaran bantuan penanganan lumpur Lapindo senilai Rp 155 miliar, dalam RAPBN-P 2013. Hal itu terjadi karena PDI Perjuangan terlalu fokus pada anggaran untuk BLSM. “Kita agak kecolongan, pembahasan RAPBN-P kemarin fokus pada naik atau tidak naiknya harga BBM,” kata Wakil Sekjen PDI Perjuangan yang juga anggota Komisi III DPR Ahmad Basarah di Gedung Parlemen, Senayan Jakarta, Selasa (18/6).
Dalam APBN-P 2013 yang disahkan pada rapat paripurna DPR tercantum anggaran Lapindo sebesar Rp 155 Miliar. Sejumlah kalangan menyebut dugaan penambahan anggaran Lapindo itu sebagai barter untuk mendapatkan dukungan Golkar terhadap rencana pemerintah menaikkan harga BBM dalam APBN-P 2013
Ketua Fraksi Hanura Syariffudin Sudding mengatakan RUU APBN-P 2013 masih mengakomodir penyelamatan akibat tanggul lumpur Lapindo.
Kalau soal Lapindo mendapat perhatian, lanjut Basarah, pasal yang berkaitan dalam APBNP bisa dibahas lebih lanjut, khususnya soal kejelasan batasan soal wilayah berdampak. “Seharusnya ada batasan yang jelas mengenai dampak. Saat dampak meluas pada beban APBN akan terus berlanjut, sampai kapan negara untuk dampak. Perlu otoritas negara, kepastian tentang batas waktu penyelesaian dampak lanjutan,” jelas Basarah.
Dalam APBN Perubahan, salah satu poin yang disepakati oleh fraksi-fraksi di DPR adalah alokasi anggaran sebesar Rp 155 miliar untuk membantu korban lumpur Lapindo. Anggaran itu akan digelontorkan pemerintah untuk korban lumpur Lapindo.
Pasal 9 ayat 1 RUU APBN 2013, disebutkan “untuk kelancaran upaya penanggulangan lumpur Sidoarjo, alokasi dana pada Badan Penanggulangan Lumpur Sidoarjo (BPLS) tahun anggaran 2013 dapat dipergunakan”.
Selanjutnya, dalam Pasal 9 Ayat 1 poin (a), dijelaskan alokasi dana bantuan diperuntukkan bagi pelunasan pembayaran pembelian tanah dan bangunan di luar peta area terdampak di tiga desa; Desa Besuki, Desa Kedungcangkring, dan Desa Pejarakan. Dan juga alokasi anggaran untuk rukun tetangga di tiga kelurahan yakni Kelurahan Siring, Kelurahan Jatirejo, dan Kelurahan Mindi.
Selain itu, dalam Pasal 9 ayat 1 APBN 2013 poin (b) itu pemerintah diharuskan menanggung pembangunan kontrak rumah, pembayaran pembelian tanah dan bangunan di luar area terdampak untuk warga di Kelurahan Mindi, Kelurahan Gendang, Kelurahan Porong, Desa Pamotan, Desa Kalitengah, Desa Gempolsari, Desa Glagaharum, Desa Besuki, Desa Wunt, Desa Ketapang.
Pemerintah diharuskan menggelontorkan Rp 155 miliar untuk ‘menangani’ bencana di area bisnis milik Aburizal Bakrie itu. “Pagu paling tinggi sebesar Rp 155 miliar,” bunyi Pasal 9 ayat 2.
Bantah
Sementara itu, Ketua Dewan Kehormatan Partai Demokrat Amir Syamsuddin membantah pemerintah menanggung beban yang seharusnya ditanggung PT Lapindo Brantas untuk melunasi ganti rugi para masyarakat korban lapindo. “Saya kira bukan itu. Pemerintah tidak bisa menutup mata apabila ada sekelompok warganya yang sedang menderita,” ujarnya.
Namun Amir mengakui tidak serta merta korban lumpur itu menjadi tanggungjawab Lapindo saja. “Tidak bisa terlalu straight bahwa itu urusan lapindo. Urusan lapindo sementara mereka sudah harus menderita,” ungkapnya
Lebih jauh kata Menkum-Ham, pemerintah tidak mungkin membiarkan dan berpangku tangan melihat masyarakat menderita. “Jadi, tanpa harus mengusut siapa penyebabnya, jelas harus ada langkah-langkah untuk mengatasi penderitaan mereka,” imbuhnya
Ditempat terpisah, Bendahara Umum Partai Golkar Setya Novanto juga menegaskan tidak ada kaitan antara PT Minarak Lapindo dan Pemerintah untuk memberi ganti rugi.
Golkar mengklaim meski pasal 9 tidak tercantum dan dana ganti rugi Rp155 miliar tidak dikucurkan, namun partai berlambang beringin itu tetap mendukung rencana Pemerintah menaikkan harga BBM. Pasalnya, rencana itu sudah sejak lama dibahas antara Pemerintah dan DPR di badan anggaran.
Sementara itu, Wakil Sekjen Partai Golkar, Lalu Mara Satria Wangsa, berpendapat ada upaya politisasi pihak tertentu yang mengkaitkan anggaran Lapindo di APBN-P 2013 dengan persetujuan Golkar terhadap kenaikan harga BBM bersubsidi. “Saya kira itu dipolitisasi saja dan tidak ada kaitannya,” ujarnya
Menurut Lalu Mara, semua orang tahu anggaran Lapindo itu untuk membangun di Sidoarjo. “Sidoarjo ini bagian dari NKRI jadi tidak masalah sebenarnya. Seharusnya hal ini harus dilihat proporsional,” kata dia.
Mengenai dukungan Golkar terhadap kenaikan harga BBM, Lalu Mara mengatakan pandangan itu harusnya dilihat secara rasional dimana kebutuhan penggunaan BBM cenderung naik serta subsidi terus bertambah maka diperlukan kenaikan harga BBM agar APBN-P tidak mengalami defisit mendalam. “Masyarakat yang saya temui di daerah pada dasarnya tidak masalah. Mereka hanya menginginkan tidak ada antrian lagi membeli BBM,” pungkasnya. (gam/cea/abd)
