JAKARTA-Pemerintah sudah mulai intensif meminta sejumlah bank swasta untuk mengurangi pinjaman luar negeri dan pemberian kredit luar negeri dalam bentuk dolar Amerika Serikat. Kondisi ini membuktikan ada yang salah dengan utang luar negeri swasta. “Saat ini Bank Indonesia dan pemerintah sudah mulai sadar, bahwa ada something wrong dengan utang luar negeri swasta. Jadi, sekarang ini bank sudah mulai sering diimbau untuk mengurangi pinjaman luar negeri dan juga termasuk pemberian kredit luar negeri dalam bentuk dolar,” papar Kepala Ekonom PT Mandiri Sekuritas, Destry Damayanti di Jakarta, Rabu (17/7).
Saat ini, rasio utang luar negeri swasta terhadap produk domestik bruto (PDB) semakin mengkhawatirkan. Rasionya sudah mencapai 28 persen atau mengalami peningkatan signifikan sejak dua tahun terakhir.
Meski rasio utang luar negeri swasta terhadap PDB masih tercatat rendah jika dibandingkan dengan negara-negara lain, namun kata Destry, jumlah utang tersebut selama dua tahun terakhir sudah berada pada taraf mengkhawatirkan. “Kemampuan kita untuk membayar utang itu sangat berat, apalagi jika rupiah terus terdepresiasi,” ucapnya.
Dengan demikian, lanjut dia, bagi negara yang mengandalkan likuiditas dari capital inflow dan jumlah utang luar negeri yang besar, maka akan rentan terjadi krisis ekonomi. “Kalau di global terjadi sesuatu yg negatif, pasti negara-negara yang menerima inflow besar akan terkena krisis juga,” imbuhnya.
Menurut Destry, pada Desember 2013 akan ada USD25,77 miliar utang luar negeri swasta yang akan jatuh tempo. “Kalau pun tidak dibayar semua, karena ada sebagian yang bisa di-roll over, maka paling tidak perlu dana USD12 miliar untuk membayar utang itu,” paparnya.
Bahkan, lanjut dia, dolar di dalam negeri juga akan berkurang dengan adanya pembiayaan income repatriation dari investasi asing di Indonesia. “Mereka (perusahaan penanaman modal asing) yang menghasilkan keuntungan di sini, juga akan repatriate dividennya untuk dibawa ke luar negeri dalam bentuk dolar,” kata Destry.
Kondisi tersebut, jelas Destry, akan mengurangi supply dolar di Indonesia, maka hasil ekspor dan capital inflow yang menjadi salah satu andalan untuk memenuhi kebutuhan dolar AS. “Kalau capital inflow tidak balik lagi ke sini, baik dalam bentuk FDI (investasi langsung asing) maupun portfolio, maka situasi ini akan berat,” jelasnya.
Dia mengungkapkan, guna menjawab kebutuhan dolar tersebut, maka ada dua pilihan yang mesti dilakukan, yakni memanfaatkan cadangan devisa yang ada di BI atau membiarkan rupiah terdepresiasi. “Pilihannya tentu tidak gampang. Mengorbankan rupiah terdepresiasi atau cadev tergerus? Ini (keduanya) akan mengganggu confidence para investor,” ujar Destri.
Mengingat Indonesia sebagai negara berkembang dengan eksposur asing yang besar di pasar modal, maka kata Destry, kondisi ini juga sangat membahayakan pasar modal dalam negeri. “Kalau rupiah terdepresiasi, di satu sisi bagus untuk eksportir dalam peningkatan ekspor, namun akan bahaya bagi importir,” tambahnya.
Selama ini, lanjut dia, impor Indonesia masih didominasi oleh bahan baku dan barang modal, sehingga pelemahan ekspor untuk produk-produk tersebut akan meningkatkan biaya produksi yang pada gilirannya memicu peningkatan inflasi.
Namun demikian, kata Destry, masih ada instrumen moneter lain bagi BI untuk menekan utang luar negeri swasta, yakni menaikkan BI Rate. “Kalau suku bunga naik, maka akan mengurangi investasi. Sehingga, ekspansi pengusaha akan terbatas dan akhirnya akan mengurangi juga permintaan utang dalam bentuk dolar,” ucapnya. (gam/bud)
