PAMEKASAN – Proses rekapitulasi ulang untuk 16 TPS, yang tersebar di sembilan desa di Kecamatan Proppo, kemarin (16/7) sempat molor tiga jam. Hal ini terjadi karena permasalahan pada dua saksi pasangan calon (paslon) yang berlaga dalam Pilpres 9 Juli kemarin. Baik saksi dari paslon nomor 1 maupun dari saksi dari paslon nomor 2. Saksi paslon nomor 2 diusir oleh saksi paslon nomor 1. Setelah itu giliran saksi paslon nomor 1 yang pergi meninggalkan ruang rapat, di Gedung PKPRI, Jalan Kemuning, dan tak kembali.
KPU menjalankan pelaksanaan rekapitulasi ulang berdasarkan rekomendasi dari Panwaslu Pamekasaan, yang diterima KPU Selasa malam (15/7). Dalam rekomendasi itu, Panwaslu memerintahkan KPU Pamekasan untuk melakukan rekapitulasi ulang terhadap 16 TPS dari 18 TPS yang diadukan oleh Tim Jokowi-JK Pamekasan (Paslon Nomor 2). Menurut Panwaslu, dua TPS memang tidak direkomendasikan untuk rekapitulasi ulang. Sebab Panwaslu tidak menemukan unsur untuk dilaksanakannya rekapitulasi ulang pada dua TPS tersebut, setelah dilakukan kajian.
Malam menerima rekomendasi, paginya KPU langsung melakukannya. Pada pukul 10.00 WIB sebenarnya rapat akan segera dimulai. Semua pihak sudah ada di dalam ruang rapat, seperti KPU, Panwaslu, Panwascam, PPK, PPS dari sembilan desa bersangkutan, termasuk dua saksi paslon juga ada, serta beberapa peserta rapat lainnya. Namun, tiba-tiba saksi dari paslon 1, Sayu tidak menerima kehadiran saksi dari paslon 2. Alasan Sayu karena saksi paslon 2 yang hadir kemarin, yaitu Hendra Ardiansyah, bukan saksi paslon 2 saat rekapitulasi di PPK Proppo. Sayu memang saksi paslon 1 saat rekapitulasi di PPK Proppo. Dalam forum itu, Sayu meminta Hendra keluar, dan menggantinya dengan saksi saat rekapitulasi di PPK.
Merasa diusir, Hendra pun langsung keluar forum. Tanggapan Hendra saat itu kepada wartawan, dia hanya menerima mandat dari Ketua Tim Sukses Jokowi-JK untuk hadir sebagai saksi saat rekapitulasi ulang tersebut. Sementara menurut Anggota Devisi Advokasi Jokowi-JK Abdul Fatah, yang mendampingi Hendra, undangan KPU yang diterima Tim Jokowi-JK Selasa malam, hanya meminta Tim Jokowi-JK mengirimkan saksi untuk menghadiri rekapitulasi ulang tersebut. Tanpa menjelaskan khusus untuk menghadirkan saksi kecamatan, yang hadir saat rekapitulasi PPK lalu.
“Jadi kan yang penting kami mengirm saksi. Kami sudah mengirim saksi itu. Kok malah seperti ini. Kami ke luar saja dari forum,” kata Fatah.
Lucunya, setelah saksi paslon 2 keluar, selang beberapa lama saksi paslon 1 Sayu juga ke luar dari forum. Bahkan dia sempat membuat surat pernyataan bermaterai yang ditandatanganinya sendiri, jika KPU Pamekasan tetap malakukan rekapitulasi ulang, pihaknya akan menuntutnya. Setelah sayu menyerahkan surat pernyataan itu kepada KPU, dia langsung meninggalkan lokasi rapat.
Sebelum meninggalkan lokasi rapat, Sayu mengatakan dasar dasar dibuatnya pernyataan itu karena segala tahapan Pilpres di Kecamatan Proppo, mulai dari tingkatan KPPS, PPS, hingga PPK, tidak ada persoalan. Semuanya berjalan sebagaimana prosedur yang ada dan tidak kecurangan.
“Buat apa rekapitulasi ulang ini dilakukan. Pilpres di Proppo tidak ada persoalan,” papar Sayu.
