SAMPANG, koranmadura.com – Pemilihan Kepala Desa (Pilkades) di Desa Batu Poro Barat, Kecamatan Kedungdung, menyisakan persoalan serius. Pasalnya, para pendukung salah satu calon kepala desa (cakades) H Muhdor akan melaporkan sejumlah dugaan pelanggaran sebelum dan saat Pilkades dilaksanakan.
Salah satu dugaan pelanggaran yang paling serius adalah penghitungan surat suara yang dimulai lebih awal dari yang diatur Perda dan Perbup Pilkades serentak, serta pagelaran Pilkades dengan hanya satu Cakades.
H Muhdor mengaku kecewa terhadap pelaksanaan Pilkades serentak di desanya yang disinyalir sarat kejanggalan sementara Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Sampang terus bungkam sehingga dinilainya telah merampas hak masyrakat yang hendak mencalonkan diri.
“Yang jelas saya kecewa kepada hukum yang ada di Sampang ini, sudah jelas hanya calon tunggal pelaksanaan pilkades tetap dilanjutkan. Dan saya rasa Pemkab itu tidak adil, masak prosesnya salah itu tetap dilanjutkan. Selain itu kami hanya rakyat kecil yang tidak bisa berbuat apa-apa. Jadi sekali lagi dengan tegas saya sangat kecewa kepada Pemerintah Sampang,” tuturnya Kepada Koran Madura, Minggu (1/11).
Di sisi lain, H Holidi, salah satu pendukung cakades H Muhdor mengatakan, pihaknya untuk saat ini telah mempunyai inisiatif untuk terus mengusut persoalan Pilkades di Desa Batu Poro Barat. Dalam waktu dekat, pihaknya akan melakukan pengaduan kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Sampang untuk mengklarifikasi sejumlah pelanggaran terhadap Perda Pilkades serentak.
“Memang banyak penilaian terhadap pelaksanaan pilkades di desa saya ini sarat kejanggalan, salah satunya yaitu penghitungan yang dilakukan lebih awal yaitu sekitar pukul 11.15 Wib, jelas itu sudah salah aturan. Jadi kami masih ingin musyawarahkan kepada tokoh lainnya untuk melakukan pelaporan kepada Dewan selaku perwakilan rakyat untuk mengusut dan mengklarifikasi kembali proses pelaksaan pilkades agar semua panitia itu dipanggil,” ucapnya.
Terpisah, Kepala Bagian (Kabag) Pemerintahan Desa (Pemdes) Pemkab Sampang Didik Adi Pribadi ketika dikonfirmasi terlihat enggan untuk memberi keterangan terhada persoalan pilkades yang ada di Desa Batu Poro Barat. Terbukti, ketika Koran Madura menanyakan persoalan tersebut malah pihaknya meminta untuk bertanya persoalan yang lain. “Jangan tanya permasalah yang di Batu Poro Barat, tanya yang lain saja. Saya sudah bolak-balik kasih tau yang Batu poro Barat,” singkatnya.
Sementara Sekretaris Daerah (Sekda) Pemkab Sampang Putut Budi Santoso ketika di konfirmasi melalui selulernya tak kunjung ada jawaban, meski saluran telepon yang biasa digunakannya dalam keadaan aktif.
(MUHLIS/LUM)
