PROBOLINGGO – Agenda peningkatan optimalisasi kelembagaan masyarakat dalam perencanaan partisipatif kepada pembangunan, saat ini semakin memiliki nilai strategis. Hal ini cukup penting, untuk memunculkan pemikiran-pemikiran, ide-ide serta gagasan-gagasan yang inovatif, kreatif serta berwawasan ke depan bagi kemajuan hubungan yang lebih erat antara pemerintah dan masyarakat.
“Saat ini, partisipasi masyarakat telah berada dalam posisi yang semakin penting. Ini terjadi sebagai konsekuensi logis dari terbukanya kran kebebasan berekspresi masyarakat akibat proses reformasi. Dampaknya, masyarakat menjadi lebih kritis dan terbuka mengakaji serta mengkritisi kebijakan-kebijakan yang akan dan sedang dilakukan pemerintah,”ujar M.Sonhadji, Kepala Bidang Sosial Budaya, Bappeda Kota Probolinggo, Kamis (14/8).
Dari kondisi tersebut, kata M.Sonhadji, bermunculanlah lembaga-lembaga yang tumbuh di tengah masyarakat yang bukan saja sebagai wujud kepedulian terhadap nasib mereka sendiri. Seperti Lembaga Pemberdayaan Masyarakat (LPM), Lembaga Pemerhati Lingkungan, Lembaga Keswadyaan Masyarakat (LKM), dan Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM).
“Ternyata lembaga-lembaga atau organisasi itu ada pula yang tumbuh menjadi alat-alat atau sarana-sarana bagi mediasi kepentingan masyarakat, termasuk pula kepada pemerintah,” tandasnya.
Terkait dengan hal itulah, adalah hal yang wajar saat ini jikalau pemerintah sendiri melihat hal ini dengan bijak serta berbaik sangka. Pemerintah harus pula siap menjadi lebih terbuka, akuntabilitas serta lebih transparan menghadapi iklim yang terjadi di masyarakat saat ini.
Berbagai rencana pembangunan yang dimiliki pemerintah semestinya sudah mulai mengajak partisipasi masyarakat. Karena tanpa didukung peran serta masyarakat, pembangunan yang dilaksanakan akan menjadi kurang efektif.
“Dari tahun ke tahun, proses pembangunan yang dilakukan pemerintah ternyata juga semakin dikritisi oleh masyarakat. Dan dampaknya, tumbuh daya kritis masyarakat terhadap proses pembangunan yang sedang atau akan dilakukan,”ucap M.Sonhadji.
Berada Dalam Posisi Penting
Ketua LPM Kelurahan Curahgrinting, Kecamatan Kanigaran Kota Probolinggo, Juma’in, mengatakan hal itu diakui atau tidak, sebagian masyarakat dari hari ke hari ternyata semakin meningkat ilmu pengetahuan dan penguasaan teknologinya.
“Partisipasi publik dalam agenda pembangunan secara mekanisme dapat pula dibuka ruang-ruang publik yang lebih luas yang bisa berupa public hearing, diskusi, seminar agenda pembangunan atau lewat berbagai acara atau media,”ujarnya.
Menurutnya, pada intinya mengajak masyarakat terlibat dalam rencana-rencana pembangunan yang akan dilakukan. Dari sana diharapkan tumbuh semangat memiliki dan rasa tanggungjawab dari masyaraakat terhadap sarana prasarana yang dibangun atau pada pembangunan secara keseluruhan.
Begitu juga transparansi, perlu dilakukan oleh pemerintah di berbagai tingkatan. Ini diperlukan bagi tumbuhnya iklim saling menghargai dan menghormati serta saling membantu antara masyarakat dengan pemerintah. “Kalau hal ini mampu dilakukan maka akuntabilitas pemerintah akan terwujud dengan baik,”pungkasnya.
