SUMENEP, koranmadura.com – Meski semua alat peraga kampanye (APK) sudah diterima oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU) Sumenep sejak Jum’at (10/10), namun sampai saat ini APK berbentuk baliho yang akan dipasang di tingkat kabupaten itu belum dilakukan. KPU berdalih sudah dalam proses.
APK yang disediakan KPU pada pilkada kali ini terdiri dari baliho sebanyak 10 buah dengan ukuran 4×6 meter, umbul-umbul 1.080 buah ukuran 1×5 meter, serta spanduk berukuran 2×6 meter sebanyak 1.336 buah. Keseluruhan jumlah APK tersebut untuk masing-masing psangan calon.
Khusus untuk pemasangan APK yang berbentuk baliho di tingkat kabupaten, KPU setempat sebenarnya sudah merencanakan akan dipasang di beberapa lokasi yang dinilai strategis berdasarkan survie lokasi yang dilakukan oleh KPU.
Beberapa lokasi tersebut, yaitu di sebelah utara jembatan Desa Kebonagung, Kecamatan Kota, simpang tiga Pamolokan, simpang empat jalan KH. Mansur dan di depan SDN Kolor, atau di sebelah barat Pasar Anom Baru Sumenep.
Hanya saja, di beberapa lokasi tersebut hingga kemarin (18/10) masih belum terpampang baliho dimaksud. Menurut Divisi Perencanaan, Keuangan, Logistik, dan Urusan Rumah Tangga KPU Sumenep Malik Mustafa, pemasangan baliho itu memang masih belum dilakukan, namun sudah dalam proses.
Menurut Malik, untuk menjaga kemanan agar baliho tidak mudah rusak, sebelum dipasang baliho tersebut terlebih dahulu akan dibuatkan bingkai. Untuk pembuatan bingkainya saat ini sudah dalam proses. “Kita sudah persiapkan medianya. Karena baliho itu besar sekali, ukurannya 4×6 meter,” jelasnya.
Sedangkan pemasangan satu baliho lainnya, Malik mengatakan bahwa pemasangannya diserahkan kepada tim. Hal itu, selain memang tidak melanggar, menurutnya KPU juga sudah berkoordinasi dengan tim. “Terserah tim passangan calon akan dipasang di mana, termasuk kalau mau dipasang di poskonya masing-masing,” lanjutnya.
Termasuk APK lainnya sebagian juga boleh dipasang sendiri oleh tim pasangan calon. Misalnya, tim pasangan calon boleh memasang sendiri APK dalam bentuk umbul-umbul maksimal tiga buah. Sedangkan yang berbetuk spanduk hanya satu buah. “Yang tidak boleh itu kalau semuanya,” kata mantan aktivis HMI itu.
Sebagai informasi, sebenarnya masa kampanye sudah dimulai sejak tanggal 27 Agustus lalu, dan akan berakhir sampai tanggal 5 Desember mendatang. Kampanye yang dilakukan pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati selama ini tanpa APK. Pasalnya, beberapa APK baru dipasang, bahkan ada yang belum, termasuk baliho.
(FATHOL ALIF/MK)
