SUMENEP – Realisasi Pembangkit Listrik Tenaga Diesel (PLTD) Gili Raja Kecamatan Giligenting dinilai lamban oleh warga setempat. Pasalnya, sudah hampir tutup tahun 2014, proses tersebut hanya berjalan di tempat. Selain anggaran yang minim, ESDM belum juga melakukan langkah-langkah konkret.
“Makanya kami pantas mengeluh, sebab PLTD Gili Raja prosenya lamban dan berjalan di tempat. Seolah-olah mereka tak serius mengurus nasib kami di Gili Raja,” kata Panji Anggira, Ketua Aliansi Masyarakat Gilir Raja Menggugat, Kamis (14/8) usai sosialisasi PLTD Gili Raja di Desa Jate, Pulau Gili Raja.
Proses yang lamban itu sudah dirinya sampaikan pada sosialisasi dengan tema “Membangun Partisipasi Bersama untuk Terwujudnya PLTD Gili Raja”. Bahkan, secara terang-terangan, pihaknya menilai legislatif dan eksekutif tidak serius memperhatikan aspirasi warga Gili Raja.
“Tetapi apa yang kami sampaikan itu tak berarti apa-apa kalau pemerintah masih setengah hati mengurus PLTD Gili Raja. Maka kami pun tidak akan secepatnya menikmati suasana terang benderang,” tegasnya.
Soal anggaran, kata Panji, pemerintah hanya menganggarkan Rp 5 miliar per tahun. Sementara, anggaran yang dibutuhkan Rp 16 miliar untuk merealisasikan seutuhnya. “Otomatis, kami masih dalam gelap gulita selama 3 tahun jika setiap tahun dana yang dikucurkan hanya Rp 5 miliar,” terangnya.
Sosialisasi tersebut dihadiri langsung oleh Komisi B, ESDM, PLN dan Camat Gili Genting. Sementara, peserta yang hadir dari unsur masyarakat adalah 4 desa, yaitu Jate, Banbaru, Lombang dan Banmaleng). Selain itu juga, hadir BPD, pemuka agama, tomas, tokoh pemuda dan LSM
Kepala Kantor Energi Sumber Daya Mineral (ESDM) Sumenep Abd. Kahir mengatakan, untuk PLTD Gili Raja akan direalisasikan secara bertahap. Sebab, APBD tidak mampu membiayai secara meyeluruh. “Karena setiap tahun hanya Rp 5 miliar, sehingga akan kami realisasikan secara bertahap setiap tahun,” katanya.
Sementara, tahapa itu adalah tahap pengadaan jaringan, rumah listrik dan mesin. Artinya, tidak mungkin dengan dana Rp 5 miliar itu, PLTD Gili Raja terealisasi tahun ini,” imbuhnya.
Di lain pihak, manager PLN Sumenep, Slamet mengatakan, pihaknya terlebih duhulu akan mengadakan survei lokasi. Kata Slamet, jaringan PLTD akan diisi dengan tegangan 20 KV. “Sehingga sesuai dengan undang-undang PT. PLN, maka berhak memempatkan tiang listrik dimanaseja sesuai kebutuhan. Makanya kami masih harus mengadakan survei lokasi.
Sementara itu, Ketua Komisi B DPRD Sumenep, Bambang Prayogi mengatakan, listrik di Gili Raja itu akan dimaksimalkan, sehingga butuh dana yang sngat besar, yaitu Rp 16 miliar. Namun, walaupun ada peluang untuk mendapat dana segara dari perusahaan migas, dewan tidak menginginkan PT. Santos ikut campur urusan listrik. “Biarkan pemda yang membangun dan menanggung dana seutuhnya. Artinya, tak boleh ada intervensi,” tegasnya.
