BANGKALAN – Meskipun sempat diprotes beberapa kalangan, BPWS rupanya tetap tak gentar meneruskan rencananya membangun pulau Madura dari daerah bagian timur. Rencana itu akan dilakukan karena memang tidak memungkinkan memulai dari daerah bagian barat, yang hingga kini masih terganjal dengan masalah pembebasan lahan.
Hubungan Badan Pengembangan Wilayah Suramadu (BPWS) dengan pemkab Bangkalan memang terkesan kurang manis, karena terjadi miskomunikasi. Sehingga pembebasan lahan di daerah tersebut terus bergulir, tak kunjung menemukan solusi. Meskipun begitu, pihak BPWS mengaku tetap menjalin hubungan baik dengan pemkab Bangkalan.
“Kami sangat takdim dan menghormati pemkab Bangkalan, selaku daerah yang menjadi Kawasan Kaki Jembatan Suramadu. Namun, memang ada beberapa kendala yang harus disinkronkan dan dibicarakan kembali,” kata Humas BPWS, Faisal Yasir, kemarin (23/1).
Meski tidak terlalu jauh menceritakan tentang hal apa saja yang perlu diperbaiki dalam jalinan komunikasi dengan pemkab Bangkalan. Akan tetapi, Faisal mengaku pembangunan di Madura harus terus berlanjut, karena hal itu sudah menjadi tugas BPWS.
“Walau pembangunan di Bangkalan masih terkendala pembebasan lahan, saat seperti itu pembangunan harus terus lanjut. Hal itu agar tidak menjadikan timpang pembangunan di seluruh wilayah Madura,” ungkapnya.
Dia menjelaskan peranan BPWS hanya menjadi fasilitator untuk pembangunan di Surabaya dan Madura. Baik secara pembangunan bersifat fisik atau pun yang sifatnya pembangunan sumber daya manusia. Saat pembangunan di wilayah mandek, otomatis pembangunan harus terus digerakkan. Inisiatifnya pembangunan dilakukan di daerah Sumenep, Pamekasan, dan Sampang.
Menurutnya, rencana pengembangan Suramadu di 3 kabupaten lain di Madura berjalan sangat sinergis. Bahkan perusahaan kapal yunani, Hellenic Shipyard akan membuka galangan kapal di Sumenep dengan fasilitator BPWS.
“Kami BPWS hanya memfasilitasi saja. Sebab semuanya pada dasarnya kembali pada tingkat kemajuan pulau Madura ke depan,” terangnya.
Dia menambahkan selama ini BPWS tidak pernah merasa mengangkangi otonomi daerah. Sebab pembangunan yang dilakukan BPWS juga untuk kemajuan masyarakat Madura.
“Galangan kapal Hellenic Shipyard akan dibangun dan tetap mempekerjakan SDM lokal. Kita pastikan masyarakat Madura akan membangun tempatnya sendiri, dan tetap berperan sebagai tuan rumah di negerinya sendiri,” imbuhnya.
Selain itu, Faisal menerangkan BPWS dibentuk untuk memfasilitasi turunnya anggaran pembangunan oleh pemerintah, kalau tahun ini dana anggaran yang disediakan Rp 2 triliun. Dana tersebut direncanakan untuk pengembangan dan pembangunan infrastruktur di Madura dan Surabaya. Selain itu, digunakan sebagai perbaikan sanitasi. Termasuk juga dana tersebut dipergunakan untuk pemberdayaan masyarakat di Madura.
“Yang mengerjakan itu semua sebenarnya bukan BPWS, tetapi sifatnya hanya memfasilitasi turunnya dana itu dengan program kerja yang telah direncanakan,” terangnya.
Dengan dana sebesar itu, tidak mungkin bisa turun langsung ke Madura melalui pemerintah daerah. Sebab tidak ada payung hukum yang melatarbelakanginya. Masalahnya, dari setiap anggaran pemerintah yang diturunkan mesti ada prosedurnya, tidak serta merta bisa langsung ke daerah. Apalagi anggaran tersebut besar.
“Kalau masuk langsung melalui pemerintah kabupaten, harus ada bagi hasil yang dikembalikan kepada negara. Seperti Suramadu saja, hanya menghasilkan Rp 160 miliar pertahun,” ungkapnya.
Dengan adanya BPWS, pemerintah sebenarnya telah memfasilitasi perkembangan Madura ke depan. Sehingga apa yang menjadi kebutuhan masyarakat dan pemerintah daerah bisa difasilitasi dengan adanya BPWS.
