PAMEKASAN | koranmadura.com – Wakil Ketua Badan Anggaran (Banggar) DPR RI Said Abdullah menyentil kepala daerah. Menurutnya, kepala daerah seharusnya jangan hanya ngotot harus memperoleh kucuran dana dari APBN. Berharap dapat anggaran dari APBN boleh saja, tapi harus diimbangi dengan kesadaran dan kemauan untuk menggenjot penerimaan pajak, karena APBN itu incomenya dari pajak.
“Memang seneng dapat anggaran dari APBN. Hanya jangan lupa, APBN itu incomenya dari pajak. Karenanya, kepala daerah jangan hanya ingin dapat kucuran aja. Tapi harus proaktif mendorong peningkatan penerimaan pajak,” ujarnya di depan Bupati Pamekasan dan pejabat di lingkungan pemkab setempat, Rabu (2/3).
Dalam kunjungan kerjanya ke Kabupaten Pamekasan itu, politisi senior dari Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) itu tidak datang sendirian. Ia datang bersama 12 anggota Banggar lainnya. Masing-masing IR Mindo Sianipar (Komisi IV), IR Eriko Sotarduga BPS (Komisi VI), Katherine A. Oendoen (Komisi VII), Ida Bagus Putu Sukarta (Komisi X), Vivi Sumantri Jayabaya (Komisi IV), Evi Zainal Abidin (Komisi XI), H. Amtan SE (Komisi II), Dra. Hj. Fauziyah (Komisi I), Dr. H. Sukamta (Komisi I), H. Iskandar Syaichu (Komisi VI), Taufiqulhadi (Komisi III), dan Miryam S. Haryani (Komisi V).
Di hadapan pejabat daerah dan rombongan anggota banggar DPR RI, Said Abdullah meyakinkan pemerintah daerah, agar tidak meragukan keinginan pemerintah pusat. Jangan diragukan pula keseriusan Badan Anggaran DPR RI. Selama ini banggar telah berusaha keras, bahkan berjibaku dengan dengan kementerian, agar persentase pusat-daerah pada APBN 2016 lebih banyak mengalir untuk daerah.
Menurutnya tidak mudah mengupayakan anggaran APBN agar lebih berpihak pada daerah. Pihaknya di Banggar harus berantem dengan kementerian. Tahulah bahwa mendorong dana ke daerah, berarti mengurangi jatah kementerian, sehingga pasti akan diganjal serius oleh mereka. “Bapak-bapak yang di sini boleh angguk-angguk kepala. Tapi kami ini harus berantem sama kementerian. Sebab mendorong dana ke daerah, itu artinya mengurangi jatah mereka,” ujar Said disambut tepuk tangan para hadirin.
Untuk merebut suatu tujuan memang dibutuhkan perjuangan keras. Apalagi masalah anggaran yang sangat besar. “Bayangkan dana yang kita dorong ke daerah mencapai Rp 770,23 Triliun. Sementara untuk pusat kurang lebih hanya Rp 697 Triliun,” terangnya.
Perjuangan itu menjadi bukti keinginan pemerintah pusat dan banggar DPR RI untuk memperbaiki keadaan di daerah. Dengan anggaran yang lebih berpihak pada daerah itu, harus benar-benar dioptimalkan penggunaannya agar bisa dinikmati oleh mayoritas rakyat di daerah, bisa menumbuhkan perekonomian, meningkatkan kemajuan, dan lebih menyejahterakan rakyat di daerah.
Tentu saja, menurut Said, harusnya memotivasi pemerintah daerah untuk menggenjot perolehan pajak di daerah karena menjadi pendapatan APBN. Menjadi tidak baik apabila daerah berharap dapat kucuran besar dana APBN, sementara daerah menyumbangkan perolehan pajaknya nihil.
Selain itu, Said Abdullah juga sempat menyinggung kedatangannya bersama rombongan wakil rakyat di banggar DPR RI ke Pamekasan untuk mencari tahu kendala dalam pelaksanaan dana alokasi khusus (DAK), dana alokasi umum (DAU), juga dana bagi hasil (DBH) 2016.
Setelah dari Kota Gerbang Salam, rombongan Banggar DPR RI bergerak ke Kabupaten Sumenep. Di daerah paling timur Pulau Madura ini, mereka dijadwalkan bertemu dengan Muspida dan Direksi PT Garam.
(BETH/RAH)
