SUMENEP, koranmadura.com – Sejak presiden pertama Indoensia, Sukarno menyatakan kemerdekaan bangsa ini, sampai Senin (17/8) usianya telah genap 70 tahun. Namun, di usianya yang semakin dewasa, kehidupan bangsa ini rupanya masih jauh dari kata sejahtera. Bahkan, kesenjangan antara yang kaya dan miskin semakin lebar.
Kesejahteraan yang merata untuk masyarakat Indonesia yang begitu diidam-idamkan sejak awal kemerdekaan hingga saat ini ternyata belum tercapai. Salah satu indikasinya, dalam sepuluh tahun terakhir, rasio gini Indonesia cenderung naik, dari 0,36 menjadi 0,41.
Menurut anggota DPR RI, MH. Said Abdullah, hal itu menunjukkan bahwa di balik kemajuan ekonomi Indonesia, ternyata kesenjangan antara orang kaya dengan miskin semakin menganga. “Kehidupan bangsa kita masih berada di kubangan,” tuturnya, Senin (17/8).
Menurut Wakil Ketua Banggar DPR RI ini, jurang kesenjangan antara si kaya dan miskin ini tak boleh dibiarkan terus menganga terlalu lama tanpa ada solusi untuk mengatasinya. Karena itu, peringatan hari kemerdekaan Indonesia yang ke-70 ini diharapkan menjadi titik awal untuk menghapus kesenjangan tersebut.
Di bawah kepemimpinan Jokowi, politisi PDIP ini optimis kesenjangan itu lambat laun akan berkurang. Ia menilai Jokowi merupakan bagian dari refleksi kemerdekaan Republik Indonesia yang ke-70. Terbukti, pertama dalam sejarah Indonesia, anggaran daerah lebih tinggi dari anggaran pusat.
“Baru kali ini dalam sejarah republik Indonesia, anggaran daerah lebih besar dari anggaran pusat,” tandasnya lebih lanjut. Bahkan, sambungnya, tanpa diminta saat ini sudah ada direkted presiden bernama infrastruktur publik yang anggarannya mencapai 80 hingga 100 miliyar.
Selain itu semua, timpal politisi asal Sumenep ini, tahun depan selain ada dana alokasi khusus (DAK) reguler, juga ada DAK afirmasi. “Dengan begitu, jika sebelumnya Sumenep hanya mendapat DAK sebesar Rp. 160 miliar, maka tahun depan minimal akan mendapat DAK sampai Rp. 300 miliar. Itu tanpa pendamping,” pungkasnya.
(FATHOL ALIF/MK)
