SUMENEP | koranmadura.com – Anggota DPR RI, MH. Said Abdullah mengungkapkan bahwa selama ini penerimaan pembayaran pajak masih kurang maksimal. Sehingga ia meminta agar seluruh lapisan masyarakat, khususnya di wilayah Madura taat membayar pajak.
Politisi PDIP tersebut mengungkapkan, selama ini penerimaan dari sektor pajak di republik ini selalu jalan di tempat karena tidak pernah ada peningkatan signifikan. “Baru pada tahun 2015 kemarin penerimaan pajak kita tembus 1.000 triliun, yaitu 1.080 triliun atau 80 persen dari yang ditargetkan,” ujarnya kemarin (3/3) di Pendopo Agung Sumenep.
Said mengatakan, tahun ini pemerintah menargetkan penerimaan dari sektor pajak mencapai 1.545 triliun, dari cukai 149 triliun dan bea masuk 40 triliun. Untuk mewujudkan semua itu, sambungnya, diperlukan kerja sama dari seluruh pihak.
Dikatakan, selama ini petugas pajak selalu mengalami kesulitan untuk menarik pajak dari perorangan atau pribadi. Sebab itu, dia minta kepada seluruh kepala daerah agar membantu petugas pajak. Agar penerimaan dari sektor pajak ke depan lebih optimal.
Dalam kunjungannya kemarin ke Sumenep, lelaki yang juga merupakan Wakil Ketua Banggar DPR RI itu minta kepada Bupati setempat, A. Busyro Karim, agar tiap ada peresmian bangunan disampaikan kepada masyarakat bahwa dana bangunan tersebut didapat dari pajak yang masyarakat bayarkan.
“Sehingga masyarakat sadar dan mengetahui, bahwa pajak yang mereka bayarkan tidak sia-sia atau dibuat untuk yang tidak-tidak. Tapi digunakan untuk pembangunan-pembangunan yang manfaatnya tentunya untuk masyarakat sendiri,” jelas Said.
Jika tetap masyarakat tak mau membayar pajak, maka memang diperlukan untuk sebaiknya hal itu dilakukan. Sebab kewajiban membayar sudah merupakan ketentuan undang-undang. “Dengan segala hormat, Pak Kapolres dan Pak Kajari, kalau memang perlu paksa, mau dikrangkeng, krangkeng ae, Pak,” tandasnya.
Selebihnya, Said menyampaikan agar ke depan para kepala desa tidak hanya menuntut kepada pemerintah untuk selalu melakukan pembangunan. Mereka diminta lebih aktif lagi membayar pajak. Sebab, ke depan dana desa akan selalu ditambah.
“Jangan hanya suka melakukan demo minta ini dan itu, tapi persoalan pajak ini juga dipikirkan dan ditingkatkan. Sebab, kalau pemerintah hanya diminta untuk membangun, dari mana kita dapat dana, kalau penerimaannya tidak ada,” pungkasnya.
Sementara itu, Kepala Kantor Pelayanan Pajak Pratama khusus wilayah Pamekasan dan Sumenep, Teddy Haeriyanto mengungkapkan, pada tahun 2015 lalu penerimaan pajak baru 84 persen atau hanya Rp 352 miliar. Tahun ini penerimaan pajak ditargetkan mencapai Rp 513 miliar.
Faktor tak tercapainya target penerimaan pajak tersebut menurutnya karena dari 103 ribu wajib pajak, tak semua masyarakat taat membayar pajak. Oleh sebab itu, ke depan pihaknya akan melakukan beberapa langkah agar target penerimaan pajak yang telah dicanangkan bisa tercapai tahun ini.
Langkah pertama, pihaknya akan melakukan kegiatan ekstensifikasi, yaitu para petugas pajak akan melakukan pencarian dan perluasan objek pajak, serta memberikan penjelasakan kepada masyarakat agar lebih taat membayar pajak. “Kedua, kita akan melakukan intensifikasi. Agar, masyarakat yang sudah taat membayar pajak selama ini lebih taat lagi,” pungkasnya.
(FATHOL ALIF )
