SAMPANG- Terciumnya tarik ulur kepentingan dalam proses mutasi dan penyegaran pejabat kepala dinas (Kadis) di lingkungan Pemkab Sampang membuat sejumlah aktivis LSM (Lembaga Swadaya Masyarakat) angkat bicara. Mereka pesimistis mutasi kali ini bisa menghasilkan pejabat berkualitas yang kompeten dan sesuai dengan bidang keilmuannya. Sebab, mereka sudah mulai mencium adanya pertarungan masing-masing kelompok kepentingan dalam meloloskan pejabat dan Kadis titipannya.
Hal itu diungkapkan oleh Ketua LSM Madura Development Watch (MDW) Tamsul. Menurutnya, tarik ulur kepentingan terjadi antara pihak-pihak yang merasa ikut berjasa dalam pemenangan Al-Falah (A Fannan Hasib-Fadilah Budiono) dalam Pemilukada Sampang. Jika itu yang terjadi maka proses mutasi kali ini tidak akan menghasilkan pejabat dan Kadis yang berkualitas. Sebab, yang akan menjadi tolak ukur dalam pemilihannya adalah kepentingan kelompok yang merekomendasikan.
Seperti diberitakan, kelompok-kelompok kepentingan yang ikut mengintervensi proses mutasi berasal dari kombinasi tim sukses Al-Falah, partai-partai pendukung, kyai-sesepuh, dan elemen pemuda. ”Kalau Baperjakat memilih pejabat dan Kadis hanya berdasarkan kepentingan tertentu saja, sudah bisa dipastikan tolak ukur kualitasnya akan terabaikan. Kalau pejabatnya tidak berkualitas ya Pemerintahan Al-Falah nantinya bisa goyah,” ujarnya kepada Koran Madura, Selasa (7/9).
Alumni Universitas Trunojoyo Madura—dulu Universitas Bangkalan– itu menjelaskan, saat ini pihaknya melihat tarik menarik kepentingan dalam proses mutasi itu sudah berbasis pertimbangan politik murni. Dia menyebutkan, saat ini sedang terjadi guncangan yang dahsyat di lingkaran pihak-pihak yang merasa bejasa dalam pemenangan Al-Falah. Ada pihak-pihak yang sekarang mengaku kecewa lantaran aspirasinya tidak terakomodasi dalam konteks mutasi. ”Unsur tim yang merasa kecewa ini yang bikin ulah sehingga proses mutasi tidak berjalan mulus,” tuturnya.
Padahal, menurut Tamsul, lambannya proses mutasi itu memberi peluang yang cukup besar bagi para calo. Mereka nantinya bisa mengaku-ngaku dekat dengan bupati untuk memasukan beberapa orang setelah melakukan transaksi kepentingan. Untuk menghindari hal itu, Tamsul menyaranakan agar molornya proses mutasi itu dijadikan ajang untuk memberikan kesempatan kepada publik agar bisa berpartisipasi memberikan penilaian siapa yang layak menempati posisi yang ada sebelum dilantik menjadi pejabat publik. Itu demi terjawabnya visi misi dari pasangan Al-Falah dengan prioritas mengedepankan pemerintahan yang bersih, anti korupsi dan nepotisme.
Nada pesimistis menyongsong mutasi juga muncul dari Ketua LSM Lumbung Informasi Rakyat Sampang (Liras) Alan Kaisan. Dia berpendapat bahwa kepentingan politik yang ikut masuk dalam proses mutasi itu mencederai tujuan mulya dari mutasi dan penyegaran pejabat itu sendiri. ”Tujuan mutasi itu seharusnya untuk mencari pejabat yang kompeten dan berkualitas sehingga yang menjadi pertimbangan adalah evaluasi dan kualitas itu sendiri, bukan berdasarkan transaksi kepentingan,” katanya.
Dia justru menagih janji-janji politik kepemimpinan Al-Falah. Seharusnya, menurut Alan, dalam aktualisasi birokrasi yang sehat adalah melakukan restrukturalisasi dengan mengevaluasi beberapa kinerja para pimpinan SKPD. “Mana janjinya yang ingin menciptakan birokrasi sehat dan masyarakat kuat. Kalau begitu caranya rasanya agak mustahil,” ungkapnya sinis.
Alan menambahakn, rencana mutasi pejabat harus secara profesional dan sesuai dengan kapasitas, kapabilitas dan intregritas di bidang masing-masing dinas. Mulai dari penempatan baik kepala bagian (kabag) serta kepala bidang (kabid) hingga staf. “Proses mutasi yang berdasarkan kepentingan hanya akan menghianati kepercayaan masyarakat,” lanjutnya. “Dan saya tantang Bupati Sampang A Fannan Hasib untuk menerapkan SE Kemenpan No 16/ 2012 tentang Sistem Lelang Jabatan seperti yang dilakukan Gubernur DKI Jakarta Joko Widodo,” pungkasnya. (ryn/lum)
