Globalisasi bukan gejala alami tetapi terjadi karena tindakan manusia. Artinya, terjadi karena hasil perkawinan antara kinerja kekuatan teknologi pada satu sisi dan kekuatan ekonomi pada sisi lain dalam setting hubungan internasional yang begitu menggema selama 25-30 tahun belakangan ini.
Globalisasi ditandai oleh ambivalensi – yaitu tampak sebagai “berkah” atau menjadi “kutukan”. Tampak sebagai “kegembiraan” pada satu pihak tetapi sekaligus menjadi “kepedihan” di pihak lainnya. Ciri ambivalensi seperti ini dalam globalisasi adalah persoalan sentral yang maha penting. Di situ terletak locus problematicus yang menyimpan tantangan besar bagi pendidikan sekolah.
Beberapa contoh watak ambivalensi globalisasi dalam pendidikan sekolah adalah; 1). Globalisasi menghadirkan pesona “kecepatan” yang akan berlawanan dengan masalah “kedangkalan pemahaman pengetahuan pada anak didik”; 2).Globalisasi “menguntungkan bagi yang berpikir dan bertindak cepat” dan “celaka bagi orang yang berpikir dan bertindak lambat; 3). Globalisasi akan “memudahkan membuat hubungan dan mengatasi jarak wilayah (lokalitas) ” tetapi “adanya ketidakpekaan pada akar dan ciri-ciri budaya lokal”; dan 4). Globalisasi akan “memunculkan potensi menyelesaikan masalah secara cepat pada skala global” tetapi “menjadi beban keluasan lingkup pada skala penyebab masalah”.
Dilema-dilema seperti itu akan tetap menjadi ciri globalisasi kapan pun. Tugas para guru yang bergerak di lembaga pendidikan sekolah bukan meniadakan dilema, melainkan menyiapkan diri dan anak didik untuk hidup dalam tegangan-tegangan itu.
Secara popular, globalisasi berarti menyebarnya segala sesuatu secara sangat cepat ke seluruh dunia. Globalisasi juga berarti kerusuhan yang terjadi di suatu tempat tidak dapat disembunyikan karena secara serta-merta diketahui oleh seluruh dunia. Globalisasi juga berarti “rap musik” yang mula-mula hanya disukai oleh anak-anak muda berkulit hitam di bagian kumuh di Amerika Serikat, dengan sangat cepat menjadi kesukaan anak-anak muda di di Indonesia. Seperti makan di McDonald atau di Kentucky Fried Chicken (KFC) lebih enak dan bergengsi dari pada makan di restoran padang atau di Warteg merupakan bukti dari proses lokalisasi dari kebiasaan yang datang dari Amerika Serikat ini.
Dalam mengahadapi kenyataan seperti ini, kita menghadapi dua pilihan antara “membiarkan diri terseret oleh proses globalisasi” atau “kita memanfaatkan proses globalisasi untuk meningkatkan kompetensi dan profesionalitas pribadi”. Saya kira, kita semua memilih yang terakhir ini. Jika demikian halnya maka kita harus memasuki the world systems dengan sadar dan ikhlas. Di samping itu, kita harus pula mendefinisikan dengan jelas, jenis modernitas seperti apa yang akan kita pergunakan sebagai rancangan dasar untuk menjalani modernisasi proses pendidikan. Saya kira, kedua hal ini belum kita pikirkan secara baik di komunitas pendidikan di tanah air hingga saat ini.
Dalam membedah mutu pendidikan di tanah air hingga hari ini, terlihat ada tiga faktor penyebab terjadinya degradasi mutu pendidikan kita, antara lain; Pertama, strategi pembangunan pendidikan kita selama ini lebih bersifat input oriented. Strategi yang demikian lebih bersandar kepada asumsi bahwa bilamana semua input pendidikan telah dipenuhi, seperti penyediaan buku-buku (materi belajar) dan kurikulum, penyediaan sarana pendidikan, serta pelatihan guru dan tenaga kependidikan lainnya, maka secara otomatis lembaga pendidikan di sekolah manapun di Indonesia ini, akan dapat menghasilkan output (keluaran) yang bermutu sebagaimana yang diharapkan. Ternyata strategi input-output yang diperkenalkan melalui teori Education Production Function sebagaimana diperkenalkan Hanushek tidak berfungsi efektif di lembaga pendidikan sekolah di daerah manapun di Indonesia. Strategi itu ternyata hanya cocok dipraktikkan pada sektor ekonomi dan industri semata.
Kedua, pengelolaan pendidikan selama ini lebih bersifat macro oriented, yaitu diatur oleh jajaran birokrasi di tingkat pusat. Akibatnya, banyak faktor yang diproyeksikan di tingkat makro tidak berjalan sebagaimana mestinya di tingkat mikro (sekolah). Bahkan, tidak jarang apa yang diproyeksikan di tingkat pusat cenderung menyimpang dari realitas sesungguhnya di sekolah-sekolah. Dengan kata lain, kompleksitas cakupan permasalahan pendidikan di banyak sekolah seperti; kondisi lingkungan sekolah, bervariasinya kebutuhan siswa dalam belajar, bervariasinya kemampuan guru, serta berbedanya aspirasi masyarakat terhadap pendidikan, seringkali tidak terpikirkan secara utuh dan akurat oleh birokrasi yang melahirkan kebijakan di tingkat makro (pusat).
Ketiga, pada tingkat sekolah sendiri persoalan yang kerap terjadi adalah lemahnya kemampuan kepala sekolah dalam membaca arus global. Tidak dapat dipungkiri, masih banyak sekali kepala sekolah di negeri ini yang tidak menguasai pengetahuan standar sebagai kepala sekolah seperti; kemampuan manajerial, penguasaan teknik kepemimpinan, menguasai teknologi informasi (komputer, internet), dan sebagainya. Kondisi ini masih terus terjadi, sehingga hasil yang kita saksikan adalah kerja keseharian kepala sekolah cenderung konvensional – yaitu mengedepankan budaya kerja Asal Bapak Senang (ABS), menurut petunjuk, dan sebagainya.
Tiga hal di atas memberikan pemahaman kepada kita bahwa pembangunan pendidikan bukan hanya terfokus pada penyediaan faktor input pendidikan semata yang harus digarap di tingkat pusat tetapi juga harus terus memperhatikan faktor proses pendidikan itu sendiri di sekolah-sekolah. Input, merupakan hal mutlak harus ada dalam batas-batas tertentu tetapi tidak menjadi jaminan secara otomatis dapat meningkatkan mutu pendidikan.
Dengan demikian, seluruh sistem hukum dan sosial harus diatur oleh pemerintah dalam rangka melindungi kepentingan rakyat, terutama persoalan pendidikan bagi generasi. Bila memang arus globalisasi tidak bisa dicegah maka generasi harus dibentengi, persoalan-persoalan politik yang korup hanya bisa diselesaikan dengan penerapan aturan agama yang ketat. [*]
Oleh: Darmadi
Praktisi pendidikan. Pemerhati sosial, budaya, dan politik. Tinggal di Lampung Tengah.
