PAMEKASAN – 45 ton Beras Cadangan Pemerintah (BCP) 2013 ternyata belum terserap. Saat ini beras yang dijatahkan kepada korban bencana tersebut masih tersimpan di Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Dinsosnakertrans) Pamekasan.
Berdasarkan data yang dihimpun dari Dinsosnakertrans Pamekasan, secara keseluruhan bantuan CBP turun sebanyak 100 ton pada 2013 lalu. Dari 100 ton beras tersebut hanya 55 ton beras diberikan terhadap masyarakat yang terkena musibah atau bencana alam. Sedangkan sisanya, 45 ton masih berada di Dinsosnakertrans setempat.
Kepala Dinsosnakertrans Pamekasan, Al-Walid mengatakan sebanyak 45 ton beras tersebut tidak hanya disimpan oleh Dinsosnakertrans. Namun sebagian beras berada di gudang Bulog Pamekasan.
Menurutnya meski puluhan ton CPB 2013 tidak teralisasi, beras tersebut tidak akan hangus. ”Jadi kalau sisa sekarang 45 ton, tahun 2014 ini kita hanya terima 55 ton beras bantuan dari Pemerintah. Tidak pas utuh mendapatkan 100 ton lagi. Tapi mendapat sisa dari puluhan ton beras yang masih tersimpan. Pokoknya jumlah totalnya 100 ton nantinya,” ujarnya.
Dia menjelaskan tidak terealisasinya CBP 2013 disebabkan faktor alam. Disesuaikan dengan peruntukannya, penerima beras merupakan masyarakat yang terkena bencana. Semisal gagal panen, tidak melaut, kekeringan, dan bencana lain yang berkaitan dengan sosial. Menurut dia, beras tersebut akan tetap terpakai sesuai prosedur yang ada. ”Kalau tahun ini masih terpakai sekitar 55 ton, bukan berarti sisanya akan hangus. Tapi masih bisa digunakan tahun berikutnya yakni 2014 ini. Mungkin di tahun 2013 bencana alama yang menimpa masyarakat tidak terlalu parah. Sehingga belum bisa menghabiskan bantuan beras tersebut,” jelasnya.
Ditanya terkait data CBP tahun 2012, Walid enggan berkomentar panjang. Sebab sudah terlalu lama dan bukan menjadi kewenangannya. Dia menegaskan bantuan beras tersebut direalisasikan dengan merata. Dalam artian tidak memandang bencana yang dialami masyarakat wilayah Kabupaten Pamekasan. ”Kalau tahun 2012 saya tidak tahu datanya. Tapi untuk perealisasiannya diratakan. Pokoknya setiap KK (Kartu Keluarga) mendapat bantuan dua sak beras CBP ini. Nanti kalau misalkan tabungan di Dinsosnakertrans sudah tidak ada berarti beralih ke CBP yang disimpan ke Bulog,” tegasnya.
Sebelumnya, aktivis Kopajaa (Komunitas Parlemen Jalanan Mahasiswa) Pamekasan mendatangi mapolres, untuk mempertanyakan kasus penyelewengan BCP (Beras Cadangan Pemerintah) yang terjadi pada 2009 lalu. Ketua Umum Kopajaa I’am Holil langsung menanyakan kapan kasus BCP naik ke tingkat penyidikan. Maklum, selama ini masih terus di tingkat penyelidikan. ”Dalam kasus ini terjadi penyelewengan dalam pendistribusian BCP yang tidak sesuai juknis (petunjuk teknis) dan juklak (petunjuk pelaksanaan). Kenapa hingga sekarang masih terus jalan di tempat,” ungkapnya.
Menurutnya, di Pamekasan tidak terjadi kekurangan pangan, tidak terjadi kekeringan, tidak terjadi adanya gagal panen, dan tidak terjadi adanya bencana dan musibah. Tapi, kenapa serentak 13 kecamatan melakukan pengajuan meminta BCP ke pemerintah pusat. ”Saat itulah turun BCP dari pusat seberat 100 ton. Kemana beras yang 100 ton itu, disalurkan kemana saja, itulah yang menjadi persoalan. Takutnya, beras 100 ton itu hanya dinikmati oleh sekelompok orang yang tidak berkepentingan,” papar I’am.
