BANGKALAN, koranmadura.com – Kasus penggelapan bantuan beras miskin (Raskin) di sejumlah desa kini tengah menjadi sorotan penegak hukum, karena beras yang seharusnya diterima masyarakat miskin disinyalir tak pernah sampai pada penerima manfaat. Korupsi bantuan tersebut dinilai sangat rapi, melibatkan oknum pejabat desa. Bahkan, ada dugaan kasus raskin yang disoroti Kejaksaan Negeri (Kejari) Bangkalan terjadi sejak tahun 2009.
“Kami saat ini tengah menyoroti masalah raskin di beberapa desa. Ada indikasi penyalahgunaan dalam penyaluran raskin. Beras yang seharusnya diterima masyarakat rupanya tidak sampai pada Rumah Tangga Sasaran Penerima Manfaat (RTSPM),” kata Kasi Pidsus Kejari Bangkalan, Agus Budiyanto, Senin (31/8).
Dia menjelaskan, penyelidikan mengenai kasus-kasus raskin berdasarkan fakta-fakta di lapangan dan laporan masyarakat. Dalam setiap tahun program raskin selalu berubah nama dan pedomannya juga berubah. Namun, tetap saja programnya menyangkut bantuan beras miskin.
Menurutnya, ada beberapa modus yang dilakukan oknum kepala desa. Salah satunya, bantuan beras disalurkan kepada desa, setelah itu dijual kembali oleh kades untuk mencari keuntungan. Artinya, beras itu tidak sampai ke penerimanya. Selain itu, ada yang dijual tidak sesuai dengan harga yang seharusnya, ditebus oleh warga penerima dengan harga Rp 1.600, malah dijual ke penerimanya lebih dari ketentuan.
“Kita masih dalami, karena banyak modus yang berlaku dalam penyaluran raskin. Namun, data awal sudah kami kantongi,” ungkapnya.
Dirinya menargetkan penyelidikan kasus raskin bisa rampung sampai akhir tahun, sehingga ada tersangka yang bisa ditetapkan. Dalam penanganan kasus saat ini pihaknya mengaku harus berhati-hati. Sebab pihaknya khawatir masih akan dipraperadilankan jika bukti masih belum kuat.
“Sekarang musim praperadilan, harus lebih jeli dalam menetapkan tersangka. Meskipun kami yakin dalam kasus raskin ini akan ada tersangka yang bakal ditetapkan,” jelasnya.
Akan tetapi, pihaknya tidak menyebut dengan pasti jumlah desa yang menjadi sorotan. Sebab masih dalam proses penyelidikan. Jumlah kerugian yang menjadi penekanan, karena Pemerintah membeli beras ke mitra dengan biaya subsidi. Kerugian negara bisa mencapai miliaran rupiah atas kasus penggelapan raskin.
“Intinya ada beberapa desa yang kami soroti. Kami harap bisa segera naik, tinggal mencari dua alat buktinya. Bisa dibayangkan kerugian negara dari tiap ton raskin yang disalurkan. Jika harga beras Rp 6.000, ada subsidi pemerintah sebesar Rp 4.400 yang diberikan kepada masyarakat. Dalam tebusan raskin, warga cukup membayar Rp 1.600,” ujarnya.
Menurutnya, selain penegak hukum, pengawasan dari Bulog juga harus bisa memaksimalkan penyaluran raskin. Tidak hanya sebatas sampai di kecamatan. Apalagi pedoman yang baru raskin harus sampai ke tangan penerima manfaat langsung. Sebab selain penyalur, Bulog juga berfungsi sebagai pengawas langsung dalam penyaluran program pemerintah tersebut.
Sebelumnya, secara terpisah Kepala Bulog Sub Drive Madura, Kurniawan mengaku bingung terhadap seringnya terjadi penyelewengan raskin di Madura. Untuk mengantisipasi terjadinya penyelewengan raskin ini, pihaknya telah melakukan langkah antisipasi dengan memperketat penyaluran. Dirinya mengaku, adanya penyelewengan raskin yang selama ini terjadi, bukan mrenjadi tanggung jawab Bulog.
“Saya juga bingung kenapa ya kok masih ada saja Raskin yang diselewengkan. Bukan tanggung jawab Buloq, karena kita sudah menyampaikan raskin ini sesuai dengan aturan yang ada,” kata Kurniawan saat bertemu dengan para pengusaha pengggilingan padi dan tengkulak di Makodim Bangkalan.
Menurutnya, dalam pendistribusian raskin, Bulog hanya mengantarkan ke titik distribusi yang di tingkat kecamatan. Dari titik distribusi ke titik bagi, menjadi tanggung jawab kades. “Kita ini mengantarkan raskin hingga di titik distribusi. Nah, dari titik distribusi ke titik bagi itu menjadi tangung jawab kades, dan di sini yang sering terjadi penyelewengan,” ujarnya.
(MOH RIDWAN/RAH)
