PAMEKASAN, koranmadura.com – Janji Pemerintah Kabupaten Pamekasan untuk memberikan bantuan sosial (bansos) kepada pedagang korban kebakaran di Pasar Pakong, hingga saat ini belum direalisasikan. Padahal pendataan para pedagang sudah selesai dilakukan sejak lama.
Akibatnya, para pedagang yang sangat berharap bantuan itu kini mempertanyakan janji batuan uang yang disampaikan kepada para korban saat didata dan dimintai tanda tangan untuk proses pencairan bantuan tersebut.
“Semua pedagang di sini (Pasar Pakong) dulu pernah didata dan diminta tanda tangan untuk proses pengajuan bantuan oleh petugas pasar, tapi sampai sekarang bantuan yang dijanjikan itu tak jelas,” kata Abdullah, salah seorang pedagang di pasar Pakong, yang menjadi korban kebakaran.
Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan (Disperindag) Pamekasan, Bambang Edy Suprapto mengatakan pihaknya memang pernah mengusulkan bantuan tersebut. Namun, karena pertimbangan percepatan pembangunan di pasar itu sehingga rencana itu diurungkan.
Dari hasil pendataan yang dilakukan korban kebakaran pasar pakong sebanyak 600 orang. Jika setiap pedagang mendapatkan bantuan Rp 5 juta, maka total bantuan bisa mencapai Rp 3 miliar. Dengan anggaran yang besar itu, kemudian pihaknya memutuskan anggarannya untuk percepatan pembangunan pasar.
“Kami memang sempat mengusulkan untuk memberikan bantuan, tapi ada pertimbangan, kalau dana sebesar itu diberikan dalam bentuk bantu sosial hibah, maka proses pembangunannya akan lambat. Makanya kami putuskan untuk percepatan pembangunan saja,” kata Bambang.
Pada tahun anggaran 2015 ini telah disiapkan dana sebesar Rp 6 miliar yang bersumber dari dana alokasi khusus (DAK) dan anggaran pendapatan dan belanja daerah (APBD) Pamekasan untuk membangun kembali pasar itu.
Dana itu akan digunakan untuk membangun 2 los dan 11 kios. Untuk pembangunan setiap losnya dianggarkan sebesar Rp 1,88 miliar. Kemudian untuk pembangunan masing-masing kios dianggarkan sebesar Rp 216,28 juta. Yang sebagian pekerjaannya sudah mulai dilakukan.
“Selain untuk pembangunan, anggaran itu juga dipakai untuk pembuatan dokumen perencanaan sebesar Rp 249 juta dan juga untuk pengawasannya sebesar Rp 170 juta. Kami target tahun ini pelaksananya sudah selesai, sehingga pedagang cepat pindah dari tempat berjualan sementara,” ungkapnya.
(ALI SYAHRONI/UZI/RAH)
