JAKARTA-Sebanyak 7 partai politik pendukung pasangan Prabowo Subianto-Hatta Rajasa membentuk Koalisi Merah Putih secara permanen. Deklarasi dipatenkannya koalisi itu dihadiri seluruh Ketua Umum dan Sekjen 7 parpol yang bergabung. Ketujuh parpol itu adalah Partai Gerindra, Partai Golkar, PAN, PKS, PPP, PBB, dan Partai Demokrat. Calon presiden Prabowo Subianto dan cawapres Hatta Rajasa juga tampak dalam acara tersebut.
Namun pengamat politik dari Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI), Ikrar Nusa Bakti, menilai motivasi partai politik dalam koalisi permanen tersebut jahat karena hanya ingin menjegal pemerintahan selanjutnya.
Menurut Presiden PKS Anis Matta, Koalisi Merah Putih yang selama ini bersama-sama mengusung Prabowo-Hatta itu akan segera berubah menjadi Tim Indonesia. “Koalisi ini perlahan-lahan menjadi tim Indonesia, dibalut oleh semangat yang ada pada warna bendera kita merah dan putih,” ujar Anis di Tugu Proklamasi, Jakarta, Senin (14/7).
Dia mengungkap, ada yang menarik dalam cara menandatangani koalisi permanen ini yaitu, waktunya di bulan Ramadan. Padahal bisa saja penandatangan koalisi permanen itu dilakukan saat pertama dibentuk. “Tapi ini supaya kita mengingat bahwa dulu kita merdeka pada bulan Ramadan. Kita ingin menyambung sejarah. Sejarah pembangunan, sejarah kita mengisi kemedekaan. Yang paling menarik adalah ruh dalam koalisi ini dan semangat membangun tim baru untuk Indonesia yang akan datang,” tukas Anis.
Hatta Rajasa dalam orasinya, mengaku optimistis Koalisi Merah Putih akan solid demi menjalankan pemerintahan dengan baik. “Kita mencatat betapa repotnya pemerintahan apabila di dalamnya tidak solid, sehingga banyak program pemerintah yang tidak berjalan dengan baik. Oleh karena itu, kesolidan ini untuk menjalankan pemerintah yang kita cinta harus dapat dilaksanakan dengan baik,” ujarnya.
Selain itu, Hatta juga menegaskan koalisinya menjunjung tinggi ‘harga mati’ untuk terus menjalankan 4 pilar yang menjadi komitmen bangsa, yakni Pancasila, Undang-Undang Dasar (UUD) 1945, Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI), dan Bhineka Tunggal Ika. “Oleh sebab itu Koalisi Merah Putih akan mengawal dan memastikan tidak ada kelompok yang mengusik pilar tersebut. Di dalam sistem presidensial, kita ingin memastikan fungsi parlemen dan budgeting berjalan dengan baik,” kata Hatta.
Niat Buruk
Ikrar menjelaskan, Koalisi Merah Putih mulai menunjukkan niat buruknya saat bersatu dalam pembahasan Rancangan Undang-Undang MPR, DPR, DPD, dan DPRD (UU MD3). Hasilnya, UU tersebut disahkan dan posisi Ketua DPR menjadi tak otomatis milik partai pemenang pemilu, dalam hal ini PDI Perjuangan. “Niatnya memang sudah jelek banget, jahat. Mereka berkoalisi menjegal PDI-P agar tak jadi ketua DPR,” kata Ikrar, saat dihubungi, Senin (14/7).
Setelah itu, kata Ikrar, kini Koalisi Merah Putih berniat menandatangani nota kesepakatan untuk mempermanenkan koalisinya. Dengan koalisi permanen ini maka presentasenya di parlemen akan mendominasi.
Koalisi Merah Putih berisi enam parpol yang lolos ke DPR 2014-2019, yakni Partai Gerindra (11,81 persen, 73 kursi DPR), Partai Golkar (14,75 persen, 91 kursi DPR), Partai Amanat Nasional (7,59 persen, 49 kursi DPR), Partai Persatuan Pembangunan (6,53 persen, 39 kursi DPR), Partai Keadilan Sejahtera (6,79 persen, 40 kursi DPR), dan Partai Demokrat (10,19 persen, 61 kursi DPR). Jika dijumlah, maka pasangan tersebut memperoleh dukungan 353 kursi DPR.
Sebaliknya, koalisi pendukung Joko Widodo-Jusuf Kalla “hanya” diisi empat parpol yang lolos ke DPR 2014-2019, yakni PDI Perjuangan (18,95 persen suara pemilu legislatif, 109 kursi DPR), Partai Nasdem (6,72 persen, 35 kursi DPR), Partai Kebangkitan Bangsa (9,04 persen, 47 kursi DPR), dan Partai Hanura (5,26 persen, 16 kursi DPR). Jika dijumlah, maka pasangan tersebut memperoleh dukungan 39,97 persen suara atau 207 kursi DPR. “Niat Koalisi Merah Putih memang hanya untuk menjegal supaya Jokowi-JK tidak bisa menjalankan pemerintahannya. Itu menunjukkan bahwa orang yang ada di koalisi itu otaknya jahat semua,” ujarnya.
