JAKARTA-Biaya politik yang dikeluarkan oleh seorang calon legislatif (caleg)di Indonesia masih sangat mahal. Hasil penelitian yang tercantum dalam disertasi politisi senior PDI Perjuangan, Pramono Anung, menyuguhkan fakta yang mencengangkan. Fakta itu tentang betapa tingginya ongkos politik yang harus dikeluarkan seorang warga negara untuk menjadi anggota DPR RI. Disebutkan bahwa biaya paling rendah yang dikeluarkan oleh seorang caleg mencapai Rp 300 juta, sedangkan paling tinggi mencapai Rp 22 miliar. “Ditemukan bahwa caleg yang paling rendah modalnya adalah public figure karena dia sudah terkenal, jadi diuntungkan. Itu pun terendah adalah Rp 300 juta,” beber Pramono Anung dalam peluncuran bukunya yang berjudul “Mahalnya Demokrasi, Memudarnya Ideologi” di press room DPR, Senayan, Jakarta, Senin, (3/12).
Berdasarkan hitung-hitungan Pramono, cost politik di Pemilu 2014 diprediksi naik sekitra 1,5 kali biaya yang dikeluarkan pada Pemilu 2009. paling rendah biaya politik caleg itu Rp 300 juta sampai Rp 400 juta, pengurus partai bisa menghabiskan Rp 800 juta sampai Rp 1 miliar, TNI/Polri menghabiskan Rp 800 juta sampai 1,2 miliar, pengusaha sampai Rp 1,5 miliar sampai Rp 6 miliar. “Dan di luar itu ada yang menghabiskan Rp 22 miliar. Bahkan ada yang membiayai konsultan Rp 18 miliar. Inilah yang memperkuat ideologi pasar-pragmatis dan terjadi sampai ke daerah-daerah,” ujarnya.
Karena itu, dia menyarankan bagi caleg yang mempunyai uang Rp 50 juta mendingan tidak usah menjadi nyaleg. Sebab pada akhirnya mubazir. ‘Sayang uangnya,” bebernya.
Yang jelas, kata Pramono, fenomena mahalnya biaya kampanye tidak lepas dari sistem pemilu proporsional terbuka yang membuat seorang caleg tidak saja bersaing dengan caleg dari partai lain, namun juga berhadapan dengan caleg sesama partai sendiri.
Selain mengeluarkan biaya spanduk, konsumsi untuk konstituen, tidak jarang seorang caleg juga menghabsikan banyak anggaran untuk biaya transportasi untuk dirinya sendiri dan konstituen yang akan ditemuinya.
Sementara itu, pakar komunikasi politik Effendi Ghazali mengatalan salah satu cara untuk menghemat biaya kampanye adalah memberlakukan sistem pemilu proporsional. Selain itu, untuk menghemat biaya kampanye juga perlu dilakukan pemilu serentak. “Dengan dua langkah itu saya mempemperkirakan akan terjadi penghematan biaya sebesar Rp6 triliun dengan asumsi peserta pemilu 12 partai, ujarnya, maka setiap parpol bisa mendapatkan dana Rp500 miliar kalau uang yang bisa dihemat itu diberikan ke partai politik peserta pemilu, ujarnya. (gam)
