SAMPANG- Meski proses mutasi dikhawatirkan tidak bisa menghasilkan pejabat berkompeten di bidangnya karena kuatnya dugaan tarik ulur kepentingan, duet Al-Falah (Bupati A Fannan Hasib- Wabup Fadilah Budiono) sebenarnya masih punya waktu untuk menepis kekhawatiran sejumlah pihak yang berujung pesimisme tersebut. Syaratnya, Al-Falah sebaiknya berhati-hati dalam mengisi pejabat dan kepala dinas (Kadis) di beberapa dinas yang bersentuhan langsung dengan pangkal kesejahteraan rakyat.
Ketua LSM Madura Development Wacth (MDW) Tamsul mengatakan, sedikitnya ada lima dinas yang harus diisi berdasarkan kompetensi dan integritas. Bukan berdasarkan transaksi kepentingan. Apalagi berdasarkan transaksi jual beli jabatan. Sebab, lima dinas itu menjadi sumber kesejahteraan rakyat Sampang. Jika lima dinas itu tidak dikelola secara benar dan professional maka persoalan kesejahteraan rakyat tidak akan terpenuhi. ”Seharusnya sih semua dinas itu diisi oleh yang berkompeten dan berintegritas. Tapi, kita khawatir itu bisa terlaksana lantaran dugaan tarik ulur kepentingan dan jual beli jabatan sudah melai mencuat,” ungkapnya kepada Koran Madura, Minggu (14/7).
Adapun lima dinas yang menjadi ujung tombak kesejahteraan rakyat Sampang adalah Dinas Sosial, Tenaga Kerja, dan Transmigrasi (Dinsosnakertrans), Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil (Dispendukcapil), Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset (Dispendaloka), Dinas Pendidikan (Disdik), dan Dinas Kesehatan (Dinkes). ”Minimal di lima dinas itu saja harus diisi oleh yang berkompeten dan berintegritas tinggi. Kalau tidak, maka kita betul-betul tidak bisa berharap banyak dari mutasi kali ini,” sarannya.
Aktivis berambut gondrong itu kemudian menjelaskan peran masing-masing dinas tersebut dalam konteks kesejahteraan rakyat. Menurutnya, Dinsosnakertrans berperan langsung mulai dari perencanaan, eksekusi hingga pengawasan terhadap program-program kesejahteraan sosial. Salah satu yang ditangani Dinsosnakertrans adalah masalah penyandang masalah kesejahteraan sosial (PMKS) ditambah tugas-tugas lain yang berkaitan dengan kesejahteraan sosial utama. ”Nah, kalau persoalan yang sangat mendasar untuk keperluan kesejahteraan rakyat itu tidak ditangani oleh yang berkompeten maka akan amburadul,” ulasnya.
Dispendukcapil juga mempunyai peran yang sangat penting. Apalagi saat ini memasuki momen Pemilukada. Tentunya, Dispendukcapil mempunyai tanggung jawab untuk menyediakan data penduduk secara valid sesuai data riil di lapangan. Di luar itu, Dispendukcapil mempunyai peran fundamental berkaitan dengan pengembangan SDM (sumber daya manusia) mulai dari pengkajian SDM, monitoring hingga evaluasi SDM. ”Itu akan saling terkait dengan kebutuhan dinas lain dalam rangka meningkatkan kesejahteraan rakyat juga,” tuturnya.
Dispendaloka mempunyai peran yang bersentuhan langsung dengan postur APBD (anggaran, pendapatan dan belanja daerah). Salah satu tugas pokoknya adalah perumusan petunjuk penyusunan rancangan APBD; pelaksanaan perencanaan, pengendalian operasional pelaksanaan pendapatan pajak daerah dan retribusi serta pendapatan Dana Perimbangan dari Pusat dan Provinsi termasuk penyampaian Surat Pemberitahuan Obyek Pajak (SPOP) Pajak Bumi dan Bangunan; perumusan kebijakan teknis, pemberian bimbingan dan pembinaan dalam rangka pelaksanaan pendapatan daerah dan pendapatan lainnya, pengelolaan keuangan dan aset. ”Bisa dibayangkan, bagaimana bisa tahu cara menyingkronkan kebutuhan penyejahteraan rakyat jika dinas ini (Dispendaloka) tidak ditangani yang berkompeten,” tanyanya dengan nada menyindir.
Selebihnya, Disdik dan Dinkes bersentuhan langsung dengan rakyat yang harus disejahterakan. Disdik berkewajiban untuk merumuskan dan melaksanakan program-program yang pro pencerdasan dan memberi peluang kepada rakyat akar rumput agar bisa merasakan dunia pendidikan. Sementara Dinkes bertanggung jawab untuk menjaga rakyat sehat dan mengantisipasi agar masyarakat tidak terjerumus pada jalan yang bisa menyebabkan kesehatannya terganganggu. ”Terakhir, dua dinas ini sangat membutuhkan pejabat yang berinteritas tinggi. Selain berkompeten, pejabat di dua dinas ini harus mempunyai jiwa kemanusiaan yang tinggi sehingga tidak punya ruang untuk mengorbankan rakyat kecil untuk kepentingan yang tidak dibutuhkan rakyat,” pungkas Alumni Universitas Trunojoyo Bangkalan itu. (lum)
