SUMENEP – Realisasi dana transprortasi beras untuk keluarga miskin (raskin) melalui APBD Sumenep diduga bermasalah. Salah satunya, dana miliaran rupiah itu disinyalir tidak direalisasikan. Dana tersebut diduga dimasukkan ke kantong pribadi oknum pemkab dan pihak kecamatan.
Informasi yang berhasil dirangkum Koran Madura, hampir dipastikan setiap tahunnya pemkab menyediakan anggaran untuk beras bersubsidi itu. Dana yang dianggarkan tidak sedikit, diperkirakan mencapai miliaran rupiah. Anggaran itu untuk membiayai transportasi dari balai desa menuju penerima manfaat.
Namun, kebanyakan dana tersebut diduga tidak direalisasikan. Itu karena penerima manfaat mengambil sendiri ke balai desa. Hal tersebut diduga terjadi pada masa anggaran 2011 lalu. Pemkab menyiapkan dana anggaran Rp 3,2 miliyar. Nah, dana tersebut diduga tidak digunakan karena pengiriman diperkirakan hanya sampai balai desa saja tidak pada penerima manfaat.
Direktur Lekkas (Lembaga Kajian dan Kebijakan Strategis SUmenep) Fauzan Adhima menjelaskan, dana transportasi memang menjadi ajang bagi-bagi kue saja. Sebab, di lapangan diperkirakan tidak ada. ”Kalau dari balai desa masyarakat mengambil sendiri. Dalam laporannya itu digunakan. Lalu, kemana anggaran tersebut,” katanya.
Sehingga, sambung mantan Ketua PMII Sumenep ini laporan realisasi anggaran itu bisa jadi memang direkayasa. Sebab, hasil investigasi yang dilakukan pihaknya memang tidak ada yang diantarkan ke penerima manfaat. Hanya sampai balai saja. ”Ini jelas ada indikasi permainan dan bancakan di dalamnya,” ujarnya.
Fauzan menuturkan, kemungkinan ini terjadi berkesinambungan setiap tahunnnya. Sebab, kenyataan di lapangan penerima manfaat yang menjemput. ”INi bagian modus dari menggarong uang negara. Itu diduga mengalir ke sejumlah oknum pemkab, kecamatan bisa juga dari pihak bulog. Jadi, bagi-bagi kue,” tuturnya.
Menurut Fauzan, sebenarnya tidak hanya pada APBD saja, bulog juga memiliki anggaran untuk transportasi raskin. Ini juga muaranya tidak jelas. ”Anggaran transportasi yang dikantongi bulog kami menduga juga tidak jelas penggunaan. Ada unsure kongkalikong untuk memperkaya diri,” ungkapanya datar.
Sementara itu, Kabag Perekonomian Moh. Hanafi belum bisa diminntai keterangan terkait masalah ini. Sebab, saat koran ini hendak mengonfirmasi terkait penggunaan anggaran tersebut ke kantornya, yang bersangkutan tidak ada. Saat dihubungi melalui telepon genggamnya menyatakan sedangkan mengikuti rapat. ”Sedang rapat,” katanya singkat.
Sementara itu, Kepala Bulog Sumenep RB Ainul Fatah juga enggan untuk memberikan komentar. Alasannya, masih sibuk untuk berangkat buka bersama ke Pamekasan saat ditanya transportasi raskin yang disediakan bulog. ”Kalau yang pemkab silahkan Tanya ke perekonomian, Kalau soal dana bulog silahkan ke kantor besok (hari ini, Red) saja,” tukasnya. (edy/yat)
