PAMEKASAN – Komisi I DPRD Pamekasan, Jawa Timur melakukan mediasi terkait penangkapan tiga orang nelayan asal Branta oleh Polair Mabes Polri, bersama perwakilan mereka dengan Dinas Kelautan dan Perikanan serta Syahbandar Pelabuhan Branta.
Menurut anggota Komisi I DPRD Munaji Santoso di Pamekasan, Selasa, mediasi antara perwakilan nelayan dengan DKP dan Syahbandar Pelabuhan Branta, Pamekasan itu akan digelar di ruang pertemuan DPRD, Rabu (27/6).
“Kami akan mencarikan solusi, agar ketiga orang nelayan itu bisa segera bekerja kembali, tentunya harus melalui prosedur yang telah ditetapkan, yakni dengan melengkapi izin berlayarnya,” kata Munaji.
Menurut Munaji, mediasi antara nelayan dengan DKP dan Syahbandar itu sebagai tindak lanjut dari pertemuan yang digelar antara perwakilan nelayan Desa Branta, Kecamatan Tlanakan, Senin (25/5) dengan komisi I DPRD Pamekasan.
Ia menjelaskan, yang menjadi kendala para nelayan di Desa Branta, Kecamatan Tlanakan tidak mengurus izin, hingga ada yang tertangkap dalam operasi lain yang dilakukan oleh Polair dan hingga kini belum dilepas, karena persoalan izin berlayar.
“Menurut penuturan perwakilan nelayan, di Pamekasan ini kan tidak memiliki petugas yang bisa mengeluarkan SLO (Surat Layak Operasi) yang menjadi prasyarat terbitnya surat izin berlayar yang dikeluarkan oleh Syahbandar Branta,” ucapnya.
Oleh karena itu, Komisi I DPRD Pamekasan berinisiatif untuk melakukan mediasi, mempertemuan para pihak, sehingga masalah perizinan bisa segera terselesaikan.
“Kan kasihan kalau perahu nelayan harus ditahan. Padahal menangkap ikan itu menjadi sumber pencaharian mereka sehari-hari,” ujarnya.
Sebelumnya, Kaur Pemerintahan Desa Branta, Kecamatan Tlanakan Sutan Takdir dalam pertemuan dengan komisi I DPRD Pamekasan menyatakan, pihaknya bersama masyarakat perwakilan nelayan Desa Branta, sebenarnya telah meminta bantuan kepada DKP Pamekasan agar semua kelengkapan izin berlayar dipenuhi, sehingga perahu nelayan yang disita Polair itu bisa segera dikembalikan.
Namun, hingga kini belum ada tanggapan, sehingga masyarakat bersama aparat Desa Branta, Kecamatan Tlanakan datang secara langsung ke Komisi I DPRD Pamekasan.
Ia menjelaskan, saat ini ada tiga orang nelayan yang ditangkap Polair karena diketahui tidak mengantozi surat izin berlayar saat menangkap ikan di tengah laut.
Sesuai dengan ketentuan, surat izin yang harus dimiliki nelayan terdiri dari beberapa izin, di antaranya PAS kecil, SIUP, Surat Izin Penangkapan Ikan, dan Surat Keterangan Kecakapan yang dikeluarkan oleh Syahbandar Branta, Tlanakan, Pamekasan.
Dari tiga orang nelayan yang ditangkap Polair Mabes Polri itu, dua di antaranya telah ditangguhkan penahanannya, satu lainnya masih ditahan.
Menurut Sutan Takdir, ketiga orang nelayan itu ditangkap di lokasi berbeda, yakni dua orang ditangkap di perairan Pantai Jumiang, Pamekasan, sedangkan seorang lagi di Perairan Pantai Kalianget, Kabupaten Sumenep.
Namun, meski penahanan dua nelayan lainnya ditangguhkan, hingga kini mereka belum bisa melaut kembali, karena perahunya tetap ditahan.
(ANT/ABD AZIZ)
