BANGKALAN – Sejumlah penghargaan mulai WTP di bidang pemerintahan, Adipura, dan adanya Jembatan Suramadu dan Stadion SGB yang berskala nasional rupanya belum mampu mengentaskan kabupaten Bangkalan sebagai penyandang predikat daerah tertinggal. Penetapan itu mengacu pada penilaian Kementerian Pembangunan Daerah Tertinggal (KPDT). Sebab ada indikator yang menjadi dasar penetapan status tersebut. Salah satunya aspek optimalisasi potensi.
Pemkab Bangkalan melalui Badan Perencanaan Daerah (Bappeda) mengaku tidak mengetahui kriteria yang menjadi acuan Kementerian Pembangunan Daerah Tertinggal dalam menilai pemkab setempat. Sebab kategori yang disandangkan kepada Bangkalan sebagai daerah tertinggal dinilai tidak sesuai. Angka kemiskinan yang ada di Bangkalan setiap tahun selalu mengalami penurunan.
“Memang KPDT menyebut ada 5 kabupaten yang berkategori tertinggal, salah satunya kabupaten Bangkalan. Hingga saat ini kami belum mengetahui acuannya,” kata Nashroedin, Kabid Sosial Budaya Bappeda Bangkalan.
Dirinya menilai kemiskinan yang biasanya menjadi salah satu indikator penilaian kesejahteraan masyarakat, tiap tahun mengalami penurunan. Hal itu terbukti dengan data yang diterima dari Tim Nasional Percepatan Penanggulangan Kemiskinan (TMP2K) mengenai persentase kemiskinan yang ada. Terakhir jumlah persentase kemiskinan mengalami penurunan sebebsar 24,61 persen dari jumlah penduduk yang ada.
“Setiap tahun jumlah kemiskinan mengalami penurunan, meski tidak begitu signifikan. Kemiskinan menjadi tolak ukur tingkat kesejahteraan masyarakat. Ketika mengalami kesulitan dalam memenuhi taraf hidupnya berarti masih miskin,” ucapnya.
Baginya, kemiskinan ada dua tipe, yakni kemiskinan masyarakat berkategori sedang dan kategori sangat. Selain itu, aspek pemenuhan kebutuhan pelayanan dasar, berupa pendidikan dan kesehatan juga termasuk indikator kesejahteraan masyarakat.
Oleh karena itu, upaya yang bisa dilakukan untuk mengubah predikat yang melekat pada kabupaten Bangkalan, perencanaan yang bisa dilakukan oleh Bappeda dengan mengedepankan program yang lebih mengarah pada kemiskinan agar lebih optimal. Seperti pendidikan gratis dan kesehatan gratis, itu bisa menunjang agar masyarakat tidak lagi terpuruk sesuai visi misi Bupati Bangkalan.
Selain itu, menyangkut masalah kemiskinan bukan hanya berdasarkan sosial budaya, karena faktor ekonomi dan infrastruktur masyarakat sangat berpengaruh. Ketika ekonomi desa mempunyai potensi, tetapi infrastrukturnya belum memenuhi, pengaruhnya berdampak juga pada kehidupan kesejahteraan masyarakat.
“Kita tidak mempunyai parameter pasti mengenai kategori wilayah yang sudah maju atau tertinggal. Setiap rapat kita menanyakan apa kriteria yang menjadi penilaian PDT, sehingga ada upaya penyesuaian. Namun alasannya masih tunggu Keppres pada tahun 2014. Apakah Bangkalan masih masuk kategori tertinggal atau sudah keluar,” ucapnya. MOH RIDWAN/RAH
