SAMPANG- Badan Kepegawaian Daerah (BKD) Sampang tampaknya kurang serius menangani polemik pejabat pelaksana tugas (Plt). BKD lebih memilih bungkam ketika ditanya soal polemik Plt di sejumlah satuan kerja perangkat daerah (SKPD) di Kabupaten Smapang.
Sedikitnya ada tiga SKPD yang kepalanya masih berstatus Plt, yaitu Dinas Kelautan Perikanan dan Peternakan (DKPP), Badan Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencanan (BP2KB) dan Dinas Pendidikan (Disdik).
Kepala BKD Sampang Slamet Terbang melalui Kabid Mutasi Edy Subinto mengatakan jika pihaknya tidak bisa berbuat banyak meski jabatan Plt sebagian di SKPD sudah hampir satu tahun. Selain itu, pihaknya mengaku hanya mampu memfasilitasi sesuai dengan keputusan bupati. ”Persoalan Plt memang kita terlibat di dalamnya, namun semua keputusan tetap ada di tangan Bupati,” ujarnya Kepada Koran Madura, Rabu (27/8).
Selain itu Edi menjelaskan meski sebelumnya tim Badan Pertimbangan Jabatan dan Pangkat (Baperjakat) sudah melakukan rapat dan menyampaikan terkait hasil keputusan kepada bupati. Namun, sejauh ini keputusan tersebut belum kunjung turun. Bahkan Edi menegaskan untuk tidak terpancing dengan informasi yang semakin santer di berbagai kalangan, bahwa akhir bulan ini terkait mutasi dan penggantian PLt menjadi definitif. Sebab menurutnya informasi yang beredar saat ini kebenarannya belum bisa dipastikan dan tidak bisa dijadikan sebuah patokan.
”Tinggal menunggu pertimbangan bapak Bupati Sampang A Fannan Hasib, karena hasil dari tim sudah disampaikan kepada beliau. Kalau informasi yang beredar saat ini tentang perombakan di SKPD memang saya juga mendengarnya, namun kenyataannya sampai sekarang belum ada kejelasan,” ujarnya. MOHAMMAD MUHLIS/LUM