SAMPANG | koranmadura.com – Lima punggawa Komisi I Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Sampang mendatangi Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Kemen PAN-RB) RI untuk memperjuangkan nasib honorer kategori dua (K-2). Mereka berangkat dari kantor DPRD Sampang, Rabu (27/1) sekitar pukul 14.00 Wib.
Ketua Komisi I DPRD Sampang Moh Hodai sebelum bertolak ke Bandara Juanda, menggelar jumpa pers di kompleks kantor DPRD Sampang. Dia menjelaskan, dirinya bersama empat anggota Komisi I yang lain, adalah untuk mempertanyakan nasih honorer K-2 yang masih simpang siur. Selain pengangkatannya sebagai PNS yang tidak jelas, honorer K-2 juga masih belum mendapatkan honor yang layak.
”Selama ini kan simpang siur terus soal honorer K-2 ini, mau diangkat, tidak. Mau diangkat, tidak. Kasihan juga mereka yang sudah mengabdi kepada bangsa dan negara. Ini yang akan kami perjuangkan,” katanya, Rabu (27/1).
Selain itu, lanjutnya, saat ini sedang digodok rencana perampingan PNS oleh pemerintah pusat. Hal itu sebenarnya bertentangan dengan kondisi riil di Kabupaten Sampang. Sebab, saat ini di Kabupaten Sampang justru banyak guru dan PNS lain yang sudah akan pensiun serta memasuki usia kritis di atas 40 tahun. Dengan demikian, Kabupaten Sampang seharusnya bisa mendapat tambahan PNS baru, baik guru maupun PNS di bidang lain.
”Kami nanti juga akan menjelaskan kondisi ini di Kemen PAN-RB. Bahwa di Sampang justru terancam kekurangan PNS karena sudah banyak yang akan pensiun, terutama guru. Sebentar lagi banyak kepala sekolah yang akan pensiun. Hal seperti ini apakah diserahkan kepada daerah atau gimana,” ujarnya.
Ditambahkan Agus Husnul Yakin, para punggawa Komisi I DPRD Sampang akan ditemui oleh Kabiro SDM Kemen PAN-RB di Jakarta, pukul 10.00 Wib, hari ini. Itu berdasarkan hasil koordinasi Komisi I dengan protokoler Kemen PAN-RB. ”Kami besok (hari ini, Red) akan ditemui Kabiro SDM pukul 10.00 Wib,” terangnya.
(MIFTAHUL ULUM)
