SUMENEP – Untuk memperbaiki infrastruktur jalan, pada tahun ini pemerintah menyiapkan anggaran sebesar Rp 21.3 milliar. Dana miliaran itu akan difokuskan untuk perbaikan sejumlah jalan poros kecamatan, baik yang berada di daerah kepulauan, maupun di daerah daratan Sumenep.
Dana itu bersumber dari dana APBN (Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara), APBD (Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah) tingkat II Jawa Timur, dan DAK (Dana Alokasi Khusus) APBD Sumenep. Dana sebesar Rp 14,2 miliar untuk daerah daratan, dan Rp 71,8 miliar untuk daratan.
Kepala Dinas Pekerjaan Umum (PU) Bina Marga Sumenep Edi Rasiyadi menjelaskan, besaran anggaran antara kepulauan dan daratan tidak sama, karena untuk daerah daratan memakai hot mix. ”Kalau di kepulauan, perbaikan jalan masih memakai lapen, karena letak geografisnya masih belum bisa dilalui dengan alat berat atau AMP (Asphalt Mixing Plant),” jelasnya, Rabu (4/6).
Pelaksanaan sebagian proyek sudah berjalan, khususnya yang nilai anggarannya di bawah Rp 200 juta. Sedangkan untuk proyek yang nilainya lebih dari Rp 200 masih dalam tahap proses lelang.
“Kalau yang penunjukan sudah jalan semua, di kepulauan sudah mencapai 10 persen yang selesai. Sedangkan untuk yang nilainya di atas Rp 200 juta, saat ini masih dalam proses pelelangan, itu semua sudah masuk ke EPSE,” tuturnya.
Menurut Edi, proses lelang proyek sudah hampir selesai. Dipastikan dalam waktu dekat semua pekerjaan sudah bisa dimulai. “Kalau tidak ada halangan, tanggal 10 Juli nanti, pemenangnya sudah bisa diumumkan. Sehingga awal Juni semua pekerjaan itu sudah bisa dimulai,” terangnya.
Pihakanya meminta seluruh masyarakat ikut berpartisipasi melakukan pengawasan. Sehingga pihak rekanan dalam melaksanakan pekerjaan, lebih mengutamakan kualitas daripada kuantitas.
Yang jelas kami terus akan melakukan pengawasan, jika memang ditemukan ada indikasi kejanggalan, maka kami tidak akan tutup mata. Bahkan jika benar kami bisa memberikan sanksi terberat berupa putus kontrak,” tegasnya.
Sementara anggota Komisi C DPRD Sumenep Muhammad Husin mengimbau agar Dinas PU Bina Marga lebih agresif dalam melakukan pengawasan di setiap pekerjaan, dan lebih selektif dalam memilih rekanan, baik CV maupun PT.
”Jangan sampai PU memberikan pekerjaan karena kedekatan emosional, melainkan harus melihat kualitas pekerjaannya. Karena itu sudah menyangkut masalah kualitas pekerjaan,” terangnya.
