BANGKALAN – Rilis Men-PAN terkait daftar Instansi dan Pemerintah Daerah (Pemda) yang menerima CPNS jalur umum tahun 2013, rupanya tidak mengikutsertakan Bangkalan sebagai daerah yang mendapatkan kuota penerimaan CPNS lewat jalur umum. Oleh karena itu, DPRD Bangkalan mengaku harus legowo terhadap semua pihak atas kebijakan pemerintah pusat tersebut.
Selain itu, dua kabupaten lainnya di Madura yakni Sampang dan Sumenep juga bernasib sama. Hanya kabupaten Pamekasan yang mendapatkan kuota penerimaan CPNS melalui jalur umum.
”Kita harus legowo terhadap keputusan yang telah dibuat oleh pemerintah pusat tersebut. Sebab, Bangkalan tidak menerima jatah penerimaan CPNS lewat jalur umum,” kata Syafiuddin Asmoro, Ketua Komisi A yang membidangi pemerintahan.
Dia menjelaskan, Bangkalan memang maklum tidak mendapatkan jatah rekrutmen CPNS dari jalur umum tahun sekarang. Hal tersebut lantaran anggaran belanja lebih dari 50 persen pada APBD.
Bahkan, dirinya tidak mempermasalahkan pemkab Bangkalan belum boleh lakukan rekrutmen CPNS dari jalur umum. Sebab, masih banyak THL baik K 1 maupun K 2 yang belum diangkat menjadi PNS.
Selain itu, yang menjadi alasan pemerintah pusat untuk tahun ini tidak diperbolehkan melakukan rekrutmen CPNS dari jalur umum, lantaran anggaran belanja untuk PNS melebihi 50 persen dari dana pembangunan dalam APBD Kabupaten sendiri.
Meski tidak mendapatkan jatah penerimaan melalui jalur umum, kalangan DPRD Bangkalan mendesak Badan Kepegawaian Daerah (BKD) setempat lebih mengupayakan dan mengangkat Tenaga Harian Lepas (THL) baik Kategori 1 (K1) maupun Kategori 2 (K2) untuk secepatnya menjadi PNS.
Adapun jumlah THL K1 dan K2 di Bangkalan tidak tanggung-tanggung yakni mencapai ribuan orang. Untuk jumlah THL K 1 sebanyak 1.337. Sedangkan THL K2 menyentuh angka 4.406 orang.
Dia meminta Pemkab harus pro aktif dalam memperjuangkan nasib para THL untuk menjadi PNS. Sehingga semua THL yang tercecer bisa diangkat dan persoalan ini tidak berlarut-larut, dan cepat selesai.
“Memang lebih baik THL yang jadi prioritas dibandingkan dengan umum. Jumlah THL yang belum diangkat lumayan banyak. Dalam mengangkat THL, saya minta pemerintah agar tidak membebani mereka dengan apapun,” pinta Syafi, panggilan akrabnya.
Sementara itu, Kepala BKD Bangkalan, Abd Rasjid, saat dihampiri ke kantornya tidak bersedia berkomentar. Terlihat, dirinya terburu-buru meninggalkan kantor dan menuju mobil dinasnya. Kepada wartawan, Rasjid beralasan terburu-buru menghadiri rapat bersama bupati Bangkalan.
“Maaf Mas, saya ada rapat. Ini ditunggu bapak Bupati sekarang,” ucap Rasyid, yang bergegas meninggalkan wartawan saat hendak dikonfirmasi tidak adanya rekrutmen CPNS dari jalur umum dan terkait nasib THL. (ori/rah)