Setelah kedua saksi ini tidak ada di dalam forum, karena telah meninggalkan lokasi. Setelah Sayu meninggalkan lokasi, tak lama kemudian Hendra juga meninggalkan lokasi. Melihat kedua saksi pergi, para undangan pun juga banyak yang pergi. Sempat tidak ada kejelasan dari rencana rekapitulasi ulang tersebut. Akan tetapi pukul 13.00, Hendra tampak hadir kembali ke lokasi dan masuk ke dalam forum. Tak berapa lama, rapat tersebut dimulai, meski tanpa dihadiri saksi paslon 1, Sayu. Lima komisioner KPU langsung memimpin rapat rekapitulasi ulang tersebut.
Panwaslu tak tampak di dalam forum, hanya dua anggota Panwascam Proppo yang ada. Rapat pleno itu berlangsung lancar, hingga usai pukul 15.30 WIB.
Hasil rekapitulasi ulang itu memang tak merubah perolehan suara. Hanya saja data di lembaran form C yang diterima saksi paslon 2 di masing-masing TPS di atas, banyak kesalahan. Hal ini setelah dicocokkan dengan form C plano. Padahal form C itu diisi sendiri oleh KPPS. Hal yang tidak sesuai dengan form C plano antara lain, penulisan data dan angka disana, penjumlahan yang salah, banyak coretan di form C1 saksi, dan kejanggalan lainnya. Akhirnya diputuskan segala hal itu yang dipakai adalah data di form C plano. Setelah mengikuti form C plano, hasil perolehan suara dua paslon tetap, tidak ada perubahan.
Menyikapi ini, saksi paslon 2 meminta KPU untuk labih giat lagi memberikan pencerdasan kepada para KPPS. Jika tidak layak jangan dipakai lagi, ganti saja dengan yang baru. Hendra juga meminta kepada Panwascam untuk lebih giat lagi melakukan pengawasan saat pelaksanaan Pemilu, jangan sampai kesalahan seperti ini terjadi lagi. “Terkait pemalsuan tanda tangan itu, adalah kasus lain. Bukan wewenang Panwaslu. Itu kasus pidana. Besok (hari ini) kami akan melaporkan hal itu ke polisi,” tukas Hendra.
Ketua KPU Moh. Hamzah, usai menutup rapat tersebut menyatakan lega. Sebab sudah tidak ada lagi permasalahan di Pamekasan terkait Pilpres ini. Sehingga pihaknya bisa konsentrasi untuk melakukan rekapitulasi tingkat kabupaten pada hari ini. “Semoga rekapitulasi tingkat kabupaten besok (hari ini) berjalan lancar. Kami mohon doanya,” katanya.
Sebagaimana diberitakan, kasus ini muncul setelah pada Minggu (13/7), Devisi Advokasi Tim Pemenangan Jokowi-JK Pamekasan, melaporkan adanya dugaan kecurangan di 18 TPS, yang tersebar di sembilan desa di Kecamatan Proppo. Dugaan itu terkait manipulasi data yang dilakukan KPPS-KPPS, yang mana karena manipulasi data itu sangat merugikan Pasangan Capres-Cawapres Jokowi-JK. Manipulasi data itu antara lain, tingkat kehadiran pemilih ke TPS yang sampai 100 persen dari DPT. Hal ini menurut Tim Jokowi-JK tidak masuk akal. Sebab beberapa masyarakat di wilayah tersebut ada yang bekerja ke luar kota, bahkan ke luar negeri menjadi TKI. Selain itu juga ada warga yang meninggal dunia, yang masih terdaftar dalam DPT dimaksud. Celakanya lagi, dari semua pemilih mayoritas memilih nomer 1, yang memilih nomer 2 hanya 2-3 orang saja. Hal ini sangat janggal, sebab pemilih Jokowi di daerah-daerah tersebut juga banyak, berjumlah puluhan hingga ratusan orang.
Juga ada dugaan pemalsuan tanda-tanda tangan, baik tanda tangan saksi maupun tanda tangan KPPS, di dalam form C1. Serta sejumlah manipulasi data lainnya, dan kejanggalan-kejanggalan lainnya.
