JAKARTA – Keputusan Ketua Umum Partai Hanura Wiranto mendeklarasikan dirinya sebagai calon presiden (capres) berpasangan dengan Ketua Dewan Pembina Hary Tanoesoedibjo sebagai calon wakil presiden (cawapres) membuat partai itu terbelah dan terguncang. Sejumlah politisi sempalan Partai Golkar itu mengecam langkah Wiranto karena mereka menilai langkah mantan Panglima ABRI itu melanggar konstitusi Partai.
Sejumlah politisi dan pimpinan teras partai seperti Fuad Bawazier dan Yuddy Krisnandi yang ditanya secara terpisah di Jakarta, Kamis (4/7) mengecam keputusan Wiranto itu. Sementara salah satu Ketua Dewan Pimpinan Pusat (DPP) lainnya Saleh Husin menilai, apa yang dilakukan Wiranto tidak melanggar konstitusi partai.
Fuad Bawazier yang juga menjabat sebagai salah satu Ketua DPP dan pendiri partai itu mengatakan, Hanura masih tergolong partai kecil. Sehingga, tak akan mampu mengusung capres dan cawapres sendiri. “Keputusan memasang capres-cawapres dari satu partai yang sama juga hal baru dan tidak lazim. Apalagi Hanura parpol kecil, sementara syarat pencalonannya 20 persen. Jadi seharusnya koalisi dengan parpol lain,” ujarnya.
Menurutnya, banyak kader Hanura yang tak setuju dengan pendeklarasian Wiranto-Hary Tanoe. Akan tetapi, mereka yang menolak ini tidak mau dipublikasi. Selain masih partai kecil, Fuad mengatakan, pendeklarasian itu tak sesuai dengan konstitusi partai. Sebab penetapan capres-cawapres harus melalui mekanisme rapimnas. “Kami menentang karena sesuai AD/ART keputusan yang penting dan strategis harus melalui Rapimnas. Penetapan Hary Tanoe sebagai cawapres itu jelas termasuk keputusan strategis yang harus diputuskan di tingkat Rapimnas,” ujar mantan Politisi Partai Golkar ini.
Pendapat senada dilontarkan Ketua Bidang Bapillu Hanura Yuddy Chrisnandi. “Yang disampaikan Pak Fuad itu memang sesuai konstitusi partai. Di dalam konstitusi, untuk kepentingan strategis seperti pilkada, capres, dan cawapres harusnya rapimnas. Namanya rapimnas ini ada DPP dan DPD,” kata Yuddy yang pernah menjadi anggota DPR dari Partai Golkar.
Menurutnya, deklarasi capres dan cawapres kemarin tidak disetujui dalam forum rapimnas tetapi dalam pembekalan caleg. Jika mengacu pada konstitusi yang ada, Yuddy menilai, pernyataan Fuad benar.
Yuddy mengaku tidak hadir dalam acara deklarasi tersebut. Ia mengatakan sedang di luar daerah, tetapi telah memperoleh informasi bahwa ada putusan tentang cawapres yang akan diusung Hanura. “Kebetulan juga saya tidak dapat kereta api karena saya anggap itu bukan rapat dan forum,” tuturnya.
Yuddy mengatakan, secara ideal Partai Hanura seharusnya mampu menangkap aspirasi rakyat dan mendengarkan pendapat internal sebelum memutuskan. Lagi pula, lanjutnya, saat ini Hanura tengah fokus pada pemilihan legislatif.
Ia juga menuturkan, Hanura masih menunggu hasil pemilu legislatif sebelum menentukan cawapres. Sementara itu, capres Hanura dari awal sudah jelas, yaitu Wiranto. “Ini fatsun politik yang selalu disampaikan ketum bahwa kami belum tentukan cawapres sampai pemilu. Kalau itu diralat, ya diralat Pak Wiranto sendiri, ya mau enggak mau mendukung,” kata Yuddy.
Mandat Rapimnas
Sementara itu Ketua DPP Hanura lainnya Saleh Husin membantah penetapan capres dan cawapres Wiranto-Hary Tanoesoedibjo melanggar AD/ART partai. Menurut dia keputusan menetapkan Hary Tanoe sebagai cawapres adalah hak Wiranto yang diberi mandat oleh Rapimnas.
“Pada Rapimnas (tahun 2012) lalu memutuskan Pak Wiranto ditetapkan sebagai capres dimana di situ juga diberikan mandat penuh kepada Pak Wiranto untuk menentukan sendiri siapa calon pendamping yang layak,” kata Saleh Husin.
Keputusan Rapimnas itulah yang menurut Saleh menjadi pegangan Hanura dan membenarkan penetapan Hary Tanoe sebagai cawapres, karena bos MNC itu dipilih Wiranto. Maka bertepatan dengan acara pembekalan caleg Selasa (2/7) kemarin, duet militer-pengusaha itu dideklarasikan.
“Dengan adanya pembekalan caleg dimana hadir semua ketua DPD termasuk BPH DPP, di sela-sela itulah diadakan rapat DPD dan DPP bersama Wiranto. Keputusan (penetapan) ini sudah final dan tak akan dievaluasi lagi,” ucap anggota komisi V itu.
Saleh menilai Wiranto punya pertimbangan sendiri dalam memilih Hary Tanoe sebagai cawapresnya, namun ia enggan disebut bahwa Hary Tanoe orang baru yang ‘lompat’ jadi Cawapres. “Partai Hanura ini juga baru, Yuddy juga baru. Beda dengan Golkar dan lainnya. Jadi kita memang sedang sama-sama membangun,” ujarnya.
Dia menilai wajar adanya suara protes dari seniornya Fuad Bawazier yang menentang pencapresan Wiranto-Hary Tanoe tak sesuai AD/ART. “Pak Fuad kita hormati sebagai senior, ada pendapat beda itu sah-sah saja. Kita akan rapat BPH rutin, nanti kita bicarakan bersama,” kata Saleh. (gam/aji/abd)
