PROBOLINGGO – Kepala Badan Pusat Statistik (BPS) Kabupaten Probolinggo, Djujuk Widhialaksana meminta semua elemen yang ada di wilayah Kabuapeten Probolinggo berperan aktif membantu dan mensukseskan pemutakhiran basis data terpadu tahun 2015. Masyarakat harus juga memberi informasi secara benar dan jujur serta tidak melakukan intervensi kepada petugas pendataan yang telah ditugaskan.
“Ini perintah yang wajib dilaksanakan. Pemutkahiran basis data terpadu (PBDT) dilakukan oleh seluruh komponen pemerintah provinsi, kabupaten/kota, camat, lurah/kepala desa serta pihak lainnya,”ucapnya kepada ratusan petugas PBDT, Senin (8/6).
PDBT yang akan dilaksanakan Biro Pusat Statistik (BPS) Kabupaten Probolinggo puncaknya 16 Juni – 15 Juli 2015 dengan melibatkan 775 orang dan 111 orang pengawas untuk mendata dari rumah ke rumah hingga ke pelosok wilayah Kabupaten Probolinggo.
Pihaknya meminta untuk menjalin dengan koordinasi dengan pemerintah Kabupaten, khususnya Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Daerah (TKPKD), sehingga pelaksanaan PBDT 2015 berjalan sukses.
“Kenapa ini saya minta agar PBDT tidak sekedar sukses, tapi juga menghasilkan basis data terpadu yang akurat dan bisa dipertanggung jawabkan untuk keperluan program penanggulangan kemiskinan di Kabupaten Probolinggo,”tegas Djujuk Widhialaksana.
Kegiatan PBDT, kata Djujuk Widhialaksana, melaksanakan dua kegiatan. Yakniforum konsultasi publik (FK) dan pendataan rumah tangga yang sepenuhnya dilaksanakan BPS Kabupaten Probolinggo.
Bentuk kegiatan FKP antara lain forum musyaearah desa/kelurahan yang dipandu fasilitator dan asisten fasilitator terlatih, dan turut dihadiri Kepala Desa/Lurah, tokoh masyarakat, tokoh agama maupun lainnya.
“Forum inilah nantinya akan dihasilkan kandidat rumah tangga yang akan dimasukkan dalam basis data terpadu . Seyelah itu baru dilakukan pendataan dari rumah ke rumah oleh petugas yang telah dilatih BPS,”katanya.
Pihaknya meminta semua pihak untuk mengawal pelaksanaannya dengan tujuan basis data rumah tangga sasaran (RTS) yang dihasilkan sesuai kondisi dilapangan, tidak rekayasa serta terbebas dari kepentingan pribadi dan kelompok.
“Kami tidak menginginkan terjadi protes dan konflik di masyarakat Kabupaten Probolinggo ketika data RTS hasil PBDT 2015 di gunakan Pemprov maupun kabupaten/kota untuk PSKS, Indonesia Pintar, Indoensia Sehat dan lainnya,”papar Djujuk Widhialaksana.
(M. HISBULLAH HUDA)
