SAMPANG, koranmadura.com – Badan Anggaran (Banggar) Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Sampang mencoret anggaran hingga Rp 6,1 M dalam Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (R-APBD) Kabupaten Sampang Tahun Anggaran 2016. Anggaran itu milik Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika (Dishubkominfo) dan Dinas Perindustrian, Perdagangan dan Pertambangan (Disperindagtam).
Pemangkasan anggaran tersebut dibeberkan oleh Ketua Fraksi Gotong Royong DPRD Sampang Anwar Sanusi. Menurutnya, pemangkasan anggaran di R-APBD TA 2016 dikarenakan ada kegiatan yang dinilai tidak mampu dilaksanakan oleh dinas terkait. Bahkan dalam pembuatan Rancangan Kegiatan dan Anggaran (RKA) terkesan asal-asalan oleh pihak eksekutif.
“Setelah dilakukan pembahasan di tingkat fraksi dan komisi, memang kami telah memangkas anggaran hingga Rp 6,1 miliar. Pemangkasan ini sebagai warning (peringatan) kepada pihak eksekutif karena dalam pembuatan RKA terkesan asal-asalan,” ucapnya kepada awak media, Minggu (15/11).
Anwar menyebutkan, pemangkasan kegiatan tersebut, di antaranya pada salah satu kegiatan yang berada di Dishubkominfo Sampang terkait program pengadaan tanah untuk relokasi terminal baru. Sebab menurutnya, program yang sudah direncanakan lebih dari lima tahun tersebut tak kunjung terealisasi hingga saat ini. Disebutkannya, program tersebut setiap tahunnya selalu dianggarkan, tetapi tidak ada hasilnya.
“Dulu pernah program untuk relokasi terminal baru dianggarkan hingga Rp 5 miliar, namun tak kunjung terealisasi dengan alasan kesulitan pembebasan lahan. Dari anggaran miliaran setiap tahunnya selalu diperotoli oleh beban pegawai sebagai biaya survei dan lain sebagainya. Jadi untuk R-APBD TA 2016, kami menghapus program tersebut yang dianggarkan kurang lebih Rp 3,1 miliar,” jelasnya.
Selain di Dishubkominfo, lanjut Anwar, pemangkasan juga dilakukan pada salah satu kegiatan Disperindagtam Sampang terkait anggaran pengadaan tanah untuk pembangunan rest area di ruas jalan protokol yang juga tak kunjung ada realiasi.
Ketika dilakukan pembahasan tampak alot dan panas. Sehingga program tersebut yang dianggarkan sebesar kurang lebih Rp 3 miliar juga dipangkas. “Oleh sebab itulah, dua program kegiatan itu terlihat merugikan rakyat, sebab sampai saat ini tidak ada realisasinya. Makanya program itu di hapus,” imbuhnya.
Dari pemangkasan dua program tersebut, Anwar berharap pihak eksekutif agar lebih serius merencakan program, bukan hanya sekadar menyusun dan memploting anggaran itu habis. Sebab jika mengaca pada pengalaman di tahun-tahun sebelumnya, meski sudah dilakukan perubahan ataupun yang sudah dihapus di tingkat komisi nanti pada pengesahan APBD akan muncul kembali.
“Ini mungkin sejarah baru, sebab selama ini belum pernah ada pemangkasan di institusi kedewanan ini. Maka dari itu teman-teman dewan meminta untuk didampingi oleh Tim Anggaran Kabupaten sebagai bentuk antisipasi dan kewaspadaan kami selaku yang mewakili rakyat. Dan kami juga meminta kepada teman-teman lainnya untuk protektif dalam membahas program di tingkat komisi karena dalam penyusunan anggaran ini betul-betul mempertimbangkan output maupun outcome sehingga benar-benar pro rakyat,” tandasnya.
(MUHLIS/LUM)
