SUMENEP – Pendistribusian Bantuan Langsung Sementara Masarakat (BLSM) di Kabupaten Sumenep hingga sekarang baru mencapai 53,09 persen. Akan tetapi sebagian masih proses pencairan untuk dibagikan kepada penerima manfaat, selain ada juga yang masih belum direalisasikan sama sekali. Sebab terjadinya keterlambatan itu dikarenakan sebagian daerah tidak memiliki kantor pos, sehingga dapat menghambat proses pencairan bantuan tersebut.
Padahal pendistribusian secara nasional sampai saat ini sudah mencapai 87 persen. Sedangkan dia daerah ini jumlah total penerima 116.378 rumah tangga sasaran (RTS), jadi pencairan bantuan tersebut masih baru terealisasi separuh dari jumlah penerima yang ada.
Kepala Kantor Pos Sumenep, Anton S mengatakan, dari sebanyak 27 kecamatan yang ada di Kabupaten Sumenep, sebagian sudah ada yang masih dalam proses pencairan, tetapi juga ada juga yang belum sama sekali, khususnya untuk wilayah kepulauan. Karena masih mengalami kendala dalam pecairannya, baik secara tehnis yang mereka harus bergiliran karena tidak memiliki kator pos. Seperti di kepulauan yang saat ini masih dalam proses adalah Kecamatan Arjasa, Kangaian, Nonggunung Gayam dan Sapeken.
“Kalau yang sudah adalah Kecamatan Masalembu, karena di kecamatan itu warga bisa menerima dengan lapang dada, tanpa ada sebuah permasalahan, sedangkan daerah kepulauan yang lain masih dalam proses,” jelasnya, Sabtu (20/7).
Lebih lanjut, Anton menjelaskan, bahwa dalam pencairan bantuan bagi warga miskin itu, memang ada sejumlah kendala sehingga penyaluran BLSM di Sumenep lambat, diantaranya karena ada sejumlah kecamatan yang belum memiliki kantor pos, kemudian mereka harus bergabung ke kecamatan yang memilki kantor pos.
“Akibatnya mereka harus menuggu kecamatan sebelah sampai tuntas pencairannya, baru berpindah kekecamatan lain, itu yang dapat memperlambat terhadap pencairan bantuan dana dari konpensasi kenaikan BBM tersebut,” imbuh Anton.
Selain itu, menurut dia, ada sebagian warga dan kepala desa yang masih menolak pencairan BLSM. Dengan alasan datanya tidak akurat, sehingga banyak warga miskin yang seharusnya mendapat BLSM, tetapi ternyata tidak kebagian, tetapi ada orang yang dinilai kaya bisa mendapatkan bantuan tersebut.
“Memang ada yang seperti itu, dan untuk permasalahan yang satu ini kami tidak punya kewenangan untuk merubah, sebab PT Pos cuma pelaksana pencairan, seumpamanya ada yang tidak menerima kami persilahkan mengajukan kembali pada pihak terkait yaitu TNPPK, agar ditindaklanjuti permasalahan yang terjadi,” paparnya.
Pihaknya menargetkan pencairan BLSM di Sumenep bisa tuntas pada akhir bulan Juli ini. Semua petugas dikerahkan agar bisa memaksimalkan kinerjanya, sehingga dapat menpercepat pencairan sesuai dengan target yang diinginkan.
Sedangkan bagi desa yang menolak, pihaknya akan selalu intens melakukan komunikasi dan koordinasi dengan camat serta kades setempat agar segera disosialisasikan dan ditemukan duduk persoalannya. Sehingga masyarakat bisa memahaminya, dan bantuan tersebut segara di ambil. (Athink)
